Negara Tidak Dapat Disalahkan Dalam Memerangi PKI

Radarkotanews.com – Aktivis gaek pergerakan pendiri Rakyat Bergerak Sri Bintang Pamungkas (SBP) mengatakan saat menjelang 21 Mei dirinya sering ditanya tentang Soeharto, apa saya merasa dendam karena dipenjara dan dituduh macam-macam sampai-sampai enam menteri pendidikan terakhir Muhammad Nuh menolak kenaikan pangkat dirinya bahkan gajih selama empat tahun ditahan.

SBP meyatakan bahwa dirinya tidak mengenal Soeharto sehingga secara pribadi tidak mempunyai rasa dendam.

“Yang menangkap dan mengadili saya juga manusia,” ucapnya dalam rilis persnya, Jakarta (30/9/2015).

Menurut SBP, menteri-menteri Soeharto harus dihukum, ini bukan karena dendam tapi kesalahan Soeharto terhadap rakyat, bangsa dan negara sungguh luar biasa.

“Otorisme yang diturunkan kepada para menteri-menteri yang dulunya menjadi cecunguknya sudah mencapai kejahatan terhadap negara,” ujarnya.

SBP juga menyinggung permasalahan G30S, tanpa melupakan peristiwa Madiun 1948. PKI terlibat, ditumpas dan dilarang, namun diluar PKI ada persoalan lain yang tetap gelap, yaitu terbunuhnya dan teraniayanya ratusan ribu rakyat biasa ikut menjadi korban.

“Selama 50 tahun, berbagai pihak termasuk komnas HAM tidak dapat membongkar siapa yang bertanggung jawab,” tuturnya.

SBP merasa kage tiba-tiba Presiden Jokowi berwacana akan meminta maaf atau memberi maaf. Maaf atas apa, kepada siapa?, selain itu direhabilitir dan mendapat konpensasi. Seharusnya mereka yang bertanggung jawab dan harus dihukum.

“Negara tidak dapat disalahkan dalam memerangi PKI,” ketusnya.

SBP juga menanyakan kalau hal tersebut terjadi dan Jokowi mau bermaaf-maafan dengan PKI, ini harus diusut siapa sebenarnya Jokowi.

“Penghancuran perekonomian Indonesia justeru dari Asing dan Aseng, dalam hal ini disitu Jokowi bisa terlibat,” tukasnya.(ans)