Beranda Hukum Tahun Politik, Tahun Berat Bagi Mahkamah Konstitusi

Tahun Politik, Tahun Berat Bagi Mahkamah Konstitusi

50
0
BERBAGI

RadarKotaNews – Konstitusi dan Demokrasi (KoDE)Inisiatif, Shafda menilai pergantian tahun 2017 dengan 2018 menjadi penanda masuknya tahun politik. Tahun ini akan diselenggarakan Pilkada serentak gelombang ke 3 di 171 daerah yang terdiri dari 12 Provinsi mulai, 39 kota dan 115 Kabupaten.

“Ditahun yang sama, berbagai tahap persiapan pemilu 2019 juga telah mulai dilaksanakan. Sehingga beban penyelenggara pemilu tahun ini cukup menyita perhatian semua pihak.”ujar Shafda dalam Diskusi catatan awal tahun 2018 Kode Inisiatif yang bertajuk “Tahun Politik, Tahun Berat Bagi Mahkamah Konstitusi” Di kantor Kode Inisiatif, Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (03/01).

Tidak hanya untuk penyelenggara pemilu, juga bagi Mahkamah Konstitusi oleh tugas dan fungsinya sebagai pengawal demokrasi the guardian of democracy.

Oleh sebab itu, memasuki hiruk pikuk mengawal tantangan di tahun politik ini tidak dapat dipungkiri bahwa MK berperan strategis dalam hasil demokrasi.

KoDE menilai konstitusionalitas regulasi hingga memutus permohonan (PHPU-D) yang hampir dipastikan selalu pasangan calon Mahkamah.

Selain itu MK juga dihadapkan pada transisi kepemimpinan, memasuki pemilihan masa jabatan Ketua MK Arief Hidayat Tanta yang dihadapkan MK, politik ini adalah bertambahnya beban dengan perselisihan baik penyelesaian perselisihan hasil pilkada maupun pengujian undang – undang.

Pertama pilkada perkara yang ditagani MK terbilang dengan berkaca pada 2015, perkara yang diajukan dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada setara dengan 56,5%. Sedangkan 2017, perkara yang diajukan 60 dari daerah pemilihan setara dengan 59%.

Berdasarkan itu melihat kecendrungan sengketa di MK, maka Pilkada 2018 dengan 1daerah maka ada kecendrungan meningkat. Kedua Pengujian Undang-Undang, jumlah permohonan Judicial Revier (JR) selalu bervariasi setiap tahunnya.

Namun menarik untuk melihat sisa perkara yang ditinggalkan
MK untuk tahun berikutnya, seperti tahun 2015 menyisakan tahun 2017 menyisakan 49 beban perkara 63, tahun 2016 menyisakan permohonan yang perkara yang harus segera diputuskan MK tahun 2018 dengan akan diterima MK, sehingga disetiap tahun ditambah beban perkara MK akan relatif tinggi.

Sementara itu, persoalan yang dihadapi MK adalah pertama waktu penanganan JR semakin lama, kedua pengujian regulasi pemilu yang diputus, ketiga kepercayaan terhadap MK akibat kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dalam Pemilihan hakim MK.

Untuk itu beberapa Rekomendasi bagi MK adalah :
Pertama, MK hendaknya segera memutus permohonan JR, khususnya terkait UU Pemilu.

Kedua, Majelis Kehormatan MK hendaknya mempercepat proses penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik untuk memberikan kepastian dan membangun kepercayaan publik.

Ketiga, MK hendaknya membuat managemen waktu penanganan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here