Beranda Hukum Klaim 9 Garis Putus Tiongkok Dan Posisi Indonesia, LPHI FHUI Gelar Seminar

Klaim 9 Garis Putus Tiongkok Dan Posisi Indonesia, LPHI FHUI Gelar Seminar

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Intemasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LPHI FHUI) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan dampak klaim Tiongkok atas sembilan garis batas. di kampus UI Salemba, Jakarta, senin (13/06/2016).

Seminar nasional ini menilik dari pelbagai perspektif mulai perspektif hukum intemasional, praktik-praktik, dan posisi Indonesia terhadap klaim 9 garis putus Tiongkok. Seminar ini dimulai dengan sambutan dari Ketua LPHI FHUI yang diwakili oleh Arie Afriansyah, SH., MIL., PhD dan dibuka secara resmi oleh Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH sebagai Dekan FHUI.

Dalam acara ini ada dua panel, yakni panel pertama tentang “Klaim Zona Maritim Dari Perspektif Hukum Intemasional, Hubungan Antar Negara Dan Kedaulatan Negara” menghadirkan para pakar yaitu Prof. Dr. Hasjim Djalal, Prof. Hikmahanto Juwana, dan Laksamana TNl (Pum) Dr. Marsetio.

Prof. Hikmahanto menegaskan, terkait dengan klaim Tiongkok ini, Indonesia tetap perlu untuk terus mempertanyakan apa yang disebut sebagai 9 garis putus oleh Tiongkok dan tetap melakukan penegakan hukum di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan Landas Kontinen Indonesia seperti sekarang.

Latar belakang sejauh isu ini yang terkait dengan Indonesia dijelaskan oleh Prof. Hasjim Djalal, mengatakan Indonesia sudah sejak lama meminta penjelasan dari Tiongkok. Dalam surat yang dikirim Indonesia pada bulan September tahun 1994, dalam surat itu dipertanyakan tentang di mana letak koordinat sembilan garis putus dan bagaimana cara penarikan garis itu. Namun, tidak ada penjelasan dari Tiongkok.

Lanjut, Laksamana TNI (Pum) Dr. Marsetio menjelaskan tentang aspek geopolitik yang salah satunya berkaitan dengan kedudukan Tiongkok dan hegemoni di Asia.

Panel kedua tentang “Kebijakan Negara Dalam Mengelola Hak Atas Sumber Daya Di Wilayah Laut Di Tengah Overlapping Klaim Kewilayahan Maritim” dengan pembicara yaitu Prof. Melda Kamil Ariadne dari perspektif akademik, Dr. iur Damos Dumoli Agusman dari perspektif kebijakan luar negeri, Dr. Yunus Husein perihal penegakan hukum di ZEEI, Ir. Susmono Soetrisno tentang pemanfaatan landas kontinen Indonesia dan Laksda TNI Dr. Surya Wiranto membahas koordinasi pengelolaan sumber daya alam di ZEEI dan Landas Kontinen Indonesia dalam lingkup politik dan hukum. (ID)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here