Beranda Hukum KAPAK Desak KPK Periksa Dewan Komisioner OJK

KAPAK Desak KPK Periksa Dewan Komisioner OJK

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK), menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarata Sekatan, Rabu (21/11/18), terkait Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pimpinan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK), Laode Kamaluddin menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner Wimboh Santoso telah berubah menjadi organisasi yang nyaris tak tertata dan lemah.

Sebab menurut dia, OJK yang kini memiliki aset lebih dari Rp 7,6 triliun ini dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional, sehingga berdampak buruk bagi industri keuangan bank maupun non bank.

Terlebih lagi tambah Kamal, sang Ketua Dewan Komisioner juga namanya tercoreng karena diduga terlibat dalam skandal kasus Bank Century.

Selain itu, Bukti-bukti ketidakprofesionalan dan lemahnya pengelolaan OJK sendiri tercermin dari beberapa hal yang sangat penting :

Pertama, OJK harus mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 412,3 miliar guna membayar sewa gedung Wisma Mulia 1, dan Rp76,9 miliar untuk sewa Gedung Wisma Mulia

Kedua, Berdasarkan data temuan audit, terdapat indikasi kerugian minimal sebesar Rp 63,2 miliar yang tidak dimanfaatkan yaitu seluas 64.756,41 m2.

Tidak hanya itu, Pengadaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp1.1 miliar mubazir karena tidak seluruhnya dimanfaatkan sehingga terdapat indikasi kerugian sebesar Rp1,1 miliar.

Oleh karena itu, Industri jasa keuangan yaitu Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bumiputra yang kolaps tidak mendapat perhatian serius dari OJK selaku pengatur, pengawas dan pelindung industri jasa keuangan di Indonesia.

Dalam aksinya Kamal juga menyebut bahwa patut diduga Dewan Komisioner OJK turut bermain di tengah kolapsnya 2 asuransi terkemuka paling tua di Indonesia itu.”

“Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso patut diduga terlibat dalam skandal besar Bank Century, seiring dengan diperiksanya sang Ketua Dewan Komisioner itu oleh KPK pada 13 November 2018.”tutur
Kamal. (Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here