Hukum

Beranda Hukum

Jenazah Napiter Langsung di Terbangkan Ke Makassar

0

RadarKotaNews – Jenazah narapidana teroris (Napiter) atas nama Muhammad Basri alias Abu Saif alias Basri bin Laeba telah di pulangkan ke pihak keluarganya oleh Mabes Polri.

Almarhum meninggal setelah mengalami sakit komplikasi selama ditahan di Lapas Pasir Putih, Nusakambangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan serah terima jenazah dilakukan pada Minggu 8 Juli 2018 pukul 08.45 di halaman ruangan jenazah RSUD Kabupaten Cilacap.

Menurut Iqbal, narapidana teroris itu mengidap penyakit kegagalan fungsi jantung akut, paru obstruksi kronis, diabetes dan gagal nafas sesuai surat keterangan kematian dari RSUD Cilacap.

“Situasi serah terima jenazah kemarin berlangsung kondusif dan lancar hingga akhir,” tuturnya, Senin (09/7/2018).

Menurut Iqbal, jenazah diberangkatkan pada hari yang sama ke kediaman keluarga di Makassar melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.56 WIB. Sebelumnya, jenazah diberangkan dari dari RSUD Cilacap dengan menggunakan Ambulance.

“Perwakilan keluarga yang menerima jenazah yaitu Wahyudi dan petugas yang menyerahkan jenazah yaitu Panji Asmoro Putra. Alhamdulilah semuanya berjalan lancar,” kata Iqbal. (Ah)

Pemerintah Belum Maksimal Dalam Menangani Korban di Danau Toba

0

RadarKotaNews – Sejumlah massa Dari Kaum Perempuan Indonesia gelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, jakarta, minggu (08/07). Mereka menuntut Pemerintah segera mengangkat jenazah para korban KM Sinar Bangun dari Dasar Danau Toba.

Aktivis senior, Ratna Sarumpaet mengatakan tragedi tenggelamnya kapal sinar bangun di danau toba beberapa waktu lalu merupakan tragedi kemanusiaan dimana pemerintah telah menghentikan proses pencarian para korban di danau Toba.

“Perempuan adalah ujung tombak perubahan. Jangan takut untuk berbicara tentang kebenaran.”katanya

Ditempat yang sama Anggota DPD RI, Fahira Idris juga memohon kepada pemerintah agar melanjutkan pengangkatan 164 korban di Danau Toba.

“Pemerintah belum maksimal dalam menangani korban di Danau Toba.”tegas Fahira.

Menurutnya, Tidak maksimalnya pemerintah dalam menangani permasalan itu adalah suatu bentuk pembiaran dan itu adalah pelanggaran HAM yang dilakukan secara sadar.

Sebab kata dia, Alasan dihentikannya pencarian tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada publik.

“Penghentian proses pencarian korban akan membuat cacat nama indonesia dimata dunia dan membuat danau toba menjadi kuburan masal.”tutupnya. (Wawan)

Aksi 67 Tegakkan Hukum dan Keadilan Umat Bersatu

0

RadarKotaNews – Kami datang menuntut keadilan. Tolong berlaku adilah para penegak hukum. Mengapa mereka yang menghina agama kami dibiarkan saja. Orang munafik dan kafir yang telah menghina Islam harus dilawan. Hari ini kita bangun jiwa kita bahwa kita adalah pemilik negeri ini.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Dewan Pakar Pimpinan Pusat Aisyiyah, Hj. Nurdiati Akma dalam aksi 67 yang di gelar oleh DPP Persaudaraan Alumni 212 di depan Bareskrim Mabes Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat

Sambung dia, Kami datang ke Bareskim untuk meminta Keadilan Kepada Aparat Penegak Hukum agar menangkap dan memproses Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri, Ade Armando serta Cornelis Karena menimbulkan kegaduhan, kontroversial, polemik dan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia terutama Umat Islam.

“Kita datang kesini hanya mau meminta Keadilan jangan tebang Pilih. Kami Meminta dan sesegera mungkin kepada Aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk segera, memproses, memanggil, memeriksa dan memenjarakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.”tegasnya.

Selain Nurdiati berpesan kepada segenap umat islam dimanapun berada untuk tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan serta Ukhuwah Islamiyah. jangan mudah terpancing dan terprovokasi terhadap upaya-upaya pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi ini dengan tujuan untuk memecah belah Umat Islam.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam/FPI, Habib Muhsin Al Attas, mengatakan bahwa Penegakan hukum kita lemah.

