KontraS: Penundaan RKUHP Diduga Cuma Akal-akalan

RadarKotaNews – Penundaan pembahasan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan solusi atas tuntutan masyarakat sipil.

Demikian disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani saat dihubungi, Minggu (22/9/2019).

Menurutnya, bisa saja penundaan itu hanya untuk meredam aksi unjuk rasa masyarakat, yang ingin beberapa pasal bermasalah diubah.

“Jangan sampai langkah ini hanya menjadi cara memoderasi masyarakat tidak melakukan kritik, demonstrasi dan upaya-upaya perlawanan lainnya,” kata Yati.

Untuk itu, perlu ada kepastian agar para wakil rakyat di Senayan, dan pemerintah membahas ulang dan tidak mencantumkan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

“Maka dari itu pemerintah harus diuji dengan memastikan semua partai pendukungnya di parlemen mengambil sikap yang sama tidak mendukung pasal-pasal bermasalah tersebut tercantum dalam RKUHP,” katanya.

Dirinya menyebutkan, ada beberapa pasal dinilai berpotensi melanggar HAM, prinsip demokrasi, melanggar kebebasan sipil kebebasan pers, kebebasan beragama, berkeyakinan serta impunitas terhadap pelanggaran berat HAM. (wr)