Beranda Ekonomi Mogok Nasional Berakhir, Ini Langkah Lanjutan KAU-GBI

Mogok Nasional Berakhir, Ini Langkah Lanjutan KAU-GBI

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Aksi Mogok Nasional yang diorganisir Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia(KAU-GBI). Telah memasuki hari keempat dan RESMI dinyatakan BERAKHIR. Padari ini, Jumat (27/11/2015).

Dari rangkaian aksi Mogok Nasional ini, dua hari aksi di kawasan Industri yang diikuti hampir 2 juta buruh di 22 provinsi 200 Kabupaten/Kota. Serta, dua hari lainnya aksi dilakukan di kantor Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing yang diikuti ratusan ribu buruh. kata Said iqbal.

Langkah berikutnya yang akan diambil oleh KAU-GBI, beber Said adalah, nantinya, dalam pekan depan akan melakukan Judicial Review (JR) PP 78/2015 ke Mahkamah Agung dan akan melaporkan ke ILO (International Labour Organization) bahwa PP 78/2015 telah melanggar kebebasan berserikat (CFA,Complain Freedom Association) yang akan disidangkan dalam sidang ILO pada Juni 2016. Karena, serikat pekerja tidak lagi dilibatkan dalam perundingan upah minimum.

Nantinya, langkah aksi massa akan dilanjutkan juga yaitu saat menyerahkan JR PP 78/2015 ke MA yang akan diiringi oleh aksi 10 ribu orang di Istana Negara dan MA serta pada saat hari HAM 10 Desember 2015, akan ada aksi 100 ribu massa buruh ke Istana dan pada saat bersaman juga di 22 kantor Gubernur akan ada aksi ribuan buruh. ungkap Said.

Selain itu juga, tiap bulan (mulai Januari- Juni 2016) akan ada aksi ribuan buruh di tiap-tiap kantor Bupati/Walikota. Dan, pada Juli/Agustus 2016 kembali akan digelar Mogok Nasional.

Nantinya, juga akan dilakukan pelaporan atas tindak kekerasan dan penangkapan buruh ke Komnas HAM dan KOMPOLNAS. Karena polisi telah melanggar UU nomor 9/1998 yang melarang unjuk rasa buruh bahkan tidak menutup kemungkinan tindakan represif polisi ini akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional.

Semua langkah ini dilakukan KAU-GBI sampai pemerintah memenuhi tuntutan mayoritas kaum buruh yaitu:

1.Cabut PP no 78/2015 tentang Pengupahan.

2.Menolak formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan Inflasi+PDB.

3.Meminta para Gubernur/Bupati/Walikota menaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral.

Yang pada intinya adalah Presiden Jokowi harus mencabut PP 78/2015 kemudian mengundang unsur tripartit duduk bersama membahas rumusan pasal yang baru dan formula kenaikan upah minimum yang disepakati semua pihak. tutup Said.(Id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here