Komisi IX DPR RI Akan Memanggil Menakertrans Rokhmin Dahuri Terkait Dengan PP No.78/2015.

Radarkotanews.com – Surat panggilan sudah dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hari ini, (Kamis, 05/11/2015). Adapun isi surat diantaranya adalah permintaan agar Pemerintah menunda pemberlakuan PP No.78/2015.

Usai mengikuti konferensi pers di gedung LBH Jakarta, kamis (05/11/2015), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, menjelaskan bahwa pemanggilan itu terpaksa dilakukan karena dalam pembahasan RPP 78 yang kemudian menjadi PP 78/2015, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan tidak dilibatkan.

” Saya baru diberi informasi oleh buruh tadi, bahwa ada PP No.78 Tahun 2015 yang akan diberlakukan,”, ujar Irma Suryani Chaniago.

Menurut Irma semestinya sejak awal Pemerintah melibatkan Komisi IX untuk membahas PP tersebut sehingga tidak terjadi kegaduhan.
Permintaan agar Menakertrans menunda pemberlakuan PP, selain untuk menghindari kegaduhan juga untuk mencari kejelasan urgensi PP itu diberlakukan.

Permintaan penundaan pelaksanaan PP juga ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati didaerah. Pemanggilan terhadap Menakertrans kemungkinan besar dilakukan setelah masa reses DPR selesai, yakni sekitar tanggal 16 November 2015.(SA)