Beranda Hukum Kasus Pembalakan Liar Atas Nama Pembangunan Daerah di Kab. Malinau

Kasus Pembalakan Liar Atas Nama Pembangunan Daerah di Kab. Malinau

0
BERBAGI

Radarkotanews.com, Jakarta – Berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 1999 tentang Kehutanan, bahwa penggunaan kawasa hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan harus dengan ijin pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

“Pada 12 Oktober 2012, Bupati Malinau sudah memohonkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Menteri Kehutanan.
Kemudian, Kementerian Kehutanan memberikan jawaban dengan mengeluarkan persetujuan Prinsip penggunaan Kawasan Hutan.  Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan tersebut menjadi acuan kelengkapan persyaratan yang diperlukan guna terbitnya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.”ujar Gunardi di jakarta, senin (15/08/2016).

Namun menurut Peneliti FITRA, Gunardi mengatakan, sebelum Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan keluar, pada tahun 2012, Bupati Malinau telah lebih dahulu melakukan pembangunan Jalan dikawasan pedalaman Kabupaten Malinau. Kegiatan tersebut menurutnya, tentu bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan Hutan dan Perubahannya Nomor 61 Tahun 2012.

Pada Tahun 2012, Bupati Kab. Malinau memohon Izin pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait pembangunan 12 ruas jalan di Kab. Malinau. Rencana jalan yang akan dibangun memasuki wilayah Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi  Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) sepanjang 643,617 KM dengan lebar jalan 12 m. Artinya jika dikonversi menjadi setara dengan 772,34 Hektar. ungkap Gunardi yang biasa disapa Adi ini.

Kemudian tambah Adi, laporan dari hasil temuan kawan-kawan Penggiat Anti Korupsi Kab. Malinau menyebutkan bahwa disepanjang kiri dan kanan yang akan dibangun jalan tersebut juga terjadi pembalakan liar, mereka menyebutkan minimalnya 500 m kanan dan kiri. Artinya ada 1000 m pembalakan liar hutan. Tentu pembalakan liar tersebut, hasil kayunya masuk bukan pada kas negara. Artinya akibat Pembalakan Liar tersebut negara berpotensi mengalami kerugian baik finansial dari potensi hutan dan kerugian non material yang besar.

Namun pada tahun 1997, sebenarnya lokasi yang akan dibangun jalan tersebut telah terjadi pembangunan jalan oleh pemegang HPH. Artinya, Bupati Malinau menggunakan dalih pembangunan yang nyatanya hanya membersihkan jalan yang tertutup semak belukar.

“Namun Ijin Pinjam Pakai Kawasan tersebut tetap dipergunakan namun diperuntukan untuk lokasi yang lainnya yang mengakibatkan terjadinya pembalakan liar.”bebernya.

Hitungan Potensi Kerugian Negara:
• Telah dibuka ruas jalan sepanjang 643, 617 Km (634.617m) dengan lebar 12 meter.
643.617m x  12m =7.723.404 m2. Jika dikonversi dalam Hektar maka 772, 34 Ha

• Kemudian terjadi pembalakan liar disepanjang kanan dan kiri minimalnya 500meter ke kiri dan 500 menter ke kanan.

• Volume kayu tiap 1 Hektarnya berbeda-berbeda, tergantung jenis kayu dan jenis hutannya. Namun Hutan Asli volumenya lebih sedikit daripada hutan produksi.
– Rata-Rata Hutan Asli 50-70 m3. Maka anggap saja per Hektar 65m3
– Rata-rata Hutan Produksi berkisar 100-125 m3

• Rata-Rata harga jual kayu Rimba di Kalimantan $ 300/m3. Kurs Rupiah dengan Dollar pada tahun 2013-2014 rata-ratanya Rp 12.500

• Sedangkan Tarif Penerimaan Bukan Pajak dari sektor Kehutanan Kelompok Jenis Rimba Camburan $ 13/m3

• Temuan masyarakat Penggiat Anti Korupsi Kab. Malinau bahwa ada 1000m yang juga dieksploitasi di kanan dan kiri hutan disepanjang ruas pembangunan jalan tersebut.

• Maka jika dihitung Potensi Kerugian Negara dari Pembalakan Liar:
= 634.617mx 1012m=642.232.404m2/10.000=64.224 Ha
= 64.224 Ha x65m3= 4.175.860m3
= 4.175.860m3x (300x 12.500)
=4.174.860m3x Rp. 3.750.000
=Rp. 15.655.725.000.000

Hitungan ini merupakan potensi kerugian negara dari pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Malinau berdasarkan hasil Laporan Temuan masyarakat Penggiat Anti Korupsi di Kab. Malinau. Karena proses pembangunan jalan tersebut telah menabrak prosesdur perijinan.

