Nasional

Beranda Nasional

KAMMI Harap, Pemerintah Desak Freeport Bayar kerusakan Lingkungan Yang Diperbuat

0

RadarKotaNews – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi kebijakan divestasi saham 51 persen PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah RI.

Namun, KAMMI meminta pemerintah mendesak Freeport membayar kerusakan lingkungan yang telah diperbuat.

“Saya percaya pemerintah juga tau soal kerusakan lingkungan itu. meskipun saya tidak tau jumlah pastinya, tetapi beberapa pengamat mengatakan jika diangkakan mencapai lima Milyar Dolar, ini kan jumlah yang besar sekali,” kata Ketua Umum KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan kepada wartawan, Senin (16/7/18).

Irfan meminta agar pemerintah terus mengupayakan pembayaran lingkungan ini, tidak hanya berpuas diri dengan mendapatkan divestasi sahan 51 persen.

“Jadi itu harus dikejar pemerintah, Freeport harus dipaksa bayar. Jangan sampai mereka gak bayar tetapi justru kita yang menanggung karena sudah memilihi saham yang lumayan banyak, ini kan nggak masuk akal,” kata dia.

Selain itu, KAMMI juga meminta agar pekerja lokal, khususnya masyarakat asli Papua dilibatkan dalam proses pengelolaan Freeport. Tujuannya agar masyarakat Papua tidak merasa asing di tanahnya sendiri.

“Selama ini warga Mimika berontak kan karena mereka merasa tidak dipedulikan oleh Freeport, padahal tambang itu berada di tanah mereka.” tukasnya.(meli)

Kapolres Ketapang, Klarifikasi Tentang Postingan Kantor Polisi Bersama Kepolisian Shuzou

0

RadarKotaNews – Sebuah foto viral di media sosial. Dimana dalam foto itu ada anggota kepolisian Indonesia dan polisi Cina tengah berdiri bersama.

Namun, di tengah-tengah kedua polisi dari dua negara itu, ada sebuah monumen dengan tulisan kantor polisi bersama, yang tertera bendera Indonesia dan Cina.

Berdasarkan penelusuran, kantor polisi bersama itu diketahui ada di sebuah perusahaan investasi Cina yang bergerak di bidang perkebunan.

Lokasi perusahaan itu, berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Terkait itu, Kapolres Ketapang AKBP Sunario langsung memberikan penjelasan perihal foto yang viral di medsos tersebut, melalui sebuah video yang beredar di Youtube.

Berikut penjelasannya;

“Saya sebagai Kapolres Ketapang, saya akan mengklarifikasi tentang adanya postingan-postingan tentang Kapolres bersama yang ada di Kabupaten Ketapang. Perlu saya jelaskan semua kepada masyarakat supaya tidak terjadinya kesalahpahaman tentang hal tersebut.

Di sini pada hari ini, tanggal 12 adanya kunjungan kepolisian Shuzou dan dia juga merupakan sebuah Wali Kota Shuzou ke perusahaan PT BSM, yang mana mereka juga mengundang Polres Ketapang untuk melaksanakan kunjungan tersebut. Dan mereka meminta kerjasama pada Polres Ketapang dalam hal kepolisiannya dengan membawa contoh sebuah plakat yang untuk kerjasama nantinya. Plakat ini yang berviral di media sosial.

Sekarang plakat ini ada di Polres Ketapang, karena kesepatakan antara kedua belah pihak itu belum ada, atau kita tolak. Karena Polres Ketapang itu tidak bisa mengeluarkan kesepakatan, yang ada itu adalah melalui Mabes Porli. Dan mereka kita sarankan bahwa untuk adanya kerjasama itu melalui adanya Mabes Polri, apabila Mabes Polri setuju maka barulah adanya kesepakatan tersebut.

Dan yang beredar di media sosial seolah-olah itu sudah menjadi viral dan dimonumenkan, itu tidak. Inilah fakta dari pada plakat itu yang dikatakan viral sudah terjadi bangunan kantor polisi bersama, tidak.

