Beranda Hukum Ketua BEM UNJ ‘Terima Nasib’ Di D.O Dari Universitas Negeri Jakarta

Ketua BEM UNJ ‘Terima Nasib’ Di D.O Dari Universitas Negeri Jakarta

0
BERBAGI

Jakarta, Radarkotanews,com – SETARA Institute Mengecam keras tindakan Prof. Dr. Djaali, Rektor UNJ (Universitas Negeri Jakarta) yang memecat alias Drop Out(D.O) Mahasiswanya yang bernama Ronny Setiawan. Terlebih lagi, Mahasiswa yang diberhentikan itu adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNJ, melalui SK Rektor No 01/SP/2016 yang diteken langsung oleh sang Rektor.

Tindakan Rony dengan memimpin demonstrasi mahasiswa menanyakan transparansi anggaran kampus dianggap oleh Rektor UNJ telah melakukan pencemaran nama baik dan melanggar kode etik mahasiswa. Ditambah lagi, dalam surat keterangan pemberhentian status Mahasiswa tersebut, rektor juga mengaitkan dengan UU ITE dan UU etika penyampaian pendapat. Setara menilai tindakan Rektor sangat tidak pantas karena bukan wewenangnya memberikan status hukum.

“Bukan wewenang Rektor untuk memberikan putusan hukum terhadap Rony dengan menggunakan pasal ITE dan pasal-pasal yang lain yang berujung pada DO Ronny. Tapi harusnya institusi penegak hukum lah yang punya wewenang tersebut. Apalagi pasal ITE adalah pasal karet yang isinya banyak mengancam kebebasan kita,” tulis Divisi Advokasi dan Jaringan SETARA Institute, Achmad Fanani Rosyidi melalui siaran pers yang diterima Radarkotanews, Selasa (5/1/2016).

Ia juga menambahkan bahwa tindakan rektor yang nekad memecat Mahasiswanya itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Apalagi disampaikan Fanani, hak menyampaikan pendapat jelas diatur dalam Undang-undang.

“Tindakan sewenang-wenang Rektor UNJ ini apapun alasannya melanggar Hak Asasi Manusia terkait menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi Negara sesuai pasal 28 UUD 1945, UU No 19 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan Kebebasan Akademik dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003,” terangnya.

Melihat kesewenang-wenangan rektor UNJ tersebut, Fanani bersama dengan Setara Institute mendesak agar Presiden turun tangan dalam masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan mencabut SK rektor UNJ dan segera revisi UU ITE yang banyak mengandung pasal karet.

“Untuk itu Pemerintah Jokowi-JK segera menegur rektor UNJ untuk mencabut SK D.O Ronny dan pemerintah pusat segera merevisi pasal karet UU ITE karena menimbulkan banyak korban antidemokrasi,” tandasnya.(ans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here