Beranda Hukum Komnas HAM: Penyadapan Mencerminkan Prinsip dan Instrumen HAM

Komnas HAM: Penyadapan Mencerminkan Prinsip dan Instrumen HAM

0
BERBAGI
Mohammad Choirul Anam

RadarKotaNews – Terkait RUU Penyadapan Komnas HAM memastikan seluruh muatan materi yang diatur mencerminkan prinsip dan instrumen HAM, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi baik Nasional dan Internasional.

Hal tersebut di sampaikan Komisioner Bidang Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam saat Konferensi Pers di Kantor Komnas HAM RI Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (9/7)

Demikian lanjut Choirul, melakukan pencermatan kembali terhadap : Istilah penyadapan (wiretaping) karena lebih tepatnya adalah intersepsi yang didalamnya menyangkut wiretaping dalam pasal 1 angka 1 RUU penyadapan.

Ia juga mengungkapkan Pelaksanaan jangka waktu penyadapan yang sangat lama (1 tahun) yaitu 6 (enam) bulan dan diperpanjang sekali lagi sesuai Pasal 9 RUU penyadapan.

“Banyaknya lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan penyadapan.”bebernya

Pasalnya, Penayangan dan/atau pemutaran hasil penyadapan hanya untuk kepentingan pembuktian (Pasal 13 RUU Penyadapan) dan bagaimana filteringnya karena hakim tidak dapat membuka/mendengarkan sebelum persidangan (Pasal 13 ayat 3) RUU penyadapan

Bagaimana perlindungan privasi sebagai salah satu hak fundamental, serta mekanisme upaya pemulihan yang efektif, pra peradilan atau gugatan ke pengadilan (Pasal 13 ayat 4 RUU).

Menurut Choirul, Persoalan pelaporan pengawasan terhadap hasil penyadapan oleh instansi penegak hukum dilaporkan kepada presiden perlu dievaluasi karena intervensi dan tidak sejalan dengan prinsip trias politika sebagaimana Pasal 23 ayat 1 RUU penyadapan.

“Memastikan bahwa pelaksanaan HAM bersifat universal dan non diskriminasi.”jelasnya.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here