Beranda Hukum Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Di KPK Dapat Menimbulkan Perspektif Negatif

Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Di KPK Dapat Menimbulkan Perspektif Negatif

0
BERBAGI

Radarkotanews.com, Jakarta – Belakangan ini KPK gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas beberapa Kasus Korupsi yang tidak tanggung-tanggung melibatkan Penyelenggara Negara di Republik ini. Masyarakat cukup dibuat heboh ketika Korupsi secara sadar atau tidak sadar telah merasuki trias politika di Negara ini, Pemangku Kekuasaan mulai dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif semua ternyata mempunyai mental Korup dan KPK telah membuktikannya.

Presiden Mabes Anti Korupsi (MAK), Rahman Latuconsina, SH menilai langkah awal KPK yang tidak padang bulu serta mengesampingkan teori tebang pilih pada OTT-nya, patut diacungi jempol. Masyarakat patut berbangga hati memiliki lembaga anti-rasuah yang satu ini, karena metode Pemberantasan Korupsi tanpa Kompromi memang menjadi kebutuhan utama bangsa kita saat ini.

Namun Langkah berikutnya KPK patut mendapatkan Kritik serta Evaluasi, bahwa KPK adalah lembaga Penegakan Supremasi Hukum di ranah Tindak Pidana Korupsi yang bersifat Independen harus sama-sama kita jaga marwahnya.
Karena pada beberapa Kasus Korupsi, pada tahapan Pengembangan terlihat keragu-raguan KPK.

Menurut Rahman ada kesan KPK berada dibawah tekanan kekuatan besar. Hal ini menjadi wajar ketika orang-orang yang terjaring dalam OTT – KPK merupakan TSK yang mempunyai hubungan khusus dan bisa dikatakan luar biasa dengan orang-orang diluar, yang bisa saja merupakan orang Kuat di Republik ini.

Lambannya Penanganan Korupsi pada tahap pengembangan di KPK akan menimbulkan perspektif negatif serta mengandung interprestasi yang tidak baik.
“Lihat saja pada Kasus korupsi Reklamasi Pantai Jakarta atau Rumah Sakit Sumber Waras, banyak pihak tentu akan melakukan spekulasi kemudian dihubungkan dengan situasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta.”ucap Rahman di Jakarta, sabtu (11/06/2016).

Sebagai Lembaga specialis Pemberantasan Korupsi, KPK bisa dikatakan selangkah lebih maju dari Polri dan Kejaksaan. Ini artinya dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi KPK harus lebih modern, dalam system maupun metode pengungkapan Kasus-kasus korupsi di Republik ini. terangnya.

Hal ini tentu juga di dukung oleh SDM yang mumpuni dibidang Pemberantasan Korupsi. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan ataupun keraguan bagi KPK untuk menetapkan seseorang TSK. tegas dia, Namun apa yang terjadi masyarakat di pertontonkan dagelan seperti pemanggilan Saksi berkali-kali, atau KPK terkesan ragu untuk melakukan kerja sama dengan lembaga Pemerintah pendukungnya.

“Jadi jelas bahwa KPK harus bekerja secara independen, agar murni KPK bisa mengedepankan objectivitas Hukum. Tentu KPK juga harus bebas dari berbagai tekanan, bahkan tekanan Istana sekalipun.”tutup Rahman. (Id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here