BERBAGI

Nyanyian Nazarudin dan Setnov Pada Kasus Korupsi di Indonesia

Apa Perbedaannya???

Oleh: Rahman Latuconsina, SH

RKNews – Dalam satu dekade ini Pemberantasan Korupsi di Indonesia mencatat, ada dua Kasus besar yang kemudian menjadi perhatian Publik serta mempunyai efek domino terhadap panggung politik di Tanah Air. Kebetulan kedua Kasus Korupsi tersebut sama-sama terjadi menjelang digelarnya hajat demokrasi 5 Tahunan, yakni Kasus Korupsi Hambalang dengan TSK Anas Urbaningrum pada Tahun 2013 dan E-KTP dengan TSK Setya Novanto Tahun 2017-2018. Kedua TSK ini Baik AU dan SN merupakan Petinggi Partai serta merupakan Tokoh Politik di Tanah Air. AU dijadikan TSK KPK tanggal 23 Feb 2013 pada Kasus Korupsi Project Hambalang berdasarkan Fakta Persidangan yang diawali oleh Nyanyian Merdu Nazarudin, sedang Nazar lebih dulu di Tangkap KPK pada Kasus suap Wisma Atlet. Sedangkan SN di TSK-kan KPK berdasarkan pengembangan dan Fakta-fakta dipersidangan kemudian diduga merupakan Tokoh Sentral pada Korupsi E-KTP yang merugikan Negara 2,3 T.

Jenis Kasus Korupsi keduanya hampir sama, yakni win-win coruption atau biasa disebut Korupsi Berjama’ah. Hanya pengungkapan Kasusnya yang berbeda, pada Kasus Korupsi Hambalang KPK cenderung menjadikan Kasus Korupsi lain yakni Kasus Korupsi Wisma Atlet sebagai pintu masuk mengungkap Kasus Korupsi Hambalang. Sedang pada E-KTP bisa dikatakan seperti piramida terbalik, KPK lebih dulu menangkap orang-orang dibawah SN sampai kemudian mengerucut kepada dirinya.

Jadi jika Kita membedah berbagai kesamaan pada Kedua Kasus Korupsi ini maka akan terdapat banyak kesamaan, mulai dari motif Korupsi Berjama’ah, metode Korupsi yang terorganisir sampai kepada para TSK serta Tokoh Sentral pada kasus ini yang berkeinginan menjadi JC.

Namun ketika Kita mengkaji apa perbedaan dalam Kasus Korupsi ini, mungkin salah satunya yang sudah disebutkan diatas tadi, terkait pengungkapan, namun ada yang lebih menarik lagi yakni: “Perbedaan Nyanyian Nazarudin dan Setya Novanto”

Fakta yang terjadi hari ini, KPK seperti menilai sumbang nyanyian SN. Berbeda dengan Nazar, terbukti KPK pada saat itu ngotot mempertahankan status JC Nazar. Hal itu kemudian menjadi indikator bahwa Nyanyian Nazar terdengar merdu.

Lalu akan muncul pertanyaan di ruang publik, variable apa yang kemudian menjadikan KPK menyimpulkan Nyanyian SN Sumbang dan Nazar sebaliknya???

Sudah menjadi rahasia umum bahwa nyanyian Nazar pada saat itu terdengar sangat merdu, paling tidak oleh Istana atau rezim yang berkuasa saat itu. Dimana Kita tau bahwa pergerakan AU saat itu berpotensi menggantikan peran SBY di Partai Demokrat. SBY yang saat itu menjadi Presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, jadi bisa dikatakan SBY merupakan Founding Fathers Partai Demokrat. AU sendiri sebagai Ketua Umum saat itu. Kala itu SBY paham betul effect dari Penetapan TSK Korupsi Ketum Partainya, bahwa Demokrat akan ditinggalkan kostituennya, Demokrat akan kehilangan suara. Namun SBY tidak punya pilihan saat itu, diduga SBY memilih Demokrat kehilangan suara dari pada dirinya harus kehilangan Partai Demokrat.

Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia memang dipengaruhi banyak hal. Termasuk pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hari ini Kita harus berani mengatakan, Indonesia memang Negara Hukum namun Hukum belum sepenuhnya menjadi Panglima. Hal-hal seperti Politik, Sosial dan Faktor Kekuasaan menjadi musuh utama ketika Kita berbicara proses Penegakan Hukum di Indonesia.

Jadi atmosfir kekuasaan dan Alam Demokrasi serta Politik yang menjadikan nyanyian SN terdengar sumbang. Bahwa diduga Puan Maharani dan sejumlah Politisi PDIP menerima aliran Dana Korupsi E-KTP. Sumbang serta berbanding lurus dengan Permohonan JC SN yang tidak dikabulkan KPK, hal ini terbukti dengan Tuntutan Maksimal Jaksa KPK.

Sedangkan Persyaratan sebagai JC atau justice collaborator adalah memberi keterangan penting dan memberi informasi terkait adanya pelaku lain dalam kejahatan tersebut.

Jelas penetapan sumbang terkait nyanyian SN pada Kasus Korupsi E-KTP sangat-sangat subyektif. Rezim akan terganggu oleh nyanyian SN, sehingga patut diduga nyanyian SN berpotensi merusak konstalasi politik Partai dan Rezim yang berkuasa saat ini.(fy)

Penulis adalah Presedium Mabes Anti Korupsi (MAK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here