“Ketika kaum aseng yang melaporkan ke polisi, cepat sekali diproses. Tetapi ketika umat Islam yang melaporkan, seperti berjalan ditempat. Oleh karena itu kami datang untuk meminta keadilan.” Tegas Hb Muhsin.(wawan)

Pasca Putusan MK, KSPI – KATO Akan Gugat Presiden, Wakil Presiden, 3 Mentri, Dan Pimpinan

0

RadarKotaNews – Setelah hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Komite Aksi Transportasi Online (KATO) terkait dengan pengakuan ojek online sebagai transportasi umum, KSPI – KATO akan segera memasukkan gugatan warga negara (citizen lawsuit). Demikian disampaikan Presiden KSPI yang juga Koordinator Presidium KATO, Said Iqbal, di Jakarta pada Kamis (5/7/2018).

“KSPI dan KATO akan segera memasukkan gugatan warga negara ke PN Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018,” kata Said Iqbal. Namun demikian, lanjut Iqbal, KSPI akan memulai dengan melakukan somasi kepada Presiden Joko Widodo yang rencananya akan dilayangkan pada hari Kamis, 12 Juli 2018.

Menurut Said Iqbal, pihak-pihak yang akan digugat adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Perhuhungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Pimpinan DPR RI.

KSPI dan KATO menilai, para tergugat telah mengabaikan hak warga negara untuk mendapat pelindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Gugatan warga negara bukan hal baru bagi KSPI. KSPI pernah melakukan gugatan warga negara saat Pemerintahan SBY tidak menjalankan UU SJSN yang akhirnya dimenangkan. Hingga kemudian keluarlah UU BPJS bisa dinikmati seluruh rakyat menikmati jaminan sosial.

Hal yang sama akan dilakukan dalam memastikan nasib pengemudi ojek online yang kini jumlahnya hampir 1 juta, termasuk keselamatan para pengguna yang mencapai 10 juta.

“Mengapan giliran menerbitkan Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa cepat. Padahal rakyat tidak butuh itu. Pengemudi dan pengguna ojek online lebih membutuhkan diterbitkannya Perpres atau Perppu untuk memberikan perlindungan terhadap mereka,” lanjutnya.

Karena itu, KSPI dan KATO mendesak agar Presiden menerbitkan Perpres atau Perppu untuk mengakui ojek online sebagai transportasi umum guna memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebab jika melakukan revisi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memerlukan waktu yang lama, sedangkan ojok online terus beroperasi.

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, dalam gugatan warga negara, KSPI dan KATO mendesak agar PN Jakarta Pusat menetapkan Presiden, Wakil Presiden, 3 Menteri, dan Pimpinan DPR RI dinyatakan bersalah karena lalai memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna transportasi online.

Selain itu, pihaknya meminta agar majelis hakim menghukum para tergugat agar segera membuat aturan (dalam bentuk Perpres atau Perppu) yang isinya mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum.

Sehingga dengan demikian diharapkan aplikator Gojek dan Grab bisa berubah menjadi perusahaan aplikasi umum yang memiliki hubungan kerja dengan para pengemudi ojek online.

Karena memiliki huhungan kerja, maka keselamatan dan keamanan pengemudi dan penunpang dapat dikontrol, kesejahteraan pengemudi bisa ditingkatkan, pengusaha Gojek dan Grab dalam berbisnis merasa aman, serta pengemudi dan pengusaha ojek online dapat membangun hubungan kerja termasuk memiliki hak berunding bersama.

Bilamana tidak didengar, KSPI dan KATO akan terus mengkampanyekan agar dalam Pemilu 2019 tidak memilih presiden yang telah mengabaikan hak-hak pengemudi ojok online yang totalnya hampir 1 juta orang.(fy)

Stop Kriminalitas Pers, Karya Jurnalistik dan Wartawan Bukan Kriminal

0

RadarKotaNews – Sejumlah massa dari Solidaritas Wartawan berunjuk rasa didepan kantor Pengadilan Negri Jalan Bungur Besar Raya, Kamayoran, Jakarta Pusat, Rabu (04/07), terkait kasus perkara almarhum wartawan Muhammad Yusuf.

Pimpinan Redaksi Sinar Pagi Baru yang juga Ketua DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Rinaldo, meminta Kasus perkara almarhum wartawan Muhammad Yusuf menjadi delik pers bukan pelaku tindak kriminal

“Dewan pers telah melakukan penghianatan kebebasan pers,” ujar koordinator aksi Rinaldo.

