Beranda Hukum HMI-MPO Bogor Desak KPK Usut kasus Porda 2018 Jawa Barat

HMI-MPO Bogor Desak KPK Usut kasus Porda 2018 Jawa Barat

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor berunjukrasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/3/19).

Mereka meminta KPK untuk Segera mengusut dan menjadikan kasus Porda 2018 sebagai prioritas penyidikan dan penyelidikan.

Koordinator Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor, Lutfi Pratama mengkritisi suksesi kegiatan hanya melihat formalitas tanpa melihat beberapa antusias warga Kabupaten Bogor untuk turut berperan aktif menjadikan pelaksanaan PORDA sebagai pesta raya warga Bogor, bahkan informasi ini tidak sampai kalangan bawah.

Menurutnya, suksesi administrasi sampai saat ini kami tidak seutuhnya percaya dari semua laporan pertanggungjawaban Panitia Besar PORDA untuk anggaran yang dinilai sangat fantastis yakni mencapai l/4 trilyun dari APBD, mengingat indikasi permainan SPJ yang sering dilakukan oknum Birokrat yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sampai hari ini pun laporan penanggungjawaban PB PORDA Jawa Barat belum kunjung keluar dan tentunya hal sesuatu hal yang perlu kita kawal sampai ke ujung pangkalnya.

“Sukses Ekonomi, indikasi kegagalan PORDA harusnya bisa dihitung dari segi ekonomi, seberapa untungnya untuk warga dan APBD Kabupaten Bogor, padahal modal untuk pelaksanaannya mencapai 1/4 trilyun,”jelas Lutfi.

Bahkan kata dia, untuk menggandeng pemuda untuk mengelola bazar dengan melibatkan Dinas UKM dan UMKM Kabupaten Bogor, hal ini pula menyisakan persoalan karena suksesi ekonomi menjadi central dengan adanya bazar dan stand stand UKM, tetapi pada saatnya para UKM tidak maksimal dengan banyaknya stand yang tidak terisi.

Karna itu, Suksesi Budaya, perhelatan Porda Jawa Barat XIII ini tentu menjadi momentum untuk mempromosikan budaya lokal Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa barat pada Umumnya, akan tetapi faktanya di perhelatan itu tidak menampilkan sesi yang sifatnya kontinue mengenai pameran-pameran budaya.

Meski demikian, suksesi Prestasi, kabupaten Bogor menjadi Juara Umum dalam perhelatan PORDA tersebut, namun juara dengan segudang medali emas yang didapat oleh atlet dari berbagai cabang olah raga tidak menandai suatu warga Bogor kecuali hanya menjadi pencitraan bagi Bupati Nurhayanti yang akhir tahun ini akan menyerahkan tugasnya kepada Bupati terpilih, yang mungkin ini dijadikan kado terakhir pengabdiannya sebagai Bupati Kabupaten Bogor.

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kami menduga adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2,3, dan 4 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”tegas Lutfi.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here