Sekarang plakat ini ada di Polres Ketapang, mereka memberi contoh kita menolaknya, kita tidak membenarkan, maka plakat ini kita bawa ke Polres Ketapang, untuk kita amankan ditakutkan disalah artikan atau disaklahgunakan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saya mengibau kepada masyarakat Ketapang, sampai saat ini, tidak ada kantor bersama Kepolisian republik Indonesia dengan kepolisian Shuzou tidak ada. Itu perlu dipahami bersama.

Saya sebagai Kapolres, dengan adanya kunjungan mereka ke sini, dengan adanya undangan mereka ke kita dan perusahaan, kita menjelaskan.

Sekarang barang ini ada di Polres Ketapang. Kita memohon masyarakat Indonesia untuk pengertiannya supaya tida menjadi viral, atau ke mana-mana atau tidak dialihkan ke mana-mana juga.

Pada prinsipnya di Ketapang tidak ada kantor bersama antara Kepolisian Republik Indonesia atau Polres Ketapang dengan Kepolisian Shuzou.

Sekian dan terimakasih.”

(Meli)

Anies: Jakarta Tempat Munculnya TB

0

RadarKotaNews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D ucapkan selamat milad ke 47 RS Islam Jakarta Cempaka Putih semoga tetap bermanfaat bagi masyarakat, apa lagi RS ini berlabel Islam semoga tetap martabat.

“Hari ini juga meresmikan ruang rawat inap TB Resistensi Obat,”kata Anies dalam acara milad ke 47 dan Peresmian Ruang Rawat Inap TB RO RS Islam Cempaka Putih, Jakarta, rabu (11/07)

Pasalnya, di Jakarta miskin yang ekstrim, polusi, kemacetan, dan Jakarta tempat munculnya TB, maka dari itu sehat adalah penggerak perekonomian, kita ingin jakarta bebas TB.

Selain itu Anies berpesan, kalau datang ke Jakarta bawa jaminan kesehatan, lengkapi imunisasi, kita lindungi potensi penyakit menular.

“Terus berkarya RS Islam Cempaka Putih, semoga kedepan tetap pengabdian kepada masyarakat. Dengan mengucap Bismillah Ruang rawat inap TB RO resmi dibuka.”(wawan)

Komnas HAM Harus Kontinuitas

0

RadarKotaNews – Peringatan seperempat abad Komnas HAM menjadikan kami bertekad untuk membuat Komnas HAM lebih baik

Hal tersebut di sampaikan Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, dalam acara Sarasehan 25 Tahun Komnas HAM RI dengan bertajuk “Sarasehan 25 Tahun Komnas HAM : Mengkokohkan Pemajuan Dan Perlindungan Hak Minoritas, HAM Tegak Bangsa Beradab” yang gelar oleh Komnas HAM RI, di Kantor Komnas HAM RI jakan Latuharhary, Menteng Jakarta Pusat, senin (09/07).

Oleh karna itu, Kami bersama para Komisioner, staf dan Karyawan Komnas HAM akan bekerja sama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kehadiran dan bantuan Komans HAM

“Saya berterimakasih kepada seluruh element yang mendukung kami Komnas HAM untuk terus menegakan HAM yang adil dan beradab,”ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Komnas Perempuan, Yunianti Khusaifah, menilai, Negara saat ini belum bisa membedakan posisi Komnas HAM, posisi Komnas HAM masih disejajarkan dengan Lembaga Nonstruktural lainnya

Padahal kata dia, kita tahu lembaga ini harus dibedakan, dan kedepan Komnas HAM harus Kontinuitas

“Independen harus tetap dipertahankan tidak hanya oleh para Komisoner tetapi juga oleh seluruh staff dan karyawan Komnas HAM,”harapnya

Sementara, UU HAM bagaimana bisa dijadikan cantolan bagi lembaga lembaga HAM lainnya

“Kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM masih tinggi, dan Komnas HAM masih menjadi tumpuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah masalah yang timbul.”katanya. (Adrian)

Jakarnaval Adalah Cara Untuk Mengungkapkan Kesiapan Jakarta Menuju Asian Games

0

RadarKotaNews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta warga untuk mendukung karnaval itu agar menjadi yang terbaik di Indonesia.