Renaldo menilai, Dewan pers telah melakukan malpraktek terhadap wartawan yang berhadapan dengan hukum

Oleh karena itu Rinaldo menyerukan, Lakukan revolusi di kubu dewan pers dan meminta anggota dewan pers mundur

Selain itu, ia juga meminta majelis pers untuk mencabut mandat dewan pers

“Meminta untuk menjadikan kematian wartawan Muhammad Yusuf adalah kejahatan kemanusiaan,” tukasnya. (wawan)

Rekomendasi Amnesty International

0

RadarKotaNews – Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa semua pembunuhan diluar hukum yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dlselidlki secara cepat.

“Independen tidak memihak dan efektif.”kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid saat Konferensi Pers bertajuk ” Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati’: Pembunuhan dan Impunitas di Papua,” yang diselenggarakan oleh Amnesty International Indonesia di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (02/07).

Pasalnya, Penyelidikan dan penuntutan apa pun tldak boleh terbatas pada pelaku langsung. namun juga melihat ke dalam keterlibatan atasan terlepas dari pangkat .

Sementara, Pihak berwenang harus mengambil langkah inisiatif untuk menghentlkan pembunuhan di luar hukum di Papua termasuk dengan mengeluarkan dan menegakkan instruksi yang sesuau dengan hak asasi manusia kepada TNI dan polisi tentang penggunaan kekuatan dan memasukan keadilan dan reperasi bagi para korban dan keluarga mereka.

“Sangat penting untuk meninjau ulang taktik yang digunakan polisi, militer atau penegak hukum lainnya dan penggunaan kekuatan dan senjata api selama penangkapan untuk mamasukan mereka memenuhi standar Intenasional.”tutup Usman.(Dirga)

Keputusan MK Melarang Transportasi Roda Dua, Ini Kata KATO

0

RadarKotaNews – Kepustusan MK menyampaikan bahwa roda dua tidak sesuai dengan keselamatan dalam angkutan lain. Selama transportasi roda tidak pernah ada masalah tetapi MK memberi keputusan melarang transportasi roda dua, ini seakan-akan ada titipan.

Begitu di katakan Wasekjen Komite Aksi Transportasi Online (KATO), Enchang, saat konferensi pers penjelasan dan langkah lanjutan berkenaan dengan ditolaknya oleh Mahkamah Konstitusi terkait judicial review tentang pengakuan Ojek online sebagai transportasi umum yang di gelar oleh KATO dan KSPI, di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (01/07).

“Terkait dengan titipan tersebut sampai dengan sat ini masih belum diketahui dan apabila MK memberi keputusan melarang roda dua untuk beroprasi adalah pasti titipan dari istana.”katanya.(Wawan)

KontraS: Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia Masih Kelam

0

RadarKotaNews – Ada 29 kasus Cambuk di aceh 2016-2017 angka nya naik lagi 153 kasus, 2017-2018 ada 120 kasus, Kita lihat di 2019 apakah kasus penyiksaan itu turun dan ini peran media untuk mengungkapkannya.

Hal tersebut di sampaikan Bid advokasi KontraS, Putri Kanesia saat Konfrensi pers dalam rangka Memperingati Hari Anti Kekerasan Sedunia di Kawasan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa (26/06).

Sambung Putri, Pola penyiksaan nya sangat berbeda dan beragam 2015-2016 angkanya tidak signifikan tapi korban bertambah banyak kasus yang tidak di lanjuti karena pola uang kerohiman, sementara di papua sel tahanan polisi yang tidak memadai lalu di bawa ke sel militer.

“Anggota TNI yang terlibat penyiksaan di wilayah terpencil hanya di proses di Peradilan militer, bagaimana dengan kepolisian mereka menyalahkan tersangka, seharusnya Pelaku dari kepolisian juga harus di proses.”katanya.

