Beranda Opini Menteri Yang Kena Raport Merah Marah Marah Dan Tidak Terima

Menteri Yang Kena Raport Merah Marah Marah Dan Tidak Terima

0
BERBAGI

Jakarta, Radarkotanews.com – Pengkritik raport akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja yang dilakukan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang membeberkan hasil rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja adalah pejabat yang tidak tau aturan dan kerja buruknya tidak mau diketahui oleh publik.

Hal ini sangat disayangkan di era keterbukaan publik menteri marah-marah karena kinerjanya dinilai oleh lembaga yang di beri wewenang untuk menilai itu.

Apalagi yang banyak kritik adalah ketua umum partainya. Seharus nya mereka melakukan evaluasi diri dan melakukan pembenahan birokrasinya agar tidak dapat raport merah bukan malah sebaliknya.

Dan penilaian itu juga dilakukan bukan oleh KemenPAN-RB sendiri melainkan melibatkan instansi yang lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga sangat naif jika menteri yang kena raport merah marah-marah dan tidak terima.

Disamping itu, tujuan penilaian ini juga untuk menilai kinerja pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) sehingga seharusnya di dukung bukan malah sebaliknya.

Berikut Daftar penilaian akuntabilitas yang mendapat nilai terendah atau CC :

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 58,95
2. Badan Kepagawaian Negara 58,54
3. Mabes TNI 58,24
4. Sekjen Dewan Perwakilam Daerah 58,07
5. Kementerian Tenaga Kerja 57,79
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 57,61
7. Dewan Ketahanan Nasional 56,97
8. Komisi Pemilihan Umum 56,17
9. Lembaga Ketahanan Nasional 55,04
10. Ombudsman Republik Indonesia 54,51
11. Lembaga Sandi Negara 54,24
12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,97
13. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54
14. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia 51,60
15. Perpustakaan Nasional 50,38
16. Kejaksaan Agung 50,02

Oleh :
Rahmat Soleh
The Jakarta Institute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here