“Kita tunjukkan bahwa Jakarta bisa menjadi tuan rumah yang baik,” kata Anies saat menyampaikan sambutan Pelaksanaan Jakarnaval dalam rangka hari ulang tahun kota Jakarta Ke – 491 tahun 2018 dan dalam rangka menyambut pelaksanaan Asean Games 2018 dengan thema Energy Of Asia melalui penyelenggaraan Jakarnaval tahun 2018, dengan cara Lintas Seni Budaya dan Parade Kendaraan Hias, di Depan Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, minggu (08/07).

Dikatakan Anies, Kehadiran anda bukan hanya ditonton warga di sekitar Jl. Medan Merdeka Barat dan Selatan. Tunjukkan kepada semua ini lah karnaval terbaik di seluruh Indonesia. Jakarnaval diadakan untuk merayakan HUT DKI ke-49.

“Karnaval tersebut juga sekaligus menyambut Asian Games 2018.”tuturnya

Selain itu, Jakarnaval ini dilaksanakan untuk memperingati ulang tahun Jakarta yang ke 491, tema kita adalah Jakarta yang adil dan bahagia. Sekaligus kita selenggarakan untuk menyambut Asian Games mulai tanggal 18 Agustus 2018 ini.

Menurut Anies, Jakarnaval juga bisa menjadi cara untuk mengungkapkan kesiapan Jakarta menuju Asian Games.

Oleh karena itu, Anies berharap warga ikut menjaga lingkungan Jakarta dalam rangka menyambut Asian Games mendatang.

“Mari kita jadikan Jakarta tuan rumah yang baik. Kotanya bersih rapi, warganya ramah. Kelak bulan Agustus mata dunia akan tertuju ke Indonesia karena kita menyelenggarakan pesta olahraga terbesar di Asia.”pesannya.(wawan)

Aspeksindo Desak Pengesahan RUU Pemerintahan Daerah Kepulauan

0

RadarKotaNews, Selayar – Banyaknya peristiwa kecelakaan transportasi laut menjadi pelajaran semua stakeholder termasuk Pemerintah pusat dan DPR RI. Bahwa peristiwa ini terjadi tentu karena ada persoalan, baik secara teknis maupun non teknis.

“Yang pasti adalah negara wajib hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa fasilitas infrastruktur dan alat transportasi yang berkualitas.”kata Direktur Eksekutif ASPEKSINDO, Andi Fajar Asti, Sabtu (07/07)

Menurut Andi Fajar bahwa,
Asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh indonesia (Aspeksindo) mendapatkan informasi dari beberapa anggota Aspeksindo bahwa negara belum sepenuhnya hadir memberikan perhatian penuh terhadap pelayanan bagi masyarakat yang hidup di kepulauan.

“Ketidakhadiran negara di buktikan dengan banyaknya lokasi penyeberangan antar pulau tapi tidak di temukan transportasi yang di siapkan oleh negara. Hampir semuanya adalah kepemilikan pihak swasta. Dan pemerintah seolah memposisikan diri sebagai regulator saja. Padahal pemerintah boleh terlibat sebagai operator agar menjadi “leader” dalam memberikan pelayanan transportasi laut yang berkualitas.”katanya

“Tentu ini terjadi karena perspektif pemerintah membangun indonesia dari pinggiran belum sepenuhnya terejawantahkan dalam program yang adil dan merata.”

Selain itu, DPR jangan sesuka hati melempar kesalahan ini ke pemerintah semata, karena terkatung-katungnya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pemerintahan daerah kepulauan juga berkontribusi atas melambatnya dan lemahnya impelementasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Seandainya, kata Andi, RUU pemerintah daerah kepulauan segera disahkan, maka lahirlah payung hukum yang akan secara spesifik mengatur kebijakan pemerintah yang berbasis kepulauan.

Oleh karena itu, RUU ini tidak untuk menuntut pemerintahan daerah khusus atau istimewa sebagaimana UU Otsus Papua dan Papua Barat, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Keistimewaan DIY. RUU ini hanya meminta tambahan kewenangan atas sejumlah urusan berupa wilayah pengelolaan laut, kewenangan tambahan bagi provinsi, kabupaten/kota di daerah kepulauan, dan pendanaan khusus bagi daerah kepulauan.

Dengan demikian, model desentaralisasi asimetris dalam RUU ini tidak berbasis pada kelembagaan khusus, melainkan berbasis pada tiga elemen, yaitu ruang, urusan, dan pendanaan.

