Parpol di Harap Berhati Hati Dengan Pidana Pemilu

RadarKotaNews, Tangerang – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kota dan kabupaten berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dimana pada Bawaslu ini kini seluruh komisoner bertugas sampai lima tahun untuk satu periode, dan seblumnya pada Panwaslu hanya bertugas pada momen pemilu saja.

Hal tersebut di sampaikan Anggota Bawaslu Prov. Banten, Badru Munir dalam Rakor Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres serta penandatanganan Pakta Integritas Parpol Peserta Pemilu 2019, di Kantor Bawaslu, Jalan Raya Nusa Indah, Ciputat, Tangsel, Senin (27/08)

Dan karena perubahan tersebut, menurut Badru, Panwaslu Kota Tangsel saat ini berubah nama menjadi Bawaslu Kota Tangsel. Selain perubahan nama, komisiner juga bertambah, dimana sebelumnya hanya tiga orang dan saat ini menjadi lima orang.

“Isu nasional yang saat ini berkembang adalah Ujaran kebencian dan Isu SARA.”kata Badru.

Pasalnya, Tangsel berdekatan dengan Ibukota Negara yaitu Jakarta sehingga perlu diantisipasi Ujaran Kebencian dan Isu SARA dari Jakarta beredar di Tangsel.

Ia berharap, Peran LO atau perwakilan Partai agar dimaksimalkan, terutama untuk memudahkan partai melakukan konsultasi dan menyerahkan laporan kepada Bawaslu. Mengingat ada batas waktu 7 hari dalam pengaduan laporan pelanggaran.

Untuk itu, Badru berharap agar parpol memperhatikan hal ini. Proses Sengketa juga harus diperhatikan terutama tata acara pengaduan pelanggaran di Bawaslu.

“Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian akan berkantor di Kantor Bawaslu ini.”bebernya

Pasalnya, Dalam penanganan Pidana pemilu dalam prosesnya Pelaku bisa in-absentia jadi tidak perlu menghadirkan Pelaku pelanggaran pidana Pemilu. Untuk itu parpol berhati-hati dengan pidana pemilu.(Adrian)