Beranda Ekonomi Junaidi: Waspada Terhadap Pinjaman Online

Junaidi: Waspada Terhadap Pinjaman Online

0
BERBAGI

RadarKotaNews, Lampung – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengatakan bahwa perlu ada langkah kongkrit terkait permasalahan pinjaman online yang semakin berkembang belakangan ini.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa pinjaman online menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, namun perlu ada kehati-hatian terkait pinjaman ini khususnya terhadap data pribadi, perhitungan bunga dan kewajiban cicilan,” ungkap Junaidi dalam acara Sosialisasi dengan OJK tentang Peluang dan Tantangan Financial Technology di Purbolinggo, Lampung Timur, Senin,
(21/1/2019).

Junaidi melanjutkan “Wadah pengaduan konsumen memang perlu, namun Otoritas Jasa Keuangan penting untuk mengisi kekosongan aturan dalam prosedur pinjaman online, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan memformulasikan aturan yang sesuai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mengontrol ruang gerak penyedia layanan ini” Ujar Anggota DPR dari dapil Lampung II ini.

Berdasarkan data yang dirilis OJK, perusahaan fintech berizin dan terdaftar di OJK mencapai 88 platform. Sedangkan total akumulasi jumlah pinjaman online sampai Oktober 2018 mencapai Rp 15.990.143.141.355.

“Harus diakui bahwa pinjaman online memiliki market, namun tentu ini perlu dukungan semua pihak terkait masalah-masalah seperti proses penagihan ataupun penyedia pinjaman online yang tidak berizin. Kedepan perlu diperjelas bagaimana karakteristik pinjaman online yang legal sehingga konsumen tidak terjebak” Ujar legislator asal Lampung yang biasa disapa bang Jun ini.

Pada kesempatan yang sama, kepala OJK Lampung Indra Krisna mengatakan, “Saat ini kemajuan teknologi sudah tidak bisa dihindari, karena tuntutan perkembangan jaman inilah perlu ada regulasi dan mengenalkan apa itu fintech agar kedepan tidak menjadi permasalahan di masyarakat,” kata Indra.

“Jika ada masyarakat ada yg ragu terkait perusahaan fintech dan perusahaan investasi dapat di cek melalui hotline OJK 157. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apakah perusahaan fintech dan perusahaan investasi terdaftar dan berizin di OJK,” tutup Kepala OJK Lampung ini.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here