Beranda Hukum KPU Akan Kesulitan Mempertanggung Jawabkan Persoalan Situng di MK

KPU Akan Kesulitan Mempertanggung Jawabkan Persoalan Situng di MK

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Pengamat Politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul menyebut sampai saat ini website situng KPU masih diangka 97,083 persen data masuk. Sementara pengumuman hasil secara 100 persen sudah dilakukan 18 hari yang lalu. Ini tentu diluar kewajaran.

“Saya kira KPU akan kesulitan mempertanggung jawabkan hal ini pada persidangan di MK,” kata Adib dalam keterangan, Sabtu (8/6/19).

Menurut Adib persoalan tersebut
akan menjadi batu sandungan bagi KPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Meski demikian, permasalahan ini bukan serta merta terkait masalah teknis, sebab data sudah 100 persen dimiliki KPU.

“Tentunya, ini bukan hal teknis ya. Karena datanya ada. Kan, pengumuman 21 Mei kemarin berdasarkan 100% data. Saya kira KPU punya alasan tertentu. Namun apapun alasannya, tidak seharusnya website tersebut di diamkan,” ujar Adib.

Bawaslu telah memutuskan agar KPU dapat memperbaiki administrasi website tersebut pasca terjadi banyaknya kesalahan input yang menguntungkan paslon 01. Hal ini menurut Adib akan menambah ketidakpercayaan publik pada KPU.

“KPU sudah diberi kartu kuning oleh Bawaslu untuk memperbaiki Situng. Namun sampai saat ini masih belum selesai. Ini menambah dugaan buruk dari masyarakat kepada KPU,” tutur Adib.

Lebih lanjut, Dosen Fisip ini mengatakan, bahwa dirinya pernah menyarankan agar KPU dapat lebih memperhatikan pola komunikasi dalam konteks keterbukaan informasi publik, karena hal tersebut berhubungan langsung pada opini publik.

“Saya pernah katakan di media, agar KPU bisa menjaga pola komunikasinya. Jangan selalu membuat opini publik menjadi liar. Kejanggalan Situng KPU ini membuat penetrasi beragam di masyarakat, dan semuanya merupakan opini negatif,” terangnya.

Adib mengatakan agar KPU dapat lebih terbuka kepada publik, terlebih saat ini KPU menjadi pihak terlapor dalam kasus gugatan sengketa pilpres di MK.

“Saya harap KPU bisa lebih terbuka di Publik, dan menjelaskan hal-hal terkait belum tuntasnya Situng KPU ini. Jangan sampai, sebelum proses pengadilan di MK, tapi KPU telah dianggap bersalah oleh publik karena kejanggalan tersebut,” Jelas Adib.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here