Beranda Ekonomi Ongkos Mahal Penggusuran di Jakarta

Ongkos Mahal Penggusuran di Jakarta

0
BERBAGI

Radarkotanews.com, Jakarta – Berdasarkan, data yang dihimpun dari LBH Jakarta, yang menyebut datanya berasal dari APBD DKI dan Rancangan RDTR 2016, ada 55 lokasi di Jakarta Barat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, 82 lokasi di Jakarta Timur, 57 lokasi Jakarta Pusat, dan 54 lokasi di Jakarta Utara yang akan ditertibkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Peneliti Anggaran FITRA. Gurnadi Ridwan mengatakan bahwa Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melakukan kajian anggaran pembebasan tanah di sertai dengan penertiban/penggusuran dengan nominal yang cukup besar. Pada APBD Tahun 2015, alokasi anggaran sebesar Rp. 7,3 Triliun. Namun hanya terrealisasi Rp. 2,4 Triliun. Pada Tahun 2016 sendiri dialokasikan Rp. 1,8 Triliun untuk pembebasan lahan dengan resiko disertai upaya penggusuran.

“Dari alokasi realisasi tersebut anggaran alih guna lahan beserta penggusuran terbesar terdapat di Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan persentase 31% dari besaran anggaran penggusuran, dimana digunakan untuk membuat Ruang Terbuka HIjau (RTH) seperti taman(81%) dan pemakaman (19%).”ujar Gunardi di jakarta, rabu (24/08).

Sementara itu pada alokasi yang prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 4,3 T. Untuk KJP sebesar Rp. 3 Triliun dan anggaran untuk KJS sebesar Rp. 1,3 Triliun.
Perbandingan dana pembebasan lahan Rp.7,3 T dibanding KJP-KJS hanya Rp.4,3. Artinya politik anggaran di DKI Jakarta kurang berpihak pada masyarakat. terangnya.

Melihat hal tersebut FITRA menilai :

Pertama, Bahwa Anggaran untuk pembebasan lahan sangat besar tetapi minim transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, Dana terbesar pembebasan lahan untuk pemakaman dan pertamanan, tetapi anggaran besar itu ternyata masih belum bisa mengantisipasi dan mencegah makam makam fiktif.

Ketiga, Penyerapan hanya 33 % (Rp.2,4 T) tahun 2015 membuktikan bahwa Jakarta sebenarnya tidak perlu penggusuran secara berlebihan. Ruang/tanah sangat terbatas untuk dieksploitasi dengan upaya pembebasan. Tidak semua wilayah harus digusur dengan alasan pembangunan.

Keempat, Untuk tahun 2016 yang lebih menurun dibandingkan 2015 sebesar Rp.1,8 pihaknya menilai ada dua hal. Pertama karena memang optimal bahwa tidak ada lagi tanah yang perlu dibebaskan dengan penggusuran, tetapi harusnya Pemprov DKi memanfaatkan ratusan aset tanah dan bangunan DKI Jakarta yang belum dikelola dengan baik. Kedua, bisa jadi ini strategi Gubernur Selaku Petahana agar tidak bangaj dilakukan penggusuran menjelang Pilkada, tetepi nanti saat setelah Pilkada alokasinya dinaikkan.

Untuk itu FITRA mendorong agar :

– Politik anggaran APBD DKI harus dirubah kearah yang humanis dan pro rakyat, daripada untuk menggusur lebih baik untuk memakmurkan masyarakat Jakarta.
– Lebih baik pemprov DKI mengelola aset tanah dan gedung yang belum terintarisir dengan baik agar tidak diserobot oleh pihak ketiga.
– Piutang sewa aset juga masih tinggi sehingga Pemprov harus menagihnya.
– Mari selamatkan APBD DKI Jakarta #saveAPBDJakarta. (Id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here