Hukum

Beranda Hukum

Ustadz Slamet Akan Berjuang Sampai 2019 Dengan Cara Konstitusional

0

RadarKotaNews – Ketua Persaudaraan Alumni 212, Ustadz Slamet Ma’arif, mengatakan bahwa di Indonesia sekarang ini muncul persikusi besar dan terdahsyat Imam kami Habib Riziq menjadi korban persekusi dan di jauhkan dari keluarganya.

“Sekarang ini didaerah banyak isu yang isinya adalah persaingan antara NU dan gerakan radikal dan Hizbut Tahrir bukannya pertarungan politik,”kata Ustadz Slamet dalam diskusi bertajuk “Penghadangan Masif, Rezim makin Represif?” Gd Djoang 45 Menteng Jakarta, Kamis (13/09)

Lanjut dia, karena saking paniknya kehilangan jabatan kekuasaannya, mereka selalu menghikuti konstitusional dan semua ini di lawan dengan cara isu – isu dan lainnya

Menurut Ustadz Slamet, kalo kita mau lawan sebenarnya gampang umat islam dan NU akan berdiri dan bergerak, Bagi kita kepentingan adalah bagaimana menegakkan dakwah siar islam tetap ada di Negri kita

“Mereka sekarang mengatas namakan ulama itu hanya untuk mempertahankan kekuasaan.”katanya

Ustadz Slamet berharap Perjuangannya sampai 2019 harus terus berjalan dan akan menempuh dengan konstitusional.(Denis)

GP Mahasiwa Sumatra Utara Desak KPK Segera Menangkap Para Pelaku Koruptor di Medan

0

RadarKotaNews – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiwa Sumatra Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK) Jakarta Selatan Rabu, (12/18)

Koordinator Gerakan Pemuda Mahasiwa Sumatra Utara, Riswan mendesak KPK untuk lebih tegas terkait korupsi di kota medan Sumatera Utara

“Tindakan kejahatan Korupsi kini terjadi secara masif di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara”. ujar Riswan di sela sela aksinya.

Saat menemui pihak KPK Riswan menyampaikan bahwa tindakan Korupsi di kota medan hari ini sangat masif terjadi, oleh karena itu dirinya berharap, KPK jangan sampai lengah terhadap persoalan tindakan korupsi yang terjadi di daerah

Dia pun menyebutkan salah satu oknum pejabat pemerintah kota medan yang terduga melakukan tindakan korupsi yakni Kepala Dinas PU dan Kabid Drainase Dinas PU Kota Medan yang merugikan Anggara Daerah sebesar Rp. 3.360.330.000 pada tahun 2015.

Dalam kesempatan yanga sama ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiwa Sumatera Utara, faisal siregar menambahkan bahwa anggaran tersebut di dialokasikan untuk pembangunan Drainase/gorong-gorong di Kota Medan, dalam hal pembangunan Drainase di Jln. Amal Kecamatan Medan Tunggal yang dimenangkan Oleh PT.

Adapun, BUKIT ZAITUN dengan jumlah anggaran senilai Rp. 3.360.330.000 pada tahun 2015 di duga kuat pekerjaan hanya 70% dan Melanggar peraturan Menteri no 7 Tentang standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

“Proyek Drainase ini juga suda terdapat temuan dari BPK RI pada tahun 2016 dan ditahun 2017 dianggarkan kembali oleh Pemerintah Kota Medan” Ungkapnya

Selain itu kepala Dinas PU Kota medan Bpk. Choirul Sahnan Harahap Dinilai tidak mampu mengelolah Anggaran Negara sebesar 1 Triliun sehingga terindikasi terjadi Praktek tindak Pidana Korupsi di Dinas PU Kota Medan.

Mereka pun mendesak KPK untuk segera melakukan proses hukum atas dugaan korupsi tersebut.

“Kami mendesak KPK agar jangan sampai masuk angin lagi, korupsi saat ini sudah menjadi parasit pertumbuhan dan kemajuan bangsa kita hari ini, termasuk korupsi di daerah terutama Kota Medan” Pungkasnya

Pada akhir pernyataannya Riswan pun mengancam akan terus mendatangi kantor lembaga rasua tersebut untuk mempertegas persoalan tersebut kepada KPK sampai pelakunya ditangkap penegak Hukum.

“Kami juga akan terus menggelar aksi di depan kantor KPK untuk terus mendesak persoalan ini sampai pelaku koruptor di kota medan tersebut di tangkap penegak hukum,”katanya. (Imf)

Aksi Solidaritas Meliana

0

RadarKotaNews – Sejumlah massa dari Amnesty International Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara, Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (12/09).

Ketua Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai aksi tersebut dalam rangka menjalin solidaritas publik atas dipidananya Meliana karena dianggap melanggar pasal 156 (a) KUHP.

