Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tolak Revisi UU KPK, Tolak Pimpinan KPK yang Bermasalah

Korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia adalah penyakit yang sudah menggerogoti setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dengan segala kegelapannya adalah penyokong sekaligus penyubur tindak kriminal luar biasa ini. Tapi selalu ada harapan untuk menyelamatkan negeri ini, segenap lapisan rakyat Indonesia menuntut akan adanya perubahan menyeluruh serta meruntuhkan Orde Baru yang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Reformasi sebagai era baru yang sekaligus momentum dari harapan baru bangsa ini untuk bangkit, melawan, merebut kembali demokrasi yang sesungguhnya dan sejatinya di tangan rakyat; Rakyat Indonesia!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan produk dari reformasi terlahir sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa dari kronisnya korupsi, upaya menuju Indonesia yang adil dan makmur tanpa KKN. KPK adalah harapan terbesar dalam pemberantasan KKN yang tentu saja tidak disukai oleh koruptor. Sudah tujuh belas tahun umur KPK dengan segala terpaan dan segala persoalan dialamatkan pada dirinya tentunya ini sebagai batu asah untuk semakin kuat dan semakin tajam untuk menebas korupsi di negeri ini.

Rupanya sekarang masih ada yang tidak menyukai sepak terjang KPK selama ini, mereka bermufakat jahat agar Indonesia kembali pada masa keterpurukannya, merongrong dan terus dicoba dari segala sisi untuk menghancurkannya, setidaknya mengkerdilkan kewenangan dan independensinya lewat aturan (revisi UU KPK) dan seleksi calon pimpinan KPK yang ditenggarai bermasalah dengan integritas, perilaku dan masa lalunya yang tidak bisa dipercaya.

Mengganggu atau pun melemahkan KPK sekecil apapun bahasa dan upayanya adalah bentuk dari pengkhianatan dari cita-cita mulia bangsa ini untuk terlepas dari jerat jahat KKN.

Jika ditarik ke Kaltim, upaya pelemahan KPK ini juga akan memberikan jalan bagi mafia sumber daya alam yang berkolusi dengan pimpinan Kabupaten/Kota di Bumi Etam. Sebab selama ini sudah jadi rahasia umum kalau para pemilik modal dari sektor pertambangan, kebun sawit raksasa dan industri kayu kerap mengakali aturan izin atau bahkan melanggarnya.

Perilaku itu didukung pula oleh pemerintah yang harusnya bisa menjadi pengawas dalam proses pemanfaatan sumber daya alam.”

Siapa yang akan menerima dampak kerugian paling besar jika hal di atas benar terjadi. Jawabnya adalah masyarakat luas, sebab sumber-sumber hasil bumi kebanyakan berada di wilayah masyarakat, termasuk masyarakat adat. Sudah pasti ruang hidup mereka terampas dengan masuknya kepentingan investasi sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam yang harusnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, malah dikuasai oleh segelintir orang dan kelompoknya saja.

Dengan kekayaan bumi yang melimpah ini pula, para elit di Kaltim kerap terjerat dalam kubangan korupsi yang nista. Mulai dari mudahnya tergiur suap untuk meloloskan izin atau sebagai bentuk balas budi setelah perusahaan membiayai kampanye untuk suksesi menjadi kepala daerah. Kerusakan lingkungan pun semakin tak terkendali akibat banyak aturan yang diabaikan.

Untuk sektor anggaran daerah motifnya juga beragam, korupsi di tingkat elit menjelma serupa penyakit kanker yang sekalipun diangkat masih saja meninggalkan bibit untuk kembali berkembang biak menggerogoti anggaran. Dari pengadaan barang dan jasa, infrastruktur hingga manipulasi bantuan sosial atau hibah. Turut pula, gratifikasi dan suap yang merupakan anak kandung korupsi. Beragam rupa itu kian mengukuhkan deretan cara menilap uang rakyat.

Maka jika Revisi Undang-Undang KPK ini disahkan oleh DPR dan pimpinan KPK salah orang artinya Indonesia menunggu kehancurannya; korupsi semakin menjadi dan koruptor merdeka merajalela, semakin lemah pengawasan anggaran di daerah, kekacauan birokrasi, kepastian hukum, terganggunya pelayanan publik, penghambat pembangunan, tertutupnya informasi publik dan akuntabilitas publik, eksploitasi sumber daya alam semakin menggila dan penghancuran lingkungan hidup, rusaknya tatanan pada masyarakat adat serta merusak generasi bangsa ini tak akan bisa dihindari.

Inilah bayangan mengerikan, kepastian terburuk buat negeri, segeralah untuk hentikan ketidakwarasan ini.”

Dengan ini pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur ;

1. Tolak Revisi Undang-undang KPK!
2. Tolak Pimpinan KPK yang Bermasalah!

Samarinda, 13 September 2019

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KALIMATAN TIMUR

FH POKJA 30, WALHI Kaltim, JATAM Kaltim, Perkumpulan Nurani Perempuan,
Jaringan Advokat Lingkungan Hidup Balikpapan, SAKSI Fakultas Hukum Unmul. KBCF, AMAN Kaltim, LBH APIK Kaltim, PADI Indonesia, PMII Cabang Samarinda, KOPHI Kaltim, Etnika Semesta Katulistiwa Kaltim, STABIL, FNKSDA Kaltim, Naladwipa Institute, I Putu Agus Yudiantara.(fy)