Beranda Internasional Hasil Kunjungan TIM DPR RI Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahap I

Hasil Kunjungan TIM DPR RI Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahap I

0
BERBAGI

 

RadarKotaNews – Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M Tahap I selama 7 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa unsur penyelenggaraan adalah kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Tim DPR-RI mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahap Pertama dilakukan mulaj Ianggal 18 Agustus 2017, dengan tujuan untuk memastikan fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya di tanah suci sesuai dengan apa yang telah disepakati di Komisi VIII DPR RI.

Dalam pengawasan kali ini secara umum, tim pengawas DPR RI menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah bekerja melayani Tamu Allah Jemaah Haji Indonesia. Kementrian Agama sebagai penanggungjawab bekerja dengan baik, namun masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksesuaian harapan dalam pemondokan Jemaah haji di Madinah dan Mekkah. Juga terