Beranda Politik Mempersoalkan Penghilangan Nilai Bermusyawarah Mufakat

Mempersoalkan Penghilangan Nilai Bermusyawarah Mufakat

0
BERBAGI

Radarkotanews.com, Jakarta – Ketua Umum Badan Relawan Nusantara,Edysa Girsang menilai masyarakat DKI Jakarta kian resah dengan gaya pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, yang terus menerus menampakkan wujudnya sebagai pemerintahan yang arogan dan menabrak etika ketata negaraan.

“Semakin jelas terlihat perbedaan gaya pemerintahan Jokowi saat menjadi gubernur DKI Jakarta dengan Ahok yang kini sebagai gubernur DKI Jakarta.”ujar Edysa Girsang di jakarta, rabu (27/04/2016)

Sambung Edysa, Perbedaan tersebut letaknya adalah pada persoalan nilai. Meskipun banyak program Jokowi yang belum berjalan, namun selayaknya seorang pemimpin rakyat, Jokowi masih bersedia menghampiri masyarakat untuk berdialog, bermusyawarah membahas rencana pembangunan pemprov DKI Jakarta yang kebetulan memerlukan tindakan penggusuran atas tanah tempat bermukim warga.

Di sisi lain, Ahok yang sejatinya menjadi gubernur karena “warisan” atau bukan karena 100% kehendak rakyat Jakarta, justru dengan seenaknya menyakiti rakyat melalui tindakan yang sarat arogansi dan mengabaikan nilai-nilai musyawarah mufakat.

Aparatur Negara yang diadakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, dijadikan instrument pemerintahan provinsi DKI Jakarta untuk memukul dan saling bertempur dengan rakyat dalam “proyek” penggusuran atau perampasan tanah hak milik rakyat. Atas nama pembangunan, Ahok menabrak hukum ketata negaraan dan membentrokan rakyat dengan aparatur Negara.

Hilangnya nilai berdemokrasi inilah wujud pemerintahan di bawah pimpinan Basuki Tjahaja Purnama yang sedang berlangsung dan sangat dirasakan oleh rakyat DKI Jakarta. Lantas menimbulkan peristiwa yang langka, yakni Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi dengan tegas memutuskan pengunduran diri dari jabatan publiknya.ungkapnya.

Dari kejadian inilah bisa kita renungkan bersama bahwa ada yang salah dengan berjalannya pemerintahan DKI Jakarta saat ini. Apakah proyek pembangunan yang diwarnai dengan air mata, darah, dan merampas tanah hak milik rakyat sebesar-besarnya ditujukan demi kesejahteraan rakyat?

Atau cenderung menguntungkan segelintir kaum pemodal-pengusaha besar saja? Jika hari ini sikap pengunduran diri Rustam menyebar ke seluruh Jakarta, maka kelompok Ormas tidak boleh sekedar melakukan aksi-aksi yang sebatas memprovokasi kemarahan rakyat saja, namun harus mencerdaskan rakyat, bahwa yang dimaksud menolak Ahok artinya bersifat substansi nilai, bukan persoalan perbedaan SARA.

Subtansi nilai yang dimaksud adalah, adanya perkara hukum yang ditabrak oleh Ahok dan dihilangkannya nilai musyawarah mufakat sehingga memecah belah keharmonisan antara aparat dengan rakyat, dan ini merupakan wujud dari perilaku anti Pancasila.

Lantas bagi kelompok yang mendukung Ahok tanpa melihat substansi nilai yang dihilangkan oleh Ahok, maka akan cenderung menjadi anti Pancasila juga, karena tidak akan memahami sejatinya kehendak rakyat dan akan diam saja melihat produk kebijakan yang terus-menerus menggerus kesejahteraan dan kemerdekaan rakyat demi menghadirkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kaum pemodal-pengusaha besar.(SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here