LMND : Perppu No 2 Tahun 2017 Ialah Wujud Fasis, Anti Rakyat dan Anti Demokrasi Pemerintah Indonesia

RadarKotaNews – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai bahwa Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 pengganti UU 17 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jokowi-JK pada tanggal 10 Juli 2017 merupakan cerminan pemerintahan fasis yang anti rakyat dan anti demokrasi terhadap rakyat indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Umum LMND Raden Deden Fajarullah dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (31/7).

Lebih lanjut Raden, mengungkapkan keadaan krisis yang terus-menerus terjadi di Negara Kapital Monopoli Internasional (Imperialisme), terutama di negara induk Imperialis Amerika Serikat, menyebabkan negeri Imperialis melakukan usahanya untuk melakukan akumulasi modal maksimum. Karena, akumulasi modal maksiumlah yang menjadi nafas bagi imprealisme itu sendiri.

“Maka dalam kenyataan saat ini situasi krisis yang semakin akut, membuat konsekuensi bagi Negara-negara yang menggantungkan ekonomi-politiknya kepada mekanisme skema pasar internasional. Sehingga dapat kita temukan di banyak Negara, bahwa krisis yang terjadi di negeri Imperialis berdampak secara langsung kepada Negara-negara lainnya termasuk indonesia,”tutur Raden

Menurutnya, Penindasan yang semakin hari semakin massif dilakukan oleh korporasi kapital monopoli swasta dan tuan-tuan tanah dengan beserta aparatur Negara, (baik itu pemerintahan, militier, polisi, kekuatan reaksioner dan represif lainnya) membuat rakyat menjadi sadar akan ketertindasan tersebut, sehingga kata dia, pemerintah Indonesia menyadari akan terancamnya Imperialisme dan tuan-tuan tanah besar, karena penindasan yang massif akan membangunkan rakyat untuk berorganisasi dan berlawan.

“Seiring kebangkitan dan bangunya rakyat dari ketertindasan dan memperjuangkan haknya, pemerintah akhirnya mengeluarkan Perppu No. 2 tahun 2017 dengan dalih ada ancaman organisasi yang menentang Pancasila dan keutuhan NKRI, tapi sebenarnya antisipasi pemerintah terhadap kebangkitan gerakan rakyat terhadap situasi yang berkembang dewasa ini dan mengancam kelangsungan akumulasi modal maksimal dan kepentingan tuan-tuan tanah besar di Indonesia serta rezim Jokowi-JK sangat melindungi itu melalui regulasi yang dikeluarkanya.”terangnya.

Selain itu Raden beranggapan, dengan modal kedok kebaikan dan humanisnya, tetapi dalam kebijakan Jokowi-JK tanah rakyat terus di rampas, politik upah murah diberlakukan, pencabutan subsidi dilanggengkan, peningkatan pajak kepada rakyat diberlakukan, meningkatnya biaya sekolah, kesehatan terus dibiarkan, serta hal-hal lainnya.

Sebab kata dia, dengan Perppu yang dikeluarkan oleh rezim hari ini juga adalah suatu pengkonsolidasian ulang terhadap kekuatan-kekuatan raksioner dan anti rakyat di Indonesia, sehingga kita dapat pastikan bahwa kekuasaan pemerintahan hari ini adalah kekuasaan yang penuh ambisi untuk meyakini dirinya langgeng dalam setiap aktivitas politik yang tujuannya untuk membuktikan bahwa mereka adalah pelayan yang setia dari kepentingan modal internasional dan tuan-tuan tanah besar.

Maka LMND menilai Perppu ini menunjukan wajah aslinya Pemerintah Indonesia yang “Fasis, Anti Demokrasi dan Anti Rakyat Indonesia”, saat ini rakyat sedang diancam dan ditakut-takuti, jadi rakyat indonesia haruslah terus sadar bahwa ketertindasan, ancaman bahaya dan penghisapan dapat dihentikan dengan perjuangan persatuan seluruh rakyat indonesia. Tutup Raden.(fy)