KAPAK Desak Komisi XI DPR Batalkan Harry Azhar Azis Sebagai Calon Anggota BPK RI

Foto: Harry Azhar Azis/ ist

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Dengan dasar hukum tersebut, Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) sebagai bagaian dari elemen masyarakat mendesak Komisi XI DPR untuk segera mencoret nama Calon Anggota BPK Harry Azhar Azis, karena telah cacat integritas.

Calon anggota BPK petahana ini tidak layak untuk menduduki kursi anggota BPK pada periode kedua, karena beberapa catatan miring. Beberapa catatan publik atas latar belakang (track record) Harry Azhar Azis antara lain:

Pertama, Harry Azhar Azis telah cacat secara integritas moral dan kejujuran. Diketahui, Anggota BPK yang pernah menjadi Ketua BPK selama 2,5 tahun itu namanya tercatat dalam kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Dalam dokumen Panama Papers, Sheng Yue International Limited diduga sebagai perusahaan milik Harry, yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak, yang diduga bertujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara. Atas desakan publik, Harry Azhar Azis telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Kode Etik BPK.

Dia terbukti melanggar kode etik terkait dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Sayangnya, hukuman yang diterima oleh Harry Azhar Azis sangat ringan, yaitu hanya teguran tertulis.

Kedua, Atas track record tersebut, seharusnya Harry Azhar Azis sadar diri dan tidak mencalonkan kembali menjadi anggota BPK. Sebab, berdasarkan Pasal 13 huruf (d) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu syarat calon anggota BPK harus memiliki integritas moral dan kejujuran.

Dalam kaitan dengan kasus Panama Papers, terbukti Harry Azhar Azis terbukti tidak memiliki integritas moral dan kejujuran. Seharusnya, Komisi XI DPR lebih teliti melihat rekam jejak calon anggota BPK, termasuk Harry Azhar Azis ini.

Ketiga, Dari laporan yang masuk kepada kami, Harry Azhar Azis sebagai Anggota 6 BPK yang membidangi pemeriksaan keuangan di wilayah Indonesia bagian Timur, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, BPJS, BPOM, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya dengan modus meminta “jatah proyek” secara tidak langsung melalui oknum Auditor Utama dan oknum para Kepala Perwakilan dan oknum auditor.

Keempat, Kami menduga, dalam pencalonannya sebagai Anggota BPK periode kedua ini, para oknum auditor yang diperintah oleh Harry Azhar Azis saat ini sedang bergerilya mencari pendanaan, yang nilaianya fantastis.

Atas beberapa dugaan tersebut, kami mendesak: Agar Komisi XI DPR RI mencoret nama Harry Azhar Azis dalam daftar calon anggota BPK periode 2019-2024 karena telah cacat secara integritas moral dan kejujuran, yang menjadi salah satu syarat calon anggota BPK.

Sebagai mana dalam seleksi anggota BPK yang dilalukan oleh komisi 11 kami masyarakat berhak melayangkan penolakan atas calon anggota BPK yang mempunyai sejarah buruk atas dugaan penggelapan pajak tersebut kepada komisi 11 dewan perwakilan rakyat pada :
• Hari : kamis
• Tgl : 19 sept 2019
• tempat : komisi 11 DPR RI

Demikian pernyataan ini kami buat atas dasar kecintaan kami terhadap BPK RI sebagai lembaga yang diharapkan oleh masyarakat menjadi lembaga yang bersih, profesional, berintegritas dan independen. Terimakasih

Jakarta, 19 September 2019

Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK-Indonesia)

Laode kamaludin