Beranda Hukum LBH: Golput Itu Hak dan Bukan Tindak Pidana

LBH: Golput Itu Hak dan Bukan Tindak Pidana

0
BERBAGI

RadarKotaNews – LBH Jakarta, Arif Maulana menyebut, ada 3 tentang kedaualatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, dan diserahkan oleh wakil rakyat melalui pemilu, jika rakyat tidak menghendaki pemimpin atau orang yang diminta menjadi wakil rakyat melalui pemilu atau pilihan untuk tidak memilih adalah salah satu ekspresi kedaualatan rakyat untuk menentukan pilihannya.

Menurutnya, memilih bukan berarti harus mimilih satu atau dua, boleh menggunakan opsi untuk tidak memilih yaitu dengan menjamin persamaan ekonomi budaya itu tidak ada dan sekarang sistem politik yang menghasilkan oligan yang tidak penting.

Pasalnya, Golput itu hak, menurut pasal 25 dijamin hak setiap orang untuk meyakini dan hati nuraninya lebih menspesifikasi pasal 28 e ayat 3 setiap orang menentukan sikap atau keyakinannya sesuati hari nurani dijamin oleh konstitusi UU 39 setiap orang diberikan jaminan untuk menentukan sikap politiknya dan memilih tidak harus dimaknai oleh hati nurani.

“Dalam kemerdekaan berespresi berpendapat itu beda batasannya itu tidak boleh melanggar UU,”kata Arif dalam Konferensi Pers dengan mengangkat thema “Golput itu hak dan bukan tindak pidana” yang digelar oleh ICJR, Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, YLBHI, di Kantor YLBHI Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat, Rabu (23/1/19)

Karna itu, Arif menegaskan, Jika tersebar hoax memilih adalah tindak pidana itu adalah keliru dan pada intinya UU No 7 tahun 2007 yaitu menyatakan sikap golput itu adalah bukan tindak pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani berharap, dalam hal ini kita tidak boleh menutup mata bahwa fenomena golput itu ada dan lebih terbuka dalam medsos, sebab, kita lihat debat kemaren Ham, teroris dan korupsi.

“Yang ingin kami sampaikan alasan golput itu bisa kita perdebatkan, sebab kekecewaan kita kepada kebijakan politik yang telah berlangsung,”tukas Yati.

Dijelaskan Yati, Fenomena golput kita bisa ambil point penting yaitu ekspresi politik maka hak warga negara termasuk dalam memilih golput yaitu sesuatu yang sia sia dan tidak terdidik yaitu salah dan kami anggap itu boleh karena hak ekspresi masyarakat untuk memilih golput.

“Komnas Ham harus membuat sistem agar terciptanya sistem yang baik dan tidak ada bully oleh pemilih golput tersebut.”pesan Yati.(wawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here