Menurut Putri, 2016 ada kesepakatan antara KUMHAM dan 5 lembaga Negara yaitu Komnas HAM, KPAI, Ombusman, LPSK dan Komnas Perempuan

“Ada catatan kami di pasal penyiksaan Di RKUHP tidak ada penyiksaan tapi penganiayaan, Penghukuman hanya kepada pelaku langsung tapi Pengomando atau Pimpinan yang memiliki tanggung jawab harusnya dapat hukuman lebih berat. Penyiksaan itu maksimal 20 thn KUHP 15 thn, Kita minta ke pemerintah ada hal yang perlu di rubah.”ungkap Putri

Dalam kesempatan yang sama Pengamat, Sri Lestari Wahyu Ningrum mengatakan, kenapa negara gagal menghukum pelaku penyiksaan karena pengkondisian, karena ada warisan rezim dan penyiksaan di pakai sebagai teror, Penyiksaan dilakukan bukan hanya mendapatkan informasi. Penyiksaan di anggap normal biasa saja bukan sebuah “kudis” yang harus dihilangkan atau di sembuhkan, HAM Hanya di jadikan platfom saja.(Wawan)

Kasus Bom Thamrin Aman Abdurrahman di Vonis Hukuman Mati

0

RadarKotaNews – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengetuk palu tanda dimulainya sidang vonis pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Aman Abdurrahman.

“Aman Abdurrahman mulai di sidang pada hari Jumat, 22 Juni 2018,” kata Hakim Ketua Ahmad Zaini di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terdakwa Aman Abdurrahman terlibat kasus Bom Cimanggis, dan terkait dengan aksi Bom Thamrin dan Kampung Melayu, selain itu terdakwa juga merupakan inisiator terbentuknya Jamaah Daulah Islamiyah.

Di tempat yang sama, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Indra Jafar, berharap, sidang vonis terdakwa kasus bom di Jalan Thamrin ini tidak boleh disiarkan secara langsung.

“Arahan KPI sudah cukup jelas. Pertama, demi kewibawaan majelis itu sendiri. Ke dua, demi keamanan dari pada perangkat persidangan, termasuk saksi. Yang ke tiga, untuk menghindari menyebarnya ideologi,” ucap Indra.

Para wartawan hanya diizinkan mengambil gambar ketika Aman Abdurrahman memasuki ruang sidang. Setelah itu, harus kembali menunggu di luar ruangan. Saat ini, majelis hakim masih membacakan berkas kasus Aman. Pada agenda sidang 18 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Aman dengan hukuman mati.(adrian)

Di Duga Melakukan Tindakan Brutal, Anggota DPR RI Dari Fraksi PDIP Herman Hery Dilaporkan Ke Polisi

0

RadarKotaNews – Seorang warga bernama Ronny Kosasih Yuliarto melaporkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery, atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan.

Kabar adanya pelaporan tersebut disampaikan pengacara korban, Febby Sagita, saat dikonfirmasi redaksi, Kamis (21/6/18).

Dirinya mengatakan, awalnya korban ditilang polisi karena masuk jalur busway. Di jalur yang sama, ada mobil Rolls Royce B 88 NTT milik Herman. Mungkin, kata dia, lantaran lama menunggu, Herman langsung turun dari mobil dan memukul korban tanpa alasan yang jelas.

Karena tidak terima atas perlakuan itu, korban mencoba membalas pukulannya. Kemudian, kata dia, ajudan-ajudan Herman turun dan mengeroyok korban bersama Herman.

“Polisi yang tengah melakukan razia disana hanya menonton aksi brutal Anggota DPR-RI tersebut tanpa ada yang melerai,” kata Febby.

“Istri korban yang membantu melerai bahkan ikut dipukul oleh ajudan Herman tanpa mempedulikan ada dua anak korban yang masih kecil, berusia 7 tahun dan 10 tahun. Kedua anak korban menangis di dalam mobil melihat kedua orang tuanya dianiaya oleh Anggota DPR-RI tersebut.”

Karena kalah jumlah, lanjutnya, korban menyerah dan diminta oleh polisi memindahkan mobilnya ke Masjid Pondok Indah untuk penyelesaian lebih lanjut. Akan tetapi sesampainya di Masjid Pondok Indah, Polisi dan Herman malah langsung kabur tidak menyusul korban di masjid.

“Korban yang tetap kena tilang oleh polisi langsung melakukan visum di RSPP dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Mapolres Jakarta Selatan. Tapi karena sudah mendekati Idul Fitri, pihak kepolisian mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini setelah libur lebaran, (Kamis, 21 Juni 2018),” kata Febby.

Herman sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait adanya dugaan penganiayaan yang dilakukannya. Keterangan dari Herman Hery akan dimuat dalam berita selanjutnya. (mel)

Popular Posts

My Favorites

Menko Kemaritiman Bangga Indonesia Kembali Ikut WEM di New York

Surabaya - Menko Kemaritiman, Indroyono Susilo mengaku bangga ratusan taruna yang terdiri dari AAL, Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) dan Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran...