Beranda Nasional Komite Nasional PEMBARU Indonesia Sesalkan Penangkapan Petani Jurang Koak

Komite Nasional PEMBARU Indonesia Sesalkan Penangkapan Petani Jurang Koak

0
BERBAGI

Hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi dan Represifitas Terhadap Petani dan Pejuang Agraria, Bebaskan Petani Jurang Koak yang Ditangkap

Kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap rakyat terus saja terjadi. Terutama dalam lapangan agrarian, dimana merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyumbang konflik dan kekerasan yang membawa korban bagi rakyat diberbagai tempat di Indonesia.

Kebijakan politik pemerintahan Indonesia, termasuk di bawah pemerintahan Jokowi-JK yang tetap mempertahankan basis produksi feudal untuk kepentingan pasar internasional telah membawa rakyat dalam kesengsaraan yang tidak berujung. Monopoli dan perampasan tanah terus terjadi, dimana mana rakyat harus berhadapan dengan perkebunan besar, pertambangan besar, pertanian besar, hingga taman nasional.

Penangkapan terhadap dua orang petani di Jurang Koak, kabupaten Lombok Timur, NTB pada 18 Desember 2018 menjadi bukti terkini bagaimana rakyat terus menjadi korban kriminalisasi akibat monopoli tanah di Indonesia. Amaq Har dan Sarafudin yang keduanya berusia 50 tahun harus mengalami penangkapan paksa dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama aparat gabungan yang berjumlah tidak kurang dari 50 orang.

Selain menangkap dua petani tersebut, aparat juga melakukan tidak pemukulan terhadap Deri Putra, pimpinan Ranting PEMBARU Indonesia yang berusaha untuk menghalangi penangkapan tersebut. Akibatnya Deri mengalami luka dikepala, serta harus dilarikan ke puskesmas Suela dan mendapatkan 18 jahitan dikepala.

Kejadian kriminalisasi hingga kekerasan terhadap petani di Jurang Koak tidak hanya sekali ini saja. Pada tahun 2016, terjadi penangkapan terhadap 3 orang petani yang kemudian ditahan hingga 1,5 tahun. Kemudian pada tahun 2017 operasi gabungan dari TNGR melakukan pengusiran paksa, perusakan hingga pembakaran terhadap pondok-pondok warga.

Tentu saja tindakan tersebut disertai dengan intimidasi serta penangkapan terhadap warga yang mencoba melawan. Pada bulan November 2018, polisi hutan terbukti melakukan ancaman terhadap warga dengan menggunakan senjata api yang dibawanya.

Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan situasi umum agraria di Indonesia yang memang tidak memberikan tempat bagi kedaulatan petani atas tanah-tanah yang seharusnya bisa dikelolanya. Pemerintahan Jokowi boleh saja mengklaim bahwa reforma agraria adalah salah satu program prioritasnya.

Akan tetapi program reforma agraria tersebut terbukti tidak untuk melindungi kaum tani, bahkan dimana-mana kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani seperti yang terjadi di Jurang Koak terus terjadi. Bahkan cara-cara kriminalisasi dan intimidasi terhadap rakyat menjadi cara yang paling sering ditempuh untuk membungkam rakyat maupun kaum tani yang tanahnya dirampas.

Kebijakan reforma agraria maupun kebijakan-kebijakan lainnya disektor agraria terbukti tidak bisa mengubah ketimpangan monopoli kepemilikan tanah di Indonesia. Orang-orang terkaya di Indonesia sebagian besar hidup dari hasil monopoli dan perampasan tanah, perampasan hasil kerja kaum tani di perkebunan besar.

Mereka hidup dari nikmatnya harga Sawit, Karet dan lain sebagainnya, sementara ketika harga komoditas hancur, mereka masih mendapatkan keistimewaan melalui kebijakan ekonomi seperti subsidi maupun keringanan pajak, sementara kaum tani dipaksa kerja keras menutupi kerugian tersebut.

Sementara disisi lain mayoritas kaum tani di Indonesia terus dibiarkan mengalami kemerosotan hidup. Kemiskinan dan kemerosotan tersebut tidak lain akibat ditutupnya hak rakyat atas sumber-sumber agraria terutama tanah bagi kaum tani.

Atas dasar itu maka kami dari PEMBARU Indonesia memandang bahwa kasus penangkapan dan pemukulan terhadap kaum tani dan pejuang agraria seperti yang terjadi di Jurang Koak merupakan ciri dari pemerintahan Jokowi-JK yang tidak memiliki keberpihakan terhadap kaum tani dan rakyat lainnya. Peristiwa ini juga memperkuat ciri lainnya yaitu sebuah pemerintahan yang anti demokrasi dan anti terhadap gerakan rakyat.

Kami dari Komite Nasional PEMBARU Indonesia, menyatakan sikap :

· Mengutuk keras segala upaya pemerintah melaui aparat keamanan dan TNGR yang mengusir rakyat yang ada di dusun Jurang koak dan Burne dari lahan pertaniannya serta penangkapan 2 orang petani Jurang koak yang mempertahankan haknya atas tanah.

· Menuntut pihak kepolisian untuk segera membebaskan 2 orang petani yang ditangkap tanpa syarat.

· Menuntut pemerintah Jokowi-JK agar menghentikan perampasan hak rakyat atas tanah serta berbagai kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani, aktivis dan pejuang agraria.

· Hentikan seluruh program reforma agraria palsu dan perhutanan sosial ! Wujudkan reforma agraria sejati yang berorientasi untuk menghancurkan monopoli tanah, sarana produksi pertanian, dan harga komoditas yang selama ini dilakukan oleh tuan tanah

· Berikan hak atas tanah bagi rakyat terutama bagi petani miskin dan buruh tani.

Jakarta, 20 Desember 2018

Hormat Kami,
Komite Nasional
PEMBARU Indonesia

Catur Widi Asmoro
Ketua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here