Garda Nawacita Ajak Rakyat Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Oleh : Abdullah Kelrey

RKNews – Pemerintah kok takut sama #2019GP padahal biasa saja. Apalagi Hastag 2019 Ganti Presiden tersebut tidak melanggar UU Gerakan ganti presiden kalau merujuk pada UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), secara harafiah dan normatif belum bisa disebut kampanye. Karena UU Pemilu kita sangat rigid dalam mengatur apa itu kampanye.

Jikalau kita lihat bahwa, sangat jelas aturan kampanye dalam UU itu disebut sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam rangka untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya.

Sementara saat ini belum ada pasangan calon yang definitif ditetapkan KPU,” jadi sah – sah saja kalau gerakan tersebut di gaungkan.

Kalau di semarang terjadi penolakan dan di daerah lainnya, hal tersebut bisa saja dari pihak-pihak tertentu yang merasa risih dan takut akan gerakan tersebut.

Yang perlu pemerintah awasi adalah jangan sampai asing menguasai negara kita dan merusak budaya bangsa kita. Bukan takut sama #2019GP.

Dalam kesempatan ini juga kami undang rakyat indonesia untuk taggal 20 September gabung bersama kami untuk melakukan konsolidasi bersama mengevauasi kinerja pemerintah.(***)

Penulis adalah Ketua Komite Nasional Garda Nawacita