Beranda Hukum LBH Jakarta: Banyak Kekerasan Terhadap Perempuan Dilindungi Hukum

LBH Jakarta: Banyak Kekerasan Terhadap Perempuan Dilindungi Hukum

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Banyak kekerasan terhadap perempuan yang masih dilindungi oleh hukum. Kebijakan-kebijakan banyak dilakukan oleh berbagai daerah seperti tidak keluar malam, cara berpakaian dan lain-lain yang hal tersebut tidak memihak terhadap perempuan.

Begitu pendapat Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta), Aprilia saat konferensi pers hari perempuan Internasional 2019 Panggung Politik Perempuan Independen yang di gelar Komite Internasional Women Day (IWD) di Gedung YLBHI Jakarta, jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/19)

Menurutnya, banyak undang – undang dan peraturan yang tidak berpihak dan menguntungkan bagi perempuan. Sebab kata dia, kebijakan yang ada di DPR banyak kita lihat tidak pernah menguntungkan bagi perempuan.

“Saya menilai struktur hukum di bangsa ini sama sekali tidak menguntungkan perempuan,” jelasnya

Ia mencontohkan, KDR pada pasangan yang nikah sirih yang notabennya sah melalui agama setelah dibawa kerana hukum atau kekepolisian dan hal tersebut hanya diungkapkan sebagai kekerasan biasa karena tidak adanya surat nikah yang sah. Hal ini adalah sebagian kecil contoh bahwa hukum di Indonesia masih belum bisa menguntungkan bagi perempuan.

Karna itu, Aprilia menyebut dalam bidang hukum dan kebijakan LBH Jakarta menuntut Negara melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang – undangan yang Inovativ bagi perempuan baik di level nasional maupun daerah untuk merevisi atau mencabutnya serta membuat kebijakan publik, mengakui dan melindungi untuk menjamin hak asasi manusia setiap warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) diskriminalisai berlandaskan prinsip di setiap level peraturan maupun penetapan kebijakan publik.

Namun demikian Aprilia berharap, Negara mengakomodasi peradilan yang mudah, murah, terjangkau dan menyediakan fasilitas-fasilitas (seperti penerjemah, ruang ramah korban, aparat yang berperspektif HAM) yang aksesibel bagi disabilitas dan warga negara yang berada di daerah terpencil dan pedalaman.(wawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here