Nasional

Beranda Nasional

Kehadiran GP Ansor di Langkat di Tolak

0

RadarKotaNews – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Langkat, akan menggelar Silaturahim dalam rangkaian Kirab Satu Negeri, di Gedung Nasional Tanjung Pura, tepatnya di Jalan Merdeka Tanjung Pura, Rabu (19/9).

Namun, sebelum acara dimulai, puluhan massa dengan mengendarai Sepeda Motor menggeruduk lokasi acara, agar membubarkan acara tersebut.

“Tidak ada Islam Nusantara, dan tidak ada GP Ansor di Langkat. Ustad Abdul Somad udah di usir oleh mereka, kami pun akan mengusir mereka,” ucap massa sembari berteriak Allahuakbar.

Suasana semakin memanas setelah salah seorang perwakilan GP Ansor mulai bicara dan mengatakan niat menggelar acara. Namun, sebelum selesai bicara, massa yang sudah terpancing emosi langsung memotong pembicaraan itu.

“Tetap bubarkan. Kami tidak mau ada acara di tempat ini. Orang Langkat tidak mengenal Islam Nusantara,” ucap Pengunjuk rasa dengan penuh emosi.

Massa yang tidak terima dengan kehadiran GP Ansor di Langkat, terus berteriak dan mengusir hadirin yang hadir.

Aparat kepolisian yang dilibatkan untuk menjaga keamanan juga sempat kewalahan menjaga aksi warga.

Hingga berita ini di turunkan, puluhan massa masih menduduki Gedung Nasional Tanjung Pura.(***)

Pelatihan Latnister Tingkat Kodim Kepada 120 Pejabat Rindam dan Korem Seluruh Indonesia

0

RadarKotaNews, Bandung – Perwira Menengah yang membidangi kegiatan Teritorial dari jajaran Rindam dan Korem seluruh Indonesia berkumpul menerima penataran tehnis teritorial dari Pusat Teritorial Angkatan Darat.

Kegiatan yang diikuti peserta 120 orang ini dibuka langsung oleh Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Hartomo, dimulai sejak pukul 07.00 WIB, di Pusat Pendidikan Teritorial-Pusterad Bandung, Rabu (19/09/18).

Dalam amanat tertulisnya, Danpusterad menyampaikan latar belakang diadakannya penataran Latihan Tehnis Teritorial pencegahan paham radikal ini, adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh pimpinan Angkatan Darat dalam menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, dimana paham radikalisme mengalami perkembangan yang cukup pesat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Ancaman radikalisme ini berpotensi dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi, yaitu Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang akan datang.

“Oleh karena itu diharapkan para peserta ini nantinya sebagai pelatih pada latihan pencegahan paham radikalisme di satuannya masing-masing,” katanya.

Seiring dengan tuntutan tugas yang semakin tidak mudah dan kompleks, lanjut Danpusterad, dampak pengaruh globalisasi dan perkembangan sosial yang semakin maju dan dinamis di era demokrasi sekarang ini mendorong masyarakat semakin kritis dan kompetitif.

Hal tersebut bisa saja menjadi potensi kerawanan atau permasalahan yang bila tidak diantisipasi secara maksimal akan meluas menjadi konflik berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Danpusterad berpesan agar para Perwira peserta penataran lebih kreatif dan mampu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan aparat pemerintah setempat, aparat kepolisian dan lembaga maupun komponen masyarakat secara luas agar dapat menginventarisasi segenap potensi wilayah pertahanan yang ada di daerah masing-masing secara tepat dan akurat, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah penyiapan kekuatan pertahanan yang berdaya guna untuk kepentingan pertahanan negara.

“Pelajari dan pahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang penanggulangan konflik sosial, dimana matriks penyelenggaraannya secara jelas sekali keterlibatan TNI pada tahap pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik, karena penanggulangan konflik komunal/sosial merupakan bagian dari kegiatan pembinaan teritorial dalam pelaksanaan salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang yakni operasi bantuan penanggulangan konflik komunal/sosial di wilayah,”himbau Hartomo.(adrian).

Walhi Anggap Partai ‘Bro Sis’ Gagal Paham

0

RadarKotaNews – Video singkat tentang sawit bertajuk “Gadget Murah Karena Sawit”, sebagaimana yang digembar-gemborkan partai ‘Bro Sis’ PSI, mendapat tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sebagai organisasi lingkungan hidup yang selama berpuluh tahun telah melakukan advokasi atas fakta buruk perkebunan sawit di Indonesia, Eksekutif Nasional Walhi menegaskan, bahwa selama ini perkembangan kelapa sawit hanya akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat.

“Kami merasa perlu menyampaikan kritik dan pandangan kami, agar tidak terjadi pengaburan fakta kepada publik, khususnya kaum muda, atas fakta buram perkebunan sawit di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia,” kata Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Perdana, dalam siaran persnya di Jakarta, yang diterima redaksi, Senin (17/09/18).

Disampaikan Wahyu, baik dalam video “gadget murah karena sawit” , maupun dalam klarifikasi penjelasan yang disampaikan oleh PSI, Walhi menilai pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video, agar rupiah stabil.

“Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa sawit sebagai penopang ekonomi bangsa Indonesia adalah sebuah mitos, termasuk adanya sawit putih,” kata dia.

Bagi Walhi tidak ada sawit putih atau berkelanjutan, karena karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan dengan keragaman biodiversity di dalamnya, segala fungsinya, baik secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi, mencemari lingkungan hidup.

Walhi menjelaskan, klaim bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor mencapai 15 persen dari total ekspor Indonesia sangatlah tidak tepat. Klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (tax haven countries).

“Sementara perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat/masyarakat lokal, perempuan, petani, buruh dan lingkungan hidup.”

Tak hanya itu, usulan PSI untuk menghapus pungutan sawit juga dianggapnya keliru. Hal ini membuat pengusaha sawit diuntungkan dua kali, dari nilai kurs yang meningkat dan pembebasan dari kewajiban membayar pungutan sawit.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa kerugian atau biaya lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri ekstraktif adalah sebagai kerugian negara.

Pernyataan KPK ini menunjukkan sebuah kesadaran bahwa selama ini memang biaya lingkungan hidup akibat praktik buruk korporasi dibebankan kepada negara dan rakyat. Kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahu 2015 yang mencapai Rp 200 triliun menunjukkan bahwa investasi berbasis lahan seperti sawit, justru merugikan keuangan negara.

Walhi juga mengingatkan tentang kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh industri sawit. Pada Agustus 2018 lalu, kebakaran hutan meningkat kembali, khususnya pada wilayah Sumatera dan kalimantan, bahkan Kalimantan Barat, pada Kota Pontianak sampai meliburkan semua anak sekolah karena dampak asap yang semakin tinggi.

Faktanya, di Kalimantan barat sebagai wilayah titik api tertinggi hingga Agustus 2018 terdapat 102 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit, (Laporan WALHI Kalimantan barat berSumber: Hotspot NASA (firms.modaps.eosdis.nasa.gov), serta kebakaran hebat yang terjadi tahun 2015, yang telah mengakibatkan kematian pada balita dan anak.

Menurut Walhi, PSI telah mengabaikan fakta kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh perkebunan sawit seabad lamanya. Ada luka yang tidak pernah disembuhkan dari praktik perampasan tanah, pelanggaran ham, pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan, yang dialami oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, perempuan dan anak-anak.

“Sebagai partai politik baru, harusnya PSI ini muncul dengan gagasan baru yang membawa harapan bagi keselamatan masa depan bumi dan kemanusiaan yang lebih baik, demi generasi yang akan datang. Bukan justru menggadang-gadang model ekonomi yang usang dan rapuh seperti sawit.”(meli)

Mess Pemda Halteng di Gembok, Hipma – Halteng Tagih Janji Bupati Drs. Edi Langkara

1

RadarKotaNews – Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah (Hipma- Halteng) gelar aksi unjuk rasa di Mess Perwakilan Halmahera Tengah Jalan Cempaka putih Tengah XVIII Jakarta pusat, senin (17/09), mereka mendesak Pemda Halteng agar menepati Janji politiknya.

Ketua aksi unjuk rasa, Dandi Mutalib, Mendesak agar Bupati Halmahera Tengah lebih jeli dalam menyikapi masalah yang terjadi di kalangan Mahasiswa terkait kebutuhan dasar yakni Asrama Mahasiswa.

“Kami meminta kepada Bupati Halmahera Tengah agar tidak Tebang pilih.”ujar Dandi

Dalam kesempatan yang sama koordinator aksi, Riswan mengatakan, Kedatangan kami yang kedua kali ini berangkat dari janji Bupati Halmahera Tengah Drs. Edi Langkara pada saat kampanye dahulu yang akan memberikan asrama bagi mahasiswa Halmahera Tengah yang berada di Jakarta.

Namun, sampai saat ini setelah Bupati itu dilantik dan kami ingin janji itu segera ditepati. Sebab kata dia, Kantor perwakilan yang mewah ini dibangun akan tetapi tidak difungsikan secara maksimal, oleh sebab itu kita meminta agar gedung ini dialihfungsikan sebagai mess mahasiswa Halmahera Tengah di Jakarta.

Tidak hanya itu, Orator aksi Agus Sena juga menyampaikan, apabila hari ini kami tidak ketemu Bupati atau Wakil Bupati, kami akan turun yang ketiga kalinya.

“Mohon kepada kepolisian Cempaka Putih untuk menambah personilnya karena kami akan mengerahkan jumlah massa yang banyak.”katanya.

Selain orasi massa juga melakukan penggembokan dan mengikatkan spanduk di pintu gerbang mess perwakilan Halmahera Tengah, sambil bakar ban. (Dayat)

Presma UMJ : Dalam Waktu Dekat BEM Akan Kembali Turun Kejalan

0

RadarKotaNews – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di DKI jakarta Lagi Konsolidasi menuju Aksi Sejarah peradaban suatu bangsa tidak pernah lepas dari kontribusi para mahasiswa ataupun pemuda, atas nama rakyat, mahasiswa melalui wadah organisasi kampus maupun organisasi kemahasiswaan selalu rajin menyuarakan perlawan atas segala bentuk permasalahan yang terjadi.

Belakangan ini bermunculan para aktivis mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah atas berbagai macam persolan, terutama berkaitan dengan isu pelemahan rupiah atas dollar

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (Presma UMJ), Rahmat Syarif, menanggapi gerakan yang mulai masif “Insya Allah dalam waktu dekat kami di DKI Jakarta melalui BEM Universitas akan ada gerakan dalam menyikapi persoalan kebangsaan ini, tetapi gerakan ini bukan karena reaksioner atau ikut ikutan gerakan sebelumnya, tapi murni karena keresahan kami”

Menurut Rahmat, BEM di DKI Jakarta juga lagi dalam tahap konsolidasi menuju aksi, tahapan kajian sebelum aksi diperlukan agar aksi yang dilakukan punya tuntutan dan solusi yang jelas dan kongkrit yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah.

Oleh karena itu, Rahmat mengapresiasi gerakan mahasiswa yang sudah terlebih dahulu dilakukan, “gerakan mahasiswa harus di dasari atas dasar idealismenya dan jangan terjebak pada kepentingan elit penguasa dan non penguasa.”tukasnya.(adrian)

KONFERNAS KPTN : Cabut UUPT dan Lawan Pertemuan IMF-WB

0

RadarKotaNews – Komite Pendidikan Tinggi Nasional (KPTN), akan segera melakukan Judicial Review Undang-undang Perguruan Tinggi (UUPT), dan menolak Pertemuan IMF-Bank Dunia yang akan dilaksanakan pada 08-14 Oktober di Nusa Dua, Bali.

Hal tersebut di sampaikan Kordinator Komite Pendidikan Tinggi Nasional (KPTN), Symphati Dimas dalam Konferensi Nasional (KONFERNAS) KPTN, Jatinangor Sumedang. Sabtu, (15/09/2018).

“Dalam waktu dekat ini kita akan segera melakukan Judicial Review terkait UU PT ke Mahkamah Konstitusi. Kita juga sudah membentuk tim khusus untuk Judicial Review yang terdiri dari perwakilan setiap regional untuk mengkaji lebih dalam mengenai landasan hukum yang menjadi penyebab komersialisasi pendidikan di Indonesia ini. Demi memastikan masalah komersialisasi pendidikan menjadi isu yang luas di publik, maka KPTN juga berencana melakukan kampanye bersama pada momentum Sumpah Pemuda mendatang.” Papar Dimas

Selain itu tambah dia, dalam waktu dekat ini yaitu pada 8 -14 Oktober, akan ada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk melakukan perjuangan menentang intervensi IMF-Bank Dunia di dunia pendidikan. Sehingga kami mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk berjuang bersama menentang komersialisasi pendidikan, perlawanan kita terhadap IMF-Bank Dunia adalah bagian dari melawan komersialisasi pendidikan di Indonesia dan pra kondisi menuju Judicial Review UU PT.

Dua hal diatas menjadi bahasan yang pokok dalam sesi penyusunan agenda konfernas KPTN kali ini sebagimana menurut salah satu peserta konfernas dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai perwakilan KPTN Regional DIY, “Dengan UUPT pemerintah melepas tanggung jawabnya. padahal seharusnya pemerintah melayani kepentingan masyarakat, ini bergeser untuk kepentingan pasar implementasinya seperti uang pangkal, UKT.”ungkapkan dia.

Ditempat yang sama ketua pelaksana KONFERNAS KPTN, Ikram Hagi, mengatakan bahwa komersialisasi pendidikan sebagai dampak langsung dari diterapkannya kebijakan UUPT tidak terlepas dari intervensi lembaga Multilateral yakni IMF-World Bank, karena dua lembaga ini telah menancapkan pengaruhnya atas kebijakan nasional yang saat ini dijalankan, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan tinggi.

Pria yang sedang study di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padajajaran ini juga memaparkan, “Bahwa melawan komersialisasi pendidikan merupakan perjuangan yang panjang, karena kekuatan yang sedang kita hadapai adalah kekuata skala internasional. Meskipun begitu KPTN akan terus teguh pada pendirian, akan terus mengkapannyekan hal ini secara luas keseluruh gerakan mahasiswa.”

Pertemuan KONFERNAS kali ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari setiap perwakilan regional KPTN dari berbagai propinsi. Adapun yang menjadi pembahasan dalam KONFERNAS kali ini meliputi beberapa bahasan yaitu, Laporan perkembangan KPTN tiap regional, Evaluasi hasil perkerjaan KPTN Nasional dan Regional, dan menyusun rencana tindak lanjut kerja.(fy)

Rupiah Tembus 15.000, HMI KOMICI Sambangi Gedung DPRD Tangsel

0

RadarKotaNews, Tangerang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Cirendeu (KOMICI) Cabang Ciputat menggelar aksi unjuk rasa terkait naik nya dollar ekonomi yang mencekik belakangan ini.

Aksi yang bermula dari titik kumpul di Taman Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menuju Jl. Juanda (Depan Kampus Stiead) ini mendapatkan respons yang sangat luar biasa dari masyarakat sekitar.

Baru memulai Orasi yang diucapkan para aktivis HMI Komici, kemacetan sudah terlihat sampai pertigaan Jl. Lebak Bulus.

Sofyan yang akrab di sapa Beta selaku Jenderal Lapangan pada aksi kali ini mengatakan bahwa tugas kami sebagai agent of change dan agent of control social harus dituntaskan di parlemen jalanan.

