Beranda Hukum KAMAKH Melaporkan Ke Mabes Polri Terkait Dugaan Kebohongan Publik Yang di Lakukan...

KAMAKH Melaporkan Ke Mabes Polri Terkait Dugaan Kebohongan Publik Yang di Lakukan Beberapa Lembaga Survey

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoak & Korupsi (KAMAKH) melaporkan Dugaan Kebohongan Publik yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Survey di Media Televisi Terhadap Capres-Cawapres yang sangat Merugikan Pasangan Prabowo Sandi, Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta selatan, Kamis (18/4/19)

Dimana dari Hasil Lembaga Survey tersebut bertolak belakang dengan Data Klien Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoax & Korupsi (sebagai pelapor) sehingga membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kuasa Hukum KAMAKH Pitra Romadoni secara resmi telah melaporkan 6 (enam) lembaga survey kepada pihak Mabespolri secara tertulis dengan perihal laporan permohonan pengamanan dan penyelidikan hasil survey yang menurut KAMAKH bertolak belakang dengan data klient KAMAKH sehingga informasi tersebut sangat merugikan paslon Capres dan Cawapres 02 dan dinilai meresahkan para simpatisannya sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan opini baru ditengah-tengah masyarakat karena dampak hasil quick count yang sifatnya hanya sementara.

Menurut Pitra, terdapat 6 (enam) lembaga survey yang telah di laporkan secara resmi kepada pihak Mabes Polri karena telah melakukan kebohongan publik berdasarkan pasal 28 undang undang ITE  diantaranya:

a. Indo Barometer
b. Perludem
c. SRMC
d. CSIS
e. Carta politika
f. Poltracking

Karna itu pihaknya meminta kepada Bareskrim mabes polri untuk mengusut tuntas permasalahan hasil surve karena banyak yang membingungkan masyarakat, khususnya masalah quick count yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survey tersebut yang menyatakan bahwa paslon 2 kalah, sedangkah informasi dari KPU membuktikan bahwa pada saat perhitungan secara real terakhir menyatakan bahwa paslon 02 telah unggul sebanyak 56 persen.

Sehingga kata Pitra, dimohon kepada pihak bareskrim mabes polri untuk mengadakan audit terhadap beberapa lembaga survey tersebut.

“Meminta kepada pihak bawaslu untuk menindak tegas para lembaga survey yang telah mengumumkan hasil quic count yang dinilai terlalu cepat dan salah dalam memberikan informasi karena bertolak belakang dengan hasil real count yang menyatakan kekalahan paslon 02 sehingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat khususnya para simpatisa  paslon 02,”tegas Pitra.

Terkait hal tersebut, Pitra Pomadoni menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan hasil perolehan suara secara quick count, karena itu sifatnya hanya sementara sehingga perlunya masyarakat berpedoman kepada hasil perhitungan real count dan yang paling penting untuk selalu menjaga agar situasi tetap  kondusif.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here