“Semoga pengesahan RUU ini menjadi prioritas di DPR sehingga paradigma DPR dalam melihat indonesia sebagai negara kepulauan tidak sekadar “manisan politik”.tukasnya.(fy)

Asrorun Ni’am, Wujudkan Pembangunan Pemuda Yang Terintegrasi, Efektif dan Tepat Sasaran

0

RadarKotaNews – Koordinasi bahkan sinkronisasi program antar Kementerian dan Lembaga dalam upaya peningkatan kemampuan pemuda dalam berbagai bidang menjadi harapan besar pembangunan Pemuda yang terintegrasi, efektif dan tepat sasaran.

Hal tersebut di sampaikan Deputi II bidang pengembangan Pemuda, Asrorun Ni’am, saat pembukaan rapat internal dan eksternal Kordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang di gelar di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Jumat (06/07/18).

Rapat Kordinasi ini menghadirkan narasumber diantaranya Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh MA (Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora), Woro Srihastuti Sulistiyaningrum, ST, MIDS (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga Bappenas RI), Ir. Redemptus Alfredo Sani Fenat, MAB (Asisten Deputi Bidang Kepemudaan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Drs. Wisler Manalu, MM (Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Kemenpora), dan Aris Subiyono, SH (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kemenpora).

Dalam kesempatan yang sama ketua panitia pelaksana, Wisler Manalu, menyampaikan bahwa Rapat Internal dan Eksternal Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan ini dimaksudkan untuk menyusun kelompok kerja (pokja) pelayanan kepemudaan, membahas tugas, tata kerja dan rencana kerja pokja, sehingga pada akhirnya kegiatan ini menjadi sarana penyempurnaan Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga tentang Tugas dan Tata Kerja Pokja Pelayanan Kepemudaan.

Kegiatan Rapat internal dan ekternal ini dihadiri oleh 33 Kementerian/Lembaga diantaranya Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebuayaan, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud serta kementerian lainnya.

Kegiatan ini juga dihadiri 6 Akademisi, 3 Praktisi, perwakilan dunia usaha, serta peserta dari internal Kemenpora sendiri.

“Ini adalah wujud bagian dari ikhtiar Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk memaksimalkan Pelayanan Kepemudaan di Indonesia “tutup Wisler.(fy)

Manajemen Garuda Indonesia Bersama Sekarga dan APG Sepakat Memperbaiki Kinerja Perusahaan

0

RadarKotaNews – Manajemen Garuda indonesia sepakat Berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan memperbaiki kinerja Perusahaan termasuk dalam aspek kepentingan nasional khususnya pelaksanaan penerbangan haji.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, Bintang dalam Press Conference bersama Manajemen Garuda Indonesia dan Sekretariat Bersama ( Sekber ) Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasl Pilot Garuda (APG) di gedung Auditorium Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (06/07).

Sambung dia, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan baik dan menjadi Sekarga dan APG sebagai mitra kerja menejemen dalam menjaga dan memperbaiki kinerja Perusahaan.

Oleh karena itu, Sekarga dan APG sepakat membatalkan aksi mogok dan tetap berkomitmen menjaga kelangsungan operasional penerbangan Garuda indonesia.

“Kami berkomitmen untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan program nasional Perusahaan seperti penerbangan Haji tahun 2018/1439H.”tutur Bintang.

Dalama pertemuan tersebut menghadirkan, Bintang (Ketua Asosiasi Pilot Garuda Indonesia), Pahala N. Masuri (Dirut Garuda Indonesia), Cpt. ucok Triahanto (Dirut oprasi Garuda), Tomi Tampati (Ketua harian Sekarga).(adrian)

Kedatangan Yusril Ihza Mahendra Ditolak Masyarakat Kotabaru

0

Kotabaru, Radarkotanews.com – Lebih dari seribuan masyarakat Kabupaten Kotabaru memadati Bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru, Kalsel, Jumat (06/07/18) sore.

Kedatangan masyarakat ini untuk menyatakan penolakan atas kedatangan Yusril Ihza Mahendra ke Kotabaru.

Teriakan yel-yel dan berbagai spanduk yang secara tegas menolak kedatangan Yusril bertebaran, salah satunya tertulis, “Masyarakat Kotabaru Menolak Kehadiran Yusril Ihza Mahendra, Si Pembela Tambang Batubara Silo Group di Pulau Laut”.

