Landas: Revisi UU KPK Jauh Lebih Komprehensif Dari Sebelumnya

RadarKotaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak perlu khawatir, dan merasa dikebiri dengan adanya revisi undang-undang tentang KPK.

Demikian pendapat Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (Landas) Indonesiaku, Bambang Saputra, di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Sebab, KPK tidak sendirian dalam menangani kasus-kasus korupsi. Tapi ada institusi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang bertanggung jawab dalam melawan tindak pidana korupsi.

Menurut Bambang, dalam menangani kasus-kasus megakorupsi, KPK tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi harus bersinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas serupa.

Pendapat dirinya, pasal-pasal yang akan direvisi terbaca bahwa di era digitalisasi sudah semestinya KPK bersinergi dengan institusi lain. Karena memperkuat di sini bukan berarti RUU harus dirancang dan dipaksakan untuk membuat KPK menjadi lembaga negara yang superbody.

“Suatu upaya pemberantasan korupsi, agar jalannya tidak sempoyongan, dan berjalan sempurna, maka harus dilakukan secara komprehensif,” katanya.

Ia mengatakan usulan DPR untuk melakukan revisi UU KPK harusnya disambut baik. Kini tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo setuju atau tidak.

Bambang mengatakan, revisi UU KPK sekarang jauh lebih komprehensif dibanding UU KPK sebelumnya. Atas dasar itu, RUU KPK yang komprehensif adalah sebuah keharusan demi perbaikan negeri ini ke depan.

“Hemat saya, Bapak Presiden Jokowi agar tidak setengah hati dalam menyikapi persoalan RUU KPK ini. Segera memerintahkan menterinya untuk membahas RUU tersebut bersama DPR untuk segera disahkan.” (wr)