Beranda Politik HMPI: Kepala Daerah Hanya Lahir Dari Proses Pilkada Yang Berkualitas

HMPI: Kepala Daerah Hanya Lahir Dari Proses Pilkada Yang Berkualitas

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) menggelar diskusi publik tentang pilkada serentak dan pemilu, pemilih berdaulat negara kuat di Media Center DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

“Saya melihat pilkada serentak dan pemilu akan menghasilkan kepala daerah yang memiliki minim integritas, lemah inovasi, miskin kreatifitas, dan rendah prestasi jika proses pilkada dominan diwarnai oleh politik uang, kampanye SARA dan menebar Hoax.”kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI), Andi Fajar Asti.

Menurutnya, HMPI yang lahir dari rahim reformasi merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan pemilih untuk menentukan pemimpin yang prorakyat dan punya visi besar membangun dan mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, HMPI akan terus melakukan pengawalan dan koreksi terhadap cara-cara berpolitik yang tidak mendidik. Termasuk akan memberikan catatan terhadap penyelenggara pemilu dan perbaikan sistem demokrasi secara komprehensif. HMPI yang berbasis kampus adalah tempat lahirnya gagasan-gagasan untuk perbaikan proses demokrasi termasuk didalamnya pilkada dan pemilu.

HMPI berharap perbaikan proses rekruitmen dan perkaderan dipartai politik harus serius untuk dibenahi. Jika ini sudah beres, maka partai politik baru bisa diandalkan sebagai pilar demokrasi yang di nanti-nantikan akan melahirkan pemimpin yang berkarakter dan berbudaya. Bukannya malah menghianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat dengan laku koruptif.

Diujung diskusi, Fajar berpesan kepada penyelenggara agar bekerja secara profesional, menjunjung kepentingan bangsa dan negara, mampu keluar dari tekanan kelompok atau partai tertentu. Walau demikian, ia memaklumi bahwa namanya pertarungan pasti ada kelompok yang tidak puas dari hasil pemilukada dan akan menempuh gugatan.

Di jelaskan Fajar bahwa langkah itu adalah hal yang biasa terjadi dalam proses berdemokrasi tetapi yang paling utama adalah bagaimana penyelenggara menjalankan demokrasi diatas aturan hukum yang berlaku. Tentu gugatan tidak menutup kemungkinan akan berujung di DKPP, PTUN atau Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, netralitas lembaga ini harus dijaga termasuk MK yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

Diskusi publik sebagai rangkaian dari Dies Natalis ke 19 HMPI turut dihadiri oleh Agus Hertanto (wakil ketua DPR RI), Wahyu (KPU RI), Rahmat Bagja (Bawaslu RI), Syamsuddin Radjab (Jenggala center) dan Razikin (DPP HMPI).(Wawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here