Beranda Politik Pasca Sidang Putusan Uji Materi Undang – Undang No.2 Tahun 2018 Tentang...

Pasca Sidang Putusan Uji Materi Undang – Undang No.2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

0
BERBAGI

Oleh : M. Zaadit Taqwa

RKNews – Pasca disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada tanggal 12 Februari 2018, menimbulkan gejolak tersendiri di lapisan masyarakat. Hal tersebut karena terdapat beberapa pasal kontroversial dalam revisi UU MD3 yang dinilai mencoba memberangus demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pasal kontroversial tersebut menjadi dasar beberapa pihak untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi diantaranya Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pemohon perseorangan Zico Leonard dan Josua Collins (mahasiswa dan alumni FH UI). Rangkaian sidang uji materi UU MD3 pun sudah digelar sejak 7 Maret 2018 dan pada 28 Juni 2018 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan terhadap uji materi UU MD3.

Sebagai bentuk lanjutan pengawalan sidang uji materi UU MD3, BEM UI bersama BEM se-UI dan BEM SI melakukan aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Aksi massa yang terdiri dari BEM UI, BEM Fakultas UI, dan BEM SI menyampaikan tuntutan dan harapannya terkait putusan yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi.

Adapun tujuan dari aksi, yaitu:
Pertama, Mendesak MK untuk segera membatalkan Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf i, Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018;

Kedua, Menolak implementasi Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf i, dan Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018.

Berdasarkan amar putusan dengan nomor 16/PUU-XVI/2018 disebutkan bahwa Hakim mengabulkan sebagian permohonan. Pasal 73 ayat (3) dan (4) dan Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Pasal 245 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan konstitusional sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dimaknai sebagai “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

Berdasarkan amar putusan yang disampaikan oleh hakim, maka tuntutan aksi cukup terpenuhi. Pasal 73 ayat (3) dan (4) dan Pasal 122 huruf l UU MD3 telah dinyatakan inkonstitusional. Hanya saja pada 245 huruf (1) dinyatakan konstitusional bersyarat. Tentunya banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemohon maupun rekan rekan mahasiswa yang secara konsisten memberikan dukungan moral. Perjuangan ini belum berakhir, karena masih terdapat pasal dalam tuntutan yang hanya dipenuhi sebagian. Pengawalan harus terus dilakukan oleh masyarakat yang sejatinya turut terikat oleh UU MD3 secara khusus, maupun produk perundangan lain yang dikeluarkan DPR secara umum.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Tolak Pembungkaman Demokrasi!

Depok, 04 Juli 2018

Penulis adalah Ketua BEM UI 2018
Koordinator Isu Hukum dan Demokrasi BEM SI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here