Masyarakat yang telah menanti kedatangan Yusril langsung merangsek ke pintu kedatangan bandara begitu mengetahui pesawat yang dinaiki oleh Yusril akan mendarat.

Terdengar teriakan penolakan dari masyarakat. “Kami tetap tidak mau Pak Yusril masuk Kotabaru! Pak Yusril harus balik kanan pulang! Kalau Pak Yusril pulang, kami juga mau pulang!” teriak massa.

Hampir setengah jam, Yusril belum keluar dari pesawat, hingga akhirnya Yusril keluar dengan pengawalan dari aparat Kepolisian Kotabaru, guna menjaga keamanan Yusril.

Terlihat dalam rombongan Manajer PT Sebuku Tanjung Coal (Sebuku Group), Yohan Gessong.

Melihat Yusril datang massa kembali ramai berteriak. Upaya dari Yusril untuk menenangkan massa justru membuat masyarakat semakin marah.

Kemarahan massa coba diredam oleh jajaran Polres Kotabaru. Ustadz Arifin Ilham yang kebetulan mendarat di Bandara Gusti Sjamsir Alam untuk kegiatan pengajian di Kotabaru, ikut menenangkan kemarahan massa.

Kemarahan dan penolakan masyarakat Kotabaru ini dikarenakan Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukum perusahaan tambang PT. SILO GROUP bermaksud untuk menggugat kebijakan Gubernur Kalsel yang mencabut tiga IUP perusahaan tersebut.

Yusril mendaftarkan tiga objek gugatan terhadap tiga SK Gubernur Kalsel ke PTUN Banjarmasin, pada Jumat (9/2/2018).

Selanjutnya pada Kamis (7/6/2018), PTUN Banjarmasin memenangkan gugatan Yusril dan PT Silo Group.

Sementara Pemprov Kalsel mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Jakarta.

“Kami masih ada hak untuk banding dan perjuangan masih Panjang. Pemerintah sudah menyatakan banding. Berkas banding sudah disampaikan ke PT TUN Jakarta. Dan jika ini juga tidak membuahkan hasil, maka akan dilanjutkan ke tingkat kasasi,” kata Sekda Abdul Haris Makkie. (Red)

Aspeksindo Meminta Semua Pihak di Evaluasi Terkait Tragedi Karamnya KM Lestari Maju

0

RadarKotaNews, Makassar – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas Tragedi karamnya KM Lestari Maju yang menelan puluhan korban jiwa dan luka.

“Saya berharap ini menjadi pelajaran penting untuk mencegah peristiwa yang sama.”ujar Direktur Eksekutif ASPEKSINDO, Andi Fajar Asti, di makassar, Kamis (05/06)

Sehingga, sambung dia, aspeksindo mendesak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melaksanakan wewenangnya dengan melakukan investigasi atas peristiwa ini.

Andi Fajar menilai bahwa KM. Lestari Maju termasuk kapal tua berusia 30 Tahun yang secara teknis tentu sudah menjadi ancaman keselamatan dalam melakukan pelayaran. Walau menurut pemilik kapal membela diri bahwa secara administrasi kapal tersebut masih layak pakai.

Disinilah kita ingin melihat keseriusan kepolisian dan KNKT bekerja. Karena sudah menjadi rahasia umum jika administrasi sebagai regulasi begitu mudah dikompromistiskan oleh pihak operator.

Akibat kompromi inilah kemudian mengaburkan faktor teknis yang tentu jauh lebih krusial dalam proses pelayaran yang aman dan nyaman.

“Saya juga merekomendasikan syahbandar pelabuhan bira dipecat karena dianggap lalai mendengarkan keluhan masyarakat terkait kondisi kapal yang sering kali dijumpai mati mesin.”tegas Andi Fajar.(fy)

Popular Posts

My Favorites

Beragam Alasan Dilontarkan Artis Ketika Tertangkap Karena Mengkonsumsi Narkoba

RadarKotaNews - Belakangan ini publik dikejutkan dengan banyaknya artis yang tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba. Begitu di katakan Artis Senior/Mantan Ketua PARSI, Dr. Anwar Fuady dalam...

PKB Bisa Ke Karolin

Pemimpin Adalah Pembaca