Beranda Hukum Ishak Latuconsina: Ada Perbedaan Prosedural dan Substansial Dalam Amandemen UUD 1945

Ishak Latuconsina: Ada Perbedaan Prosedural dan Substansial Dalam Amandemen UUD 1945

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Dalam amandemen UUD 1945 ada perbedaan, prosedural dan substansial. Secara prosedural, ada persetujuan anggota MPR saat sedang melakukan perubahan UUD 1945, antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, menjelaskan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penyelidikan mengakses ke dalam pasal artikel dan perubahan dilakukan dengan cara addendum.

Hal tersebut di paparkan Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina dalam diskusi dengan mengangkat thema “Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?” di Aula Foko Jalan Senen Raya Road, Jakarta Pusat. Rabu (10/7)

Ternyata lanjut Ishak, banyak yang diabaikan oleh anggota MPR saat itu, tetapi perubahan tidak dalam bentuk tambahan ke dalam naskah yang masuk.

Sementara, dalam konteks substansial, lebih banyak tentang materi perubahan yang dianggap telah kehilangan ruh Pancasila-nya dalam Batang Tubuh UUD amandemen. Sementara dengan persetujuan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 agar Pancasila masih melekat dalam perubahan di Batang Tubuhnya.

Menurut Ishak, Aliran pikiran kekeluargaan itu merupakan sari dari Pancasila, falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sebab, sistem kekeluargaan menolak aliran pikiran yang menuju pada liberalisme. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

“Terlihat jelas dalam beberapa perubahan artikel yang di sebutkan dalam Batang Tubuh saat ini. Dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi telah dihilangkan. Kemudian di pasal 2, masukkan DPD yang merupakan konsep negara federal.”katanya

Namun demikian, Konsepsi kedaulatan rakyat di dalam pasal-pasal UUD 1945 harus membahas tentang Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, mendukung dalam permusyawaratan/undangan

Oleh karena itu, sistem Negara yang dibentuk harus dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang ada di dalam perwujudan Negara yang merupakan perwujudan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, di mana penetapan kebijakan Negara dan pengambilan keputusan kenegaraan dilakukan dengan musyawarah.

Karena itu, Lembaga Negara yang merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, menyetujui dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD sebelum perubahan yang berbunyi Kedaulatan bergantung pada tangan rakyat dan dilakukan secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Setelah amandemen, ayat itu dirubah menjadi ‘Kedaulatan menjadi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, yang berarti MPR telah hilang sehingga kedaulatan rakyat menjadi tidak tegak.”bebernya.(Dirga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here