KPK Diminta Serius Tangani ‘Kardus Durian’ Jangan Cuma Menpora

RadarKotaNews – Pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pilih-pilih kasus, dalam menangani masalah kejahatan tindak pidana korupsi di republik tercinta.

Pernyataan Uchok menanggapi penetapan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang baru saja menyatakan mundur dari jabatan Menpora.

Uchok merasa heran dengan KPK lantaran sangat cepat dalam menjerat Imam di kasus pengembangan perkara suap, terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

Namun, KPK sampai saat ini belum mampu mengembangkan perkara ‘kardus durian’, yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar, hasil OTT terhadap petinggi Kemenakertrans dengan dugaan penggelontoran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah terhadap empat kabupaten di Papua, pada tahun 2011 lalu, saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“KPK ini cepet amat sama Imam, tapi kalau ‘kardus durian’ menghilang ini,” kata Uchok,
Kamis (19/9/2019).

Dirinya berharap KPK juga serius dalam menangani semua kasus, termasuk kasus ‘kardus durian’ itu. Hal itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat.

“Seharusnya KPK itu serius menggarap kardus durian, jangan didiamkan. Kalau didiamkan masyarakat jadi curiga,” kata dia.

Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang populer dengan sapaan Cak Imin itu, memang tidak asing lagi dikaitkan dengan ‘kardus durian’.

Pada 6 Februari 2012, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati mengatakan fee sebesar Rp 1,5 miliar yang ia setor rencananya akan diberikan untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

“Katanya sih untuk Pak Menteri. Tapi apakah sampai untuk Menteri, saya nggak tahu,” kata Dharna saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Dadong Irbarelawan.

Menurut Dharna, pada 24 Agustus 2011, ia dihubungi oleh Sekretaris Jenderal Direktorat Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) I Nyoman Suisnaya.

Nyoman yang sedang sibuk rapat, kata dia, memintanya untuk berkomunikasi dengan Dadong selaku Kepala Bagian Evaluasi Program P2MKT soal commitment fee DPPID.

Setelah itu, Dharna pun menyambangi Dadong di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan. Saat itulah Dadong mengatakan kepadanya soal rencana pinjaman untuk keperluan Lebaran Muhaimin. Dharna mengaku sempat bingung saat itu karena semula mengira uang Rp 1,5 miliar statusnya adalah commitment fee, bukan pinjaman untuk Menteri.

Ia pun kemudian menghubungi Dhani Nawawi, bekas Staf Khusus Presiden Abdurrahman Wahid, yang ia tahu kenal dekat dengan Muhaimin. Ia meminta Dhani untuk menanyakan langsung penjelasan Dadong ke Muhaimin.

“Saya tanya ke Dhani, tapi sampai besok jam 15.00 dia belum bisa ketemu Menteri. Akhirnya, pada 25 Agustus sore, saya kasih uangnya (ke Dadong), karena agak riskan kalau saya bawa uang itu kembali,” kata dia.

Dharna sendiri diciduk petugas KPK pada 25 Agustus 2011, setelah mengantarkan duit Rp 1,5 miliar yang dibungkus kardus durian. Pada hari yang sama, KPK juga menangkap tangan Nyoman dan Dadong beserta kardus durian di kantor Kemenakertrans.

Duit itu adalah bentuk ucapan terima kasih PT Alam Jaya karena terpilih sebagai kontraktor DPPID di empat kabupaten Papua, yakni Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, senilai Rp 73 miliar. (wr)