Hingga April, Pemerintah Salurkan Dana PKH 3,19 Triliun

Jakarta, Radarkotanews.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hingga April 2016 pemerintah telah mendistribusikan dana perlindungan sosial melalui Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 3,19 triliun.

“Hingga April 2016 telah didistribusikan dana CCT atau PKH Rp 3,19 triliun di seluruh Indonesia, ” ujar Mensos usai pencairan PKH di Lobby Utama, Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Saat ini, kata Mensos, untuk pengembangan di 42 kabupaten/kota yang masuk dalam program perluasan cakupan pada Juni 2016. Ada 17 di antaranya berada di pegunungan tengah Papua.

“17 dari 42 kabupaten/kota yang masuk dalam program perluasan cakupan tersebut berada di pegunungan tengah Papua, ” ucapnya.

Ke-17 kabupaten/kota tersebut, memang membutuhkan persetujuan dari pihak yang akan menyalurkan dana PKH dengan tetap menggunakan basis Kantor Pos Indonesia dan komunitas.

“Penyaluran dana PKH di Papua, selain menggunakan Kantor Pos dan komunitas, juga sedang ditawarkan melalui layanan pihak perbankan, ” tandasnya.

Perbankan berpeluang menyalurkan dana PKH, sebagai bagian dari perluasan Layanan Keuangan Digital (LKD). Hari ini, LKPP melakukan penawaran agar masing-masing bank bisa mencairkan dan menjadi dari penguatan LKD.

“Melalui penawaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memasukkan dalam e-katalog dimana masing-masing bank, baik pemerintah maupun swasta bisa menyalurkan dana PKH sebagai perluasan LKD tersebut, ” katanya.

Sementara itu, bagi bekas pengungsi Timor Timur (Timtim) di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Peraturan Presiden (Perpres) sudah turun dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) dan data terverfikasi 34 ribu warga masing-masing Rp 10 juta.

“Hari ini, kita mengunggu harmonisasi  Peraturan Menteri Sosial (Permensos)  bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPKP nanti setelah penghitungan tim kemungkinan besok selesai akan masuk KPN supaya bisa segera dicairkan dan distribusikan kepada warga,” tandasnya. (IV)