Beranda Nasional JM-PPK: Jangan Berikan Perpanjangan Izin Lingkungan Kepada PT. SMS di Pati

JM-PPK: Jangan Berikan Perpanjangan Izin Lingkungan Kepada PT. SMS di Pati

48
0
BERBAGI

RKNews – Dulur-dulur dari Pegunungan Kendeng Pati Jawa Tengah tanpa lelah setelah melakukan aksi di tengah panas terik matahari selama dua hari (Selasa dan Rabu), Hari ini (Kamis, 7/12/2017) kembali melanjutkan aksi nya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Setelah melalukan brokohan pada hari selasa, kenduri lingkungan serta audiensi dengan Pemprov Jawa Tengah yang kemudian dilanjutkan dihari Rabu karena memang tak mendapat kepastian tentang tidak dilanjutkan atau dilanjutkannya Izin Lingkungan PT. Sahabat Mulia Sakti karena Pemprov berkilah tak punya kewenangan.

Hari ini aksi dilanjutkan namun dengan sedikit berbeda. Sebanyak 13 Ibu-Ibu dan puluhan Bapak-Bapak maupun pemuda Kendeng dan jaringan Semarang melakukan jalan kaki pendek _(shortmarch)_ seraya menyerahkan surat secara resmi kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Provinsi Jawa Tengah.

Surat tersebut adalah Surat Penolakan Perubahan Izin Lingkungan terhadap adanya kemungkinan PT. Sahabat Mulia Sakti melakukan perubahan/perpanjangan Izin Lingkungannya yang sejatinya akan berakhir masanya besok (8/12/2017) karena tidak dilakukannya usaha dan/atau kegiatan.

Rombongan kartini-kartini Kendeng di iringi oleh para bapak-bapak serta pemuda yang memainkan seni _ulan-ulan_ (Naga-nagaan/barong) serta nyanyian-nyanyian maupun tembang Jawa memulai _shortmarch_nya sekitar jam 10.30 dari Gubernuran kemudian menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dimana kemudian Yu Parmi menyerahkan secara simbolik surat penolakan perubahan Izin Lingkungan milik anak perusahaan Indocement tersebut.

Setelah itu kemudian dilanjutkan menuju Mapolda Jawa Tengah dimana surat diberikan oleh Ibu Sudarsih. Setelah itu beranjak menuju Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang di berikan secara langsung oleh Bu Ngatemi, setelah itu kemudian menuju Kantor Perhutani yang di berikan oleh Bu Sumirah dan kemudian di akhiri dengan penyerahan surat penolakan kepada Pemprov Jawa Tengah oleh Mbah Parisa serta kepada DPRD Jawa Tengah Oleh Bu Suyati. Tidak hanya itu, kami juga menyerahkan surat ke Pemkab Pati yang diberikan oleh Ibu Gunarti.

Penyerahan surat penolakan tersebut terasa sangat khas karena di antarkan oleh Ibu-ibu dengan cara surat tersebut disimpan di dalam _dunak_ (Semacam Keranjang anyaman bambu biasa untuk membawa makanan) yang di gendong seperti menggendong bayi menggunakan selendang Tenun Jawa.

Hal tersebut sekiranya memberikan arti yang teramat dalam bahwa surat penolakan perubahan izin lingkungan tersebut dikehendaki untuk menghentikan rencana penambangan yang akan mengancam sumber pangan warga serta mengancam masa depan anak cucu yang terbelenggu kerusakan lingkungan, hilangnya bahan pangan dan bencana alam.

Surat Penolakan Perubahan Izin Lingkungan itu sendiri berisi dasar dan alasan yang kuat untuk tidak dilakukannya perubahan atau diperpanjangnya Izin Lingkungan PT. SMS. Karena fakta dilapangan, rencana lokasi PT.SMS tersebut memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung geologi sebagaimana ketentuan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst yang justru di tahun 2014 Menteri ESDM menerbitkan Kepmen ESDM yang menciutkan kawasan bentang alam karst di Pati sekitar 4.622 hektar Ha yang sebelumnya ditetapkan sekitar 11.802 Hektar dan pada 2014 hanya tinggal 7.180 Hektar dan penciutan tersebut adalah buah tangan hasil pengusulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adanya fakta berupa lebih dari 110 mata air, 30 Goa, 9 Ponor dan adanya aliaran sungai bawah tanah yang tidak dicantumkan dalam dokumen Amdal PT. SMS.

Selain itu alasan berupa keharusan pemerintah daerah untuk menerapkan Asas Kehati-hatian _(Precautionary Principle)_ maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ditambah masih dilaksanakanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diputuskan untuk dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 2 Agustus 2016 lalu. Dasar dan alasan lainnya yang menjadi fakta penting dimana dalam Amdal PT. SMS sendiri mengakui bahwa 67 persen Masyarakat sekitar menolak pendirian pabrik semen dan penambangan.

Hal itu kemudian berkesesuaian dengan berbagai asas hukum seperti asas perlindungan terhadap pilihan hidup sendiri, asas keadilan, asas proporsionalitas, asas tanggung jawab negara, asas manfaat, dll.

Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekiranya sudah lebih mengutamakan perlindungan terhadap ekosistem karst dan dengan kewenangannya dapat menghadang korporasi untuk merusak ekosistem karst yang apabila rusak, butuh waktu ribuan bahkan jutaan tahun untuk bisa terbentuk sehingga dikatakan sebagai pegunugan purba yang penuh fakta historis peradaban yang masih terpendam di samping fungsi utama yaitu dari segi ekologinya yang melindungi dan menunjang kehidupan.

_Errare humanum est, turpe in errore perseverrare_ (membuat kekeliruan itu manusiawi, tapi tidaklah baik terus menerus mempertahankan kekeliruan tersebut).

“Jangan berikan perpanjangan Izin Lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti di Pati !!!”

 

Semarang, 7 Desember 2017

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

Bambang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here