Beranda Hukum Pasal Karet UU ITE Jerat Robertus Robert dan Kebebasan Ekspresi Akademik

Pasal Karet UU ITE Jerat Robertus Robert dan Kebebasan Ekspresi Akademik

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Buntut dari nyanyian saat berorasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Robertus Robet (47) ditangkap pada Kamis 7 maret 2019 dini hari. Kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum menjerat Robertus Robet dengan sangkaan melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selanjutnya dan/atau Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP. Meskipun Robert sudah dipulangkan tetapi kasusnya tetap berjalan dan lanjut ketahap penyelidikan.

Atas kasus tersebut Ubedilah Badrun selaku akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyatakan “bahwa sejatinya bentuk penyampaian ekspresi dengan cara yang akademis, telah dijamin dan dilindungi secara regulatif. Di titik ini, keberadaan pasal karet seperti UU ITE dapat menjadi alat yang digunakan oleh pihak penguasa untuk melakukan tindakan represif.”

Ubedilah Badrun juga menambahkan bahwa “salah satu prasarat majunya demokrasi adalah kebebasan akademik berjalan.”kata Ubedilah dalam diskusi di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta timur, Kamis (11/4/19).

Dalam kesempatan yang sama Pendiri Lokataru Indonesia, Haris Azhar menambahkan sepanjang tahun ini (2019) terdapat hampir 400an kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

Menurut Haris hal ini dapat terjadi karena adanya kesalah pahaman Aparat Penegak Hukum (APH). UU ITE saat ini justru lebih banyak digunakan sebagai alat untuk membunuh ekspresi orang-orang yang mengkritik secara akademis, dalam kaitannya terhadap kebijakan maupun tindakan negara.

“Hal ini merupakan kegagalan dari produk hukum Indonesia, yang meregulasi aktivitas kehidupan sosial dalam masyarakat yang seharusnya dapat menjamin kesetaraan.”jelas Haris.

Baik Ubedilah dan Haris Azhar sepakat untuk meninjau ulang UU ITE tersebut, dan berharap kasus Robert tidak diteruskan karena Robert merupakan korban dari tafsir karet UU ITE. Hal tersebut tentu menggangu kebebasan akademik yang harusnya hadir untuk memberikan gagasan dan pemikiran baru.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here