Selain itu Usman berharap agar memberikan keadilan kepada Meliana dan menjamin keamanan dirinya serta keluarganya pasca penyerangan.

“Pastikan sistem hukum di Indonesia berjalan adil sesuai konstitusi dan komitmen Indonesia terhadap standar hukum yang ada.”tutupnya.(Denis)

GEMPUR Harap, Polri Bersikap Adil Dalam Menyikapi Permasalahan Yang Ada

0

RadarKotaNews – Ratusan massa menamakan diri dari Gerakan Emak-emak Peduli Rakyat (GEMPUR), menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Baharkam Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta selatan, Rabu (12/09)

Ketua GEMPUR, Asmauzul meminta proses terhadap semua Institusi yang telah melakukan pembiaran terhadap segala bentuk persekusi dan termasuk Polri untuk bersikap adil dalam menyikapi permasalahan yang ada.

“Kami emak-emak berunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi di kantor Mabes Polri bukan di Musium, namun kenapa kami di arahkan kesini.”ujar Asmauzul yang biasa di sapa bunda Fifi.

Selain itu Bunda Fifi mengatakan, hari ini ibu pertiwi menangis karna banyak penghianat bangsa, kami hanya punya doa untuk bangsa ini

“Kita sebagai emak-emak merasa tertindas dengan harga-harga yang melambung tinggi,”ujarnya.

Bunda Fifi juga prihatin dengan sikap Polisi yang melakukan pembiaran persekusi teman-teman kita di daerah.

Oleh karena itu dirinya meminta kepada kapolri segera mengusut tuntas menangkapan dan menahan orang atau kelompok orang, preman maupun oknum polisi yang bertanggung jawab secara sengaja yang selama ini melakukan atau membantu persekusi dan intimidasi maupu pihak yang berada dibalik kejadian atau otak perencanaan persekusi dan intimidasi tersebut.(adrian)

Serikat Pekerja Kesehatan Akan Melakukan Perlawanan Melalui Jalur Yuridis

0

RadarKotaNews – Ketua Serikat Pekerja Kesehatan, Idris Idham meminta agar Rumah Sakit Islam (RSI) Pondok Kopi tidak memberlakukan Korbisnis, sebab, kasus tersebut bermula ketika Pihak manajemen tidak bisa melakulan Dialog, maka kami membawa kasus ini ke Luar.

Dari Kasus tersebut SPK melakukan Protes mengenai outsourching dan dipanggil Satu persatu oleh Pihak manajemen, “mereka mengatakan kecewa dengan kami, dari situ Jabatan Kami yang memprotes diturunkan.”

Termasuk kasus tentang Pensiun, dimana Pemberian Upah Pensiun tidak sesuai dengan apa yang harus diberikan, menurut dia, dana Pensiun ada yang dikurangi sebanyak 6 Juta 10 Juta, Namun Kasus tersebut dimenangkan oleh Pihak Pekerja.

Puncak Kasus ini, sebut Idris, adalah Pengambilan Obat yang tidak sesuai dengan Logis dan tidak sesuai Presedur, dimana Obat Kuat yang diambil Sebanyak 100 Butir sementara Prosedurnya hanya 4 Butir. Oleh karena itu, pihak kami melaporkan kepada PP Muhammadiyah Jakarta namun orang yang melaporkan Kasus tersebut dipanggil dan akan di PHK.

“Dari Kasus tersebut kami melakukan aksi, namun Pihak manajemen mengungkit berkaitan absen dan mengancam akan mem-PHK Para Pekerja.”kata Idris Saat Konferensi Pers yang di gelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di kantor LBH Jakarta Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pusat, Senin (10/09)

Selain itu Kami Serikat Pekerja Kesehatan (SPK) akan melakukan Perlawanan Sekeras-kerasnya melalui Jalur Yuridis, dan menggalang Solidaritas Nasional dan membawa Sidang ILO.(adrian)

Skorsing Semena Mena, ISTN Sambangi Komnas Ham

0

RadarKotaNews – Solidaritas Institut Sains dan Tehnologi Nasional (ISTN) berharap Komnas Ham memediasi, mencarikan solusi terhadap keputusan skorsing yang dilakukan oleh pihak Rektorat ISTN karena tindakan skorsing tanpa penjelasan adalah bagian dari kesewenang-wenangan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut sebagaimana di katakan koordinator ISTN Arif Nurrahman dalam aksinya di Kantor Komnas Ham Jalan Latuharhari, Menteng Jakarta Pusat, Senin (10/09)

Menurut Arif, Upaya memediasi untuk mencarikan solusi terhadap persoalan skorsing yang di terima, agar kedepannya dapat dicabut sehingga kami dapat aktif kuliah kembali guna menyongsong cita-cita dan masa depan kami.

