Beranda Politik Jokowi Sebaiknya Dengarkan Ryamizard Bukan Wiranto Terkait Penahanan Sejumlah Purnawirawan

Jokowi Sebaiknya Dengarkan Ryamizard Bukan Wiranto Terkait Penahanan Sejumlah Purnawirawan

0
BERBAGI
Said Salahudin


RadarKotaNews – Pemerhati Politik, Pemilu, dan Kenegaraan, Said Salahudin menjelaskan dalam konstruksi hukum tata negara di Indonesia, posisi Menteri Pertahanan (Menhan) memiliki kedudukan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada banyak posisi menteri yang lain, termasuk posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Walaupun Menhan berada dalam koordinasi Menko Polhukam, bukan berarti posisi Menhan berada di bawah kendali Menko Polhukam.”kata Said kepada redaksi, Minggu (2/6/19).

Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) itu mengatakan, keliru jika sampai muncul anggapan bahwa oleh karena Menhan berada dalam jajaran Menko Polhukam, maka Ryamizard Ryacudu merupakan anak buah atau bawahan dari Wiranto.

“Itu sama sekali tidak benar. Posisi Menhan dalam Menko Polhukam hanya bersifat administratif untuk memudahkan Presiden dalam mengkoordinasikan fungsi-fungsi kementerian yang berada dibawahnya,” kata Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilihan Umum (Puskum Pemilu) ini.

Secara konstitusional, posisi yang ditempati oleh Ryamizard justru dianggap lebih penting oleh UUD 1945 daripada posisi yang ditempati oleh Wiranto. Konstitusi tidak pernah meminta negara membentuk Kemenko Polhukam. Tetapi konstitusi mewajibkan negara membentuk Kemenhan.

“Kalau Presiden mau bubarkan jabatan Menko Polhukam, misalnya, tidak ada satu pun undang-undang yang dilanggar oleh Presiden. Sebab jabatan Menko Polhukam boleh dibentuk, boleh juga tidak,” kata Said.

Tetapi jangan coba-coba meniadakan jabatan Menhan. Presiden bisa terancam dimakzulkan karena dianggap telah melanggar konstitusi. Sebab bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Menhan merupakan calon pelaksana tugas kepresidenan apabila dalam keadaan tertentu Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

“Begitulah desain konstitusi kita sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam doktrin hukum tata negara ketiga Menteri itu disebut dengan ‘triumvirat’, yaitu rezim politik yang dipegang bersama-sama oleh tiga penguasa,” kata Said.

Jadi kalau sampai terjadi sesuatu pada Presiden dan Wakil Presiden sehingga menyebabkan muncul kekosongan kekuasaan (vacuum of power), maka yang bisa mengambil kendali pemerintahan adalah Menhan, Mendagri, dan Menlu, bukan Menko Polhukam, Kapolri, apalagi KSP.

Kalau kondisi itu sampai terjadi, maka sebelum MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, Ryamizard bersama Tjahjo Kumolo dan Retno Marsudi dapat saja memecat Wiranto, termasuk membubarkan Kemenko Polhukam jika dianggap perlu.

Oleh sebab itu, berdasarkan alasan konstitusional tersebut maka dalam hal muncul perbedaan pandangan diantara para menterinya, sudah sepatutnya Presiden lebih mendengarkan pendapat dari institusi dibawahnya yang menurut konstitusi memiliki kedudukan yang lebih kuat dan lebih penting didalam pemerintahan.

Kongkretnya, pendapat Menhan lebih perlu diutamakan untuk didengar atau diperhatikan oleh Presiden daripada pendapat Menko Polhukam, termasuk dalam kasus penahanan sejumlah Jenderal purnawirawan yang diduga hendak melakukan makar terkait peristiwa 21-22 Mei yang lalu.(war)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here