Naikan Upah Minimum 2017 sebesar Rp. 650 Ribu, KPK Segera Menetapkan Gubernur Ahok Sebagai Tersangka RSW

RKNews.com, Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia – KSPI (FSPMI, PB PGRI, FSP, FSP FARKES, ASPEK INDONESIA, FSP ISI, FSP PPMI, dan SPN) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Balaikota DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat, kamis (1/6).

Mereka menuntut naikkan upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp. 650.000, Cabut PP 78/ 2015 sesuai rekomendasi Panja Upah DPR RI dan Tolak reklamasi Teluk Jakarta dan Penggusuran.

Selain itu massa juga menuntut KPK untuk menetapkan Gubernur Ahok sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di RS Sumber Waras, reklamasi, dan Penyalahgunaan Diskresi.
Dan apabila KPK tidak memperhatikan tuntutan buruh ini maka aksi buruh akan dilakukan terus menerus dan tidak menutup kemungkinan demonstrasi yang meluas dengan melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa.

Menuntut kenaikan upah minimum 2017 sebesar Rp. 650 ribu. Hal ini, mengingat, survei biaya hidup keluarga di DKI Jakarta yg dilakukan oleh BPS adalah Rp. 5,6 juta/ bulan.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan disela-sela aksinya, Kami dari buruh menentang keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta mengedepankan uang DP dan CSR dari pengusaha dalam membangun ibukota. Sebab Kebijakan tersebut sangat membahayakan kedaulatan negara dan sistem demokrasi, dimana negara akhirnya tunduk kepada kepentingan segelintir pemilik modal.

“Saat ini kaum buruh mulai sadar, banyak kebijakan Gubernur Ahok yang dinilai anti terhadap demokrasi, dia adalah satu – satunya Gubernur yang getol membuat peraturan Gubernur mengenai larangan melakukan aksi unjuk rasa, kecuali di tiga tempat saja, yakni dalam Monas, Parkir Timur Senayan dan DPR RI.”terangnya.

Lanjut Said, Aksi demokrasi adalah sesuatu yang sangat dibenci pemilik modal, karena menurut mereka akan mengganggu kepentingannya menguasai negara. Dalam hal ini, buruh sudah merasakan betapa pada akhirnya polisi menjadi sangat refresip dan membela kepentingan pemilik modal hitam.

Untuk melemahkan gerakan buruh, tambah Said, aparat keamanan bahkan tak segan mengkriminalisasi(mempidanakan) buruh dan aktivis gerakan sosial seperti 23 buruh, 2 pengacara publik LBH Jakarta, dan seorang mahasiswa ketika sedang aksi. Saat ini, ke 26 aktivis itu dimana 4 orangnya adalah perempuan, tengah menjalani persidangan sesat di PN Jakarta Pusat dan sebentar lagi kemungkinan akan mendekam di penjara.

Itu sebabnya, terasa sekali semua ini seperti ada pesanan pengusaha hitam kepada Ahok. KSPI menilai, semua kebijakan ini adalah barter para pemodal untuk membungkam aksi – aksi damai buruh demi penguasaan modal yang mencengkram negara.

“Ahok bahkan tidak segan – segan menggunakan tentara dan polisi dalam penggusuran rakyat kecil.” katanya.

Ironisnya, ada dugaan, semua itu dibiayai menggunakan dana uang DP dan CSR pengusaha hitam. Hal itu, tentu saja, sangat membahayakan demokrasi dan bertentangan dengan UU TNI dan UU kepolisian dan kedaulatan bangsa dan negara.

“Karenanya semua harus dihentikan. Buruh sangat dirugikan dengan kebijakan Gubenur Ahok, seperti pembatasan tempat aksi, adanya kebijakan upah murah, penggunaan outsourcing diperusahaan – perusahaan pemberi CSR, tidak ada rusun buruh, ongkos transportasi yang mahal padahal APBD DKI sangat besar sekali, yakni sekitar 80 Triliun. Ini akibat kebijakan yang dibarter dengan modal. Bukan menggunakan APBD dalam membangun Jakarta.”tutup. Said.

(Bayu)