“Kedepannya, kami berharap tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di kampus manapun.”pesannya.(adrian)

Diduga Ada Intervensi Pendeta Terhadap Proses Hukum Suherman

0

RadarKotaNews – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat bersama Persaudaraan Alumni 212 ( Forum Muslim Bekasi Raya ) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Walikota Bekasi jalan Ahmad yani Kota Bekasi, Jumat (07/09).

Koordinator aksi Ricky Fattama mengatakan bahwa saudara kita Suherman dan Solikin mereka menjadi bulan-bulanan pertanyaan dengan adanya laporan dari gereja yang langsung ditindak, sementara laporan islam terhadap kasus ibu sukma, victor laiskodat, cornelis hingga saat ini tidak diteruskan.

“luar biasa laporan pendeta ini ada intervensi apa terhadap proses hukum Suherman,”tegas Ricky

Selain itu, Ricky berharap kepada Jaksa dan Walikota tolong jangan sampai mempermainkan hukum.

“Kalau tidak dibebaskan maka kami siap melawan dan hadir kembali dan buat perhitungan, siap melawan sampai titik darah penghabisan,”ancam Ricky

Menurut dia, Walikota yang ber KTP Islam, “kita semua wajib berlaku adil, ini adalah perintah allah untuk berbuat adil sesuai dengan syariat.”katanya.(adrian)

Tidak Menghormati Hukum di Indonesia, KSBSI Geruduk Kedubes India

0

RadarKoraNews – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) gelar aksi unjuk rasa di Kantor Kedubes India Jalan HR. Rasuna Said Setiabudi Jakarta selatan, Kamis (06/09), mereka menuntut agar diberikan hak pesangon Ibu Erna berdasarkan Putusan PHI pada PN Jakpus.

Koordinator KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto menilai Kedubes India tidak menghargai keputusan PHI karena mereka juga tidak melakukan kasasi. “Pesangon ibu Erna 20 US Dollar blom dibayarkan.”

Terkait hal tersebut pihaknya berharap agar di hormati hukum yang ada di Indonesia, “Kami minta Kedubes india untuk menghormati keputusan PHI dan hormati segala bentuk peraturan di Indonesia.”

“Kami KSBSI peduli sesama Buruh Indonesia yang sedang dialami oleh Ibu Erna Amiarsih yang bekerja di Kedutaan Besar India untuk Indonesia, selama 3 thn lebih namun di PHK sepihak tanpa diberi konpensasi pesangon oleh pihak Kedubes India.”terang Dwi.

Sebab kata dia, Putusan PHI Jakarta dengan nomor : 64/PHI.G/PN.JKT.PST dengan Amar mendapatkan hak pesangon sebesar US. $ 20.464.88. Namun pihak Kedutaan mengabaikan putusan tersebut.

“Bayarkan hak pesangon Ibu Erna Amiarsih sesuai putusan PHI,”tegasnya.(adrian)

Korupsi Berjamaah Anggota DPRD, Kemendagri Keluarkan Diskresi

0

RadarKotaNews – Kementerian Dalam Negeri berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal banyaknya anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi, oleh karena itu, Tjahjo akan melakukan diskresi sebagai langkah dalam menangani masalah ini.

“Bagaimana supaya pemerintahan jalan, saya mengeluarkan diskresi saja,” ujar Tjahjo di luar gedung KPK di Jakarta, Selasa (04/09).

Dengan demikian, setiap keputusan politik pembangunan dapat diambil oleh pemerintah daerah.

Pasalnya, korupsi berjamaah tengah menjadi satu kasus serius yang ditangani oleh KPK. Ada kasus korupsi berjamaah yang melibatkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara, dan ada kasus serupa yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang.(ahy)

317 PNS yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Terkait Korupsi

0

RadarKotaNews – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, sebanyak 2.674 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian, sebanyak 2.357 orang masih berstatus PNS aktif, baru 317 yang diberhentikan dengan tidak hormat.

”Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS,” kata Kepala BKN, Bima Hari Wibisana di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/18).

Bima menyampaikan, data yang diperoleh BKN berasal dari penelusuran data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. BKN juga terus melanjutkan verifikasi dan validasi data-data.

“Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” tambah Bima.

Untuk menekan potensi kerugian negara, lanjut Bima, BKN melakukan pemblokiran terhadap data kepegawaian nasional PNS. Bima berharap, pemasalahan ini bisa terbongkar keseluruhan di tahun ini. Sehingga, para PNS menjadi bersih dari tindak pidana korupsi dan fokus bekerja.

“BKN berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini,” ujar dia.(meli)

Popular Posts

My Favorites

Pemerintah Jangan Terprovokasi Niat Busuk APINDO

radarkotanews.com - Hari ini buruh kembali mengelar aksi memasuki hari ke empat di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menko perekonomian. Tuntutan aksi yang...