“Kita sudah melakukan diskusi diskusi tentang naiknya dollar dan melemahnya rupiah, namun tidak berarti dan yang paling penting adalah menyuarakannya dan turun ke jalanan”, kata Beta, (14/09).

Kemudian disela sela orasi nya, para Aksi Massa ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI untuk membakar semangat para aktivis HMI.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan. (PTKK), Deddy juga menyampaikan bahwa Aksi massa ini merupakan bentuk rasa kepekaan Kader Komici untuk berjuang membela hak rakyat.

“Kami sebagai mahasiswa harus turun ke jalanan untuk memberikan aspirasi kami kepada Jokowi-Jk bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik baik saja,” tegas Deddy.

Aksi massa berlanjut long march menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggerang Selatan. (adrian)

Rupiah Melemah BEM Se-Samarinda Gelar Sidang Rakyat

0

RadarKotaNews, Kaltim – Ratusan mahasiswa menduduki Gedung Paripurna DPRD Kaltim, tadi pagi. Mereka mengganti posisi anggota dewan yang dinilai tidak tidak merespon melemahnya rupiah. Mahasiswa se-Samarinda ini pun menggelar sidang rakyat dan mencabut mandat Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dan meminta pemimpin negara ini mundur dari jabatannya karena dinilai gagal.

Mahasiswa lintas perguruan tinggi di Samarinda ini awalnya hanya berorasi di luar gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang. Namun tak satupun anggota dewan yang menemui mereka. Akhirnya, mahasiswa masuk ke gedung utama dewan atau ruang rapat paripurna dan menggelar orasi di dalam.

Setelah menyanyikan lagu nasional dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa, mereka menggelar rapat yang disebutnya sebagai “sidang rakyat” dan memutuskan Jokowi dan Jusuf Kalla mundur dari jabatannya karena gagal memperbaikai kondisi bangsa.

Bukan hanya itu, mahasiswa juga mengaku kesal karena tak ada satupun dewan di Kantor DPRD Kaltim yang mau menemuinya padahal hari ini masih Jumat yang terhitung masih hari kerja. Sementara kursi yang biasa dipenuhi dewan pun diambil alih mahasiswa.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul Rizaldo menjelaskan, aksi tersebut digelar mahasiswa sebagai bentuk keprihatinan pada bangsa ini. Sebab menurut dia, nilai tukar rupiah terus melemah bahkan telah tembus Rp 15 ribu. Jika kondisi tersebut tak segera diperbaiki, kondisi ekonomi Indonesia juga akan ikut terpuruk.

Oleh karena itu, Rizaldo bersama ratusan mahasiswa lainnya menuntut tiga hal.

1. Pemerintah harus melakukan pendalaman pasar dengan mendorong lebih banyak sumber pembiayaan dari investor lokal demi menekan pembiaayaan dari eksternal.

2. Pemerintah harus berupaya mempermudah akses peminjaman usaha dengan menjaga suku bunga kredit yang rendah.

3. Mengajak masyarakat tidak menukarkan rupiah ke dolar dan memperbanyak transaksi dengan rupiah sampai rupiah menguat dan menukarkan dolarnya yang masyarakat miliki.

4. Mengajak masyarakat tidak memilih anggota dewan yang tidak berani menyuarakan aspirasi rakyat dan tidak memilih mereka yang sering bolos rapat.(**)

Munarman : Penguasa Bekerja Dengan Cara Hegemoni dan Dominasi

0

RadarKotaNews – Kekuasan itu bisa bekerja dan langgeng hanya ada dua, caranya Higimoni dan Dominasi, Hegemoni adalah bagaimana orang orang yang anti islam membangun propaganda dan isi kepala orang ditundukkan tanpa ada kekuatan fisik disini di Islam lawannya dakwah.

