Beranda Nasional Pecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino

Pecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Gerakan Nasionalisasi Aset (GANAS) geruduk Kementerian BUMN dan Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).
Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera memecat Dirut Pelindo II RJ Lino dan Menteri Rini Soemarno (Menteri BUMN) yang dinilai sebagai antek asing.

“Kami juga minta agar batalkan perpanjangan kontrak JICT dengan asing,” kata Koordinator aksi Ganas Nova Sofyan Hakim.
Ada pun elemen yang tergabung dalam GANAS al : SP-JICT, SP BUMN Bersatu, FSPMI/KSPI, SBSI 92, GASPERMINDO, FBTPI, FPBI, LMND, FIS, SMI, Rekan Indonesia, PB Gasbindo, Prodem, KSPI, Repdem, BRN, KP-LPI, Relawan Nusantara, Repdem.

Seharusnya Presiden Jokowi bisa membuktikan bahwa dirinya bukan pemimpin yang tunduk dengan kepentingan asing dengan mengambil sikap tegas meninjau ulang perpanjangan JICT,”terang Nova.

“Copot Lino yang tidak pro kepada kepentingan nasional,” tegasnya.

Di sisi lain, para pengunjuk rasa lainnya juga mengecam tindakan Lino yang menjual JICT sebagai gerbang ekonomi nasional karena melanggar UU dan tidak menempatkan kepentingan nasional sebesar-besarnya.
“Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengkerdilkan kemampuan anak bangsa dalam mengelola pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut. Selama 16 tahun JICT telah dioperasikan dengan baik dan tidak ada hal mendesak memperpanjang lagi JICT dengan asing,” jelasnya.

Lanjut Nova, GANAS menduga JICT diperpanjang dan dijual lebih murah dari tahun 1999 karena banyak kepentingan asing dan mafia yang bermain di istana.
“Walaupun perpanjangan konsesi JICT cacat hukum, tidak transparan, merugikan negara dan tidak sesuai dengan visi Nawacita, akan tetapi Pemerintah cenderung acuh dan membiarkan Lino perpanjang konsesi JICT. Ibarat langit akan runtuh namun perpanjangan JICT akan tetap jalan,” ungkapnya.

Selain itu, GANAS juga mengutuk tindakan RJ Lino bersama manajemen JICT yang telah melakukan serangkaian pemutusan hubungan kerja (PHK), mutasi puluhan pekerja dan pemberian ratusan surat peringatan secara masif bagi pekerja JICT yang aktif berserikat dan gencar melakukan penolakan perpanjangan JICT oleh asing.

“Ganas meminta Pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan aksi union busting kepada pekerja JICT yang melaksanakan hak kebebasan berserikat karena dilindungi penuh oleh Undang-undang,” tegasnya.(f)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here