Maling Teriak Maling Cocok Buat Pertamina ; “Mafia Migas Pertamina Itu Sendiri”

Radarkotanews.com – Praktek  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme seakan sudah menjadi budaya di negeri ini, bobroknya mental para pejabat publik menjadi bagian yang sulit dipisahkan, sehingga negeri ini bak dijajah oleh bangsanya sendiri. Permasalahan serius yang menimpa PT. Pertamina (persero) seakan menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Selama ini mungkin banyak kalangan menilai bahwa Pertamina sebagai BUMN nomor wahid di tanah air sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Namun siapa sangka bahwa pada perjalanannya konspirasi dan praktek bernuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat kental disana.

Koordinator Jaringan BEM Nasional dan Presidium Mabes Anti Korupsi (MAK) Rahman latuconsina, menduga adanya pengaturan Proyek, sampai kepada praktek monopoli kerap dilakukan para pejabat di Pertamina sehingga Negara kerap dirugikan oleh praktek haram ini. Namun ironisnya semua perbuatan tidak terpuji ini dikomandoi langsung oleh salah satu petinggi  di Pertamina, dengan memanfaatkan posisi dan jabatan mereka tidak sungkan-sungkan mengeluarkan kebijakan yang sering melanggar aturan, bahkan tidak segan-segan menabrak undang-undang.

“Mereka pandai mengemas konspirasi mereka sehingga terlihat on the track, dan on procedur padahal merekalah sesungguhnya yang ‘perampok’ sangat berbahaya,” kata Rahman dalam  konfrensi pers yang bertajuk ” Tangkap Dan Penjarakan “AB” Di Duga Imam Korupsi Berjama’ah Di Pertamin” di Convenience store di bilangan salemba, Jakarta, selasa (29/12/2015). Acara tersebut di hadiri dari berbagai aktivis penggiat anti korupsi.

Lanjut rahman, sudah saatnya KPK dan BPK melakukan audit investigasi di tubuh pertamina, hal ini merupakan konsekwensi dari Program Tata Kelola Migas Nasional yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK. Bahwa hari ini Pertamina harus clear dan clean itu merupakan tujuan yang harus dicapai pada program reformasi kelembagaan dan struktur di Pertamina.

Rahman juga menyampaikan bahwa dugaan keras adanya kong-kalikong pada Proyek pengadaan tabung LPG 3kg dan 5.5kg serta pengadaan cat untuk tabung tersebut pada periode Januari-Oktober 2015 terindikasi ada kecurangan. Sosok Ahmad Bambang (Dir. Pemasaran) serta Basuki Trikora Putra yang merupakan VP. Domestic Gas PT. Pertamina disinyalir menjadi orang yang palin bertanggung jawab atas dugaan terjadinya praktek KKN pada project tersebut. Dugaan keras terjadinya pengaturan Proyek sampai pada monopoli pemenang tender tentu sangat dilarang. UU no.5 tahun 1999 tentang larangan memonopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 22 mengatakan bahwa; Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Lebih lanjut Rahman menjelaskan, proyek lain yakni jasa bengkel pemeliharaan tabung atau yang dikenal dengan Retester (LPG 3kg) yang melibatkan beberapa Perusahaan dan dinahkodai oleh satu Perusahaan induk diantaranya PT. Petro Gas Kab. Bogor, PT. Indo Gas Kab. Bandung serta PT. Inti Gas Prima Servis di Kab. Gresik diduga diback up full oleh pejabat Pertamina sehingga potensi terjadinya konspirasi yang berujung pada tindak Pidana Korupsi sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh pada kasus pemberian kuota Pemeliharaan Tabung 3kg dengan jumlah 5.000 Tabung/hari dengan nilai jasa Proyek sebesar 120M/tahun, ada dugaan bahwa perjanjian kontrak pada project melannggar aturan dan undang-undang. Apalagi ada indikasi bahwa tidak terpenuhi kuota per hari 5.000 Tabung. Pada proyek ini cenderung dilakukan manipulasi data pekerjaan sehingga banyak laporan yang fiktif, jelas hal ini Negara mengalami kerugian.

“KPK dan BPK harus bergerak cepat, dan Pertamina juga harus segera melakukan evaluasi,” tuturnya.

Menurut penilaian hasil penelitian Rahman, merupakan potret oknum pejabat Pertamina yang memang bermental ‘maling’ dan kami lebih yakin bahwasannya masih banyak pejabat di Pertamina yang berhati mulia yang ingin mengelola BUMN ini dengan baik sehingga bisa menjadi kebanggan rakyat Indonesia.

Jaringan BEM Nasional dan Masyarakat Bersama Anti Korupsi yang ‘geram’ melihat fenomena diatas, mendesak KPK dan BPK sebagai berikut :

– Segera usut tuntas mafia Project di tubuh Pertamina.

– Mendesak mundur Ahmad Bambang Dir. Pemasaran Pertamina diduga dalang mafia Project di Pertamina

– Usut tuntas Project Pengadaan dan Pengecatan Tabung gas 3Kg dan 5.5Kg Periode Tahun 2015

– KPK dan BPK segera mengambil langkah strategis guna membongkar praktek bernuansa Korupsi pada Project-Project Pertamina.

– DPR RI Komisi VII segera bentuk Pansus Gas 3kg

– Mendesak Komisi III DPR RI dan Bareskrim Mabes Polri segera menusut tuntas adanya dugaan terror terhadap aktivis yang coba membongkar kasus Korupsi di Pertamina

– Selamatkan migas kita dan sukseskan Program Tata Kelola Migas Nasional. (fky)