Hal tersebut di sampaikan Juru bicara FPI, Munarman dalam diskusi dengan mengangkat thema “Penghadangan Masif, Rezim makin Represif?” Gd Djoang 45 Menteng Jakarta, Kamis (13/09)

Lanjut dia, Dominasi dengan menggunakan kekuatan fisik dibenturkan dihadapi dipersekusi dan menggunakan instrumen resmi yang bisa di pegang negara yaitu Hukum, inilah kalo penguasa yang tidak bisa melakukan apa – apa lagi, inilah penguasa yang dungu dan goblok dan jahil.

Pasalnya, Indonesia saat ini kehilangan daya kerja intelektualnya dan mendekatkan diri kepada cara Dominasi, yang membuat hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah, ini karena penguasa sudah tidak bisa lagi menggunakan kepemimpinan secara Higimoni (Pendekatan).

Munarman sebut Soal level permainan sekarang ini adalah permainan taktikel atau kecerdikan sebenarnya ini yang kita butuhkan, teorinya adalah kalo berani ambil resikonya lawan, tapi kalo mau main dengan cara politik lainnya silahkan, Kalo soal Kholifah dan Kilafah itu cuma tuduhan aja sekarang kita lihat Pancasila dan UUD 45 aja sudah beberapa kali ganti, emang disini salahnya dimana.

Di Indonesia itu, menurut dia, syariat islam itu satu konstitusional dengan Pancasila yaitu Bahwa Piagam Jakarta pembukaan UUD 45 dialinia ke ampat sudah jelas jadi kalau disalahkan masalah syariah maka pemerintah lah yang gak ngerti konstitusi, Hukum di Indonesia peradilan agama sudah dimanjakan juga biarpun hanya beberapa saja, sehingga syariah islam itu sebenarnya sudah ada di Hukum Indonesia

“Nah disini kalo mereka memperdayakan tentang kita berhianat, dengan konstitusi itu salah kaprah padahal merekalah yang berhianat dengan konstitusional.”tegas Munarman.(Denis)

LIPI : Radikalisme Adalah Benih Dari Terorisme

0
LIPI
LIPI

RadarKotaNews – Pandangan dari luar negeri terhadap Indonesia, diprediksi bahwa indonesi thn 2030 akan menduduki peringkat ekonomi no 7. Dan thn 2050 akan menjadi peringkat ke 5.

Demikian di sampaikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – Indonesian Institute of Sciences. LIPI, Ganewati Wuryandari dalam acara penguatan aparatur Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan Terorisme bertajuk ” Sinergi Dalam Upaya Mencegah Radikalisme” di0 kawasan Sungai Bambu, Tg Priok, Jakarta utara, kamis (13/09)

“Dubes Australia sangat menyanjung kondisi indonesia, namun untuk mencapai peringkat tersebut yaitu dengan cara bagaimana menstabilkan keamanan,”katanya.

Menurutnya, radikalisme adalah benih dari terorisme, bentuk serangan tetorisme semakin beragam ada yang perorangan dan kelompok, apa lagi mereka telah menggunakan senjata modern dan sasarannya adalah pos pos keamanan.

“Masalah penggalangan dana sudah tidak bergantung kepada para pengikutnya tetapi sudah dengan cara merampok dan melalui dunia maya.”ungkapnya

Selain itu mereka juga melakukan aksi melawan hukum untuk menimbulkan rasa tidak aman. Mereka punya target yaitu memperluas wilayah kekuasaan, sasaran teroris berupa orang dan instansi.

“Kita tidak bisa asal menangkap orang yang berjenggot dan celana cingkrang, karena tidak semua orang kaya gitu adalah teroris.”pesan Ganewati.(adrian)

Popular Posts

My Favorites

Intimidasi Terhadap Jurnalis Tribun Jabar Tetkait Pemberitaan Penyelenggaraan PON, Adalah Bentuk...

Radarkotanews.com, Jakarta - Seorang jurnalis dari Tribun Jawa Barat di Kota Bandung M Zezen Zaenal Muttaqin mendapat ancaman fisik dan teror psikis dari oknum...