Seharusnya aktivitas pembangunan diluar kepentingan kehutanan yang dilakukan dikawasan Hutan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan namun kenyataanya sejak tahun 2012 telah terjadi aktivitas pembangunan jalan meski Kementerian Kehutanan masih mengeluarkan Perijinan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Perbatasan dan Pedalaman Kabupaten Malinau.

Kemudian dari Laporan masyarkat Malinau lagi, beberapa hari yang lalu sebelum Konfrensi Pers ini dilaksanakan bahwa Ijin Pinjam Kawasan Hutan telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan. Hal mendasar yang perlu diselidiki adalah kapan ijin tersebut telah keluar? Setelah pelaksanaan pembangunan sudah dilangsungkan meski yang keluar hanya ijin prinsip atau memang beberapa waktu belakangan ini? Oleh karena itu, perlu ada keterbukaan di Kementerian LH dan Kehutanan untuk mememberkan fakta yang ada. Karena temuan dilapangan pembalakan liar begitu gencarnya terjadi di Kabupaten Malinau.

Gunardi menilai, Penerimaan Negara Bukan Pajak Selain itu Potensi Kerugian Uang Negara jika dilihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengganti lahan kompensasi tersebut adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang biasa disebut sebagai PNBP – PKH. PNBP ini merupakan pengganti lahan kompensasi, bukan sebagai PNBP pemanfaatan SDA, sehingga tidak masuk dalam kelompok PNBP pemanfaatan SDA, dan tidak dibagihasilkan ke daerah. PNBP PKH dikenakan kepada pemegang IPPKH dari Menteri dan perjanjian pinjam
pakai yang masih berlaku.

Dana Reboisasi (DR)
Kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata kayu di hutan Asli Malinau, berjenis Rimba Campuran. Berdasarkan PP no 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Besaran tarif untuk Dana Reboisasi $13 per meter kubik. Sedangkan rata-rata harga Rupiah pada Dollar pada periode 2013-2014 berkisar Rp. 12.500
DR = tarif x Volume
= (13x 12.500) x 4.175.860m3
= Rp. 162.500 x 4.175.860m3
= Rp 678.557.250.000

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata kayu di hutan Asli Malinau, berjenis  Jenis Rimba Campuran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI no 22 Tahun 2012 bahwa kayu yang berasal dari Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) yang berjenis Kelompok Rimba Campuran harga patokannya, Rp. 953.000/m3.

PSDH = Harga Patokan x Tarif x Volume
= 953.000 x 10% x 4.175.860
= Rp 95.3.00 x 4.175.860
= Rp. 397.959.458.000

Potensi Kerugian negara karena tidak dibayarkannya DR dan PSDH adalah 1.076.516.708.000

Kesimpulan
Persoalan rusaknya hutan banyak modus yang melatar belakanginya. Keterlibat Pengusaha yang melakukan pembalakan liar atau pembukaan lahan baru dengan membakar huta. Tidak jarang pula di wilayah yang Hutannya masih lebat seperti di Kab. Malinau justru yang melakukan pembalakan liar adalah Bupati dengan memanfaatkan kewenangannya.

Penyelamatan ekosistem dan kondisi Hutan adalah upaya yang harus dimaksimalkan oleh berbagai kalangan karena Hutan Indonesia tidak saja memberikan manfaat dari sisi lingkungan hidup namun juga bagi pemasukan keuangan negara. terangnya.

Apabila Pemimpin Daerahnya yang justru menyalah gunakan kewenangannya dengan melakukan pembalakan liar maka sama saja merusak potensi alam daerah tersebut.

Oleh karena itu:
Pertamana, FITRA mendesak secara tegas kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan upaya tegas terkait kasus pembalakan liar di Kab. Malinau, agar masyarkat mengetahui keberpihakan Kementerian Kehutanan demi terciptakanya kondisi Hutan Indonesia yang terjaga dari kerusakan Hutan.

Kedua, FITRA mendesak Kepada KPK untuk mengusut hilangnya Potensi Keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi oleh Bupati Malinau.

Ketiga, FITRA mendesak kepada Kementerian Kehutanan dan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penetapan ekseksusi Putusan Pengadilan PT NSP kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas ganti rugi Rp 1.040 Trilun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keempat, Bahwa Manfaat dari Sektor Kehutanan tidak saja bagi kesehatan lingkungan hidup namun juga berdampak positif pada Penerimaan Keuangan Negara. Oleh Karena itu, perhatian pemerintah, ketegasan aparat hukum pada kasus pengrusakan hutan adalah keharusan demi terjaganya Huta  di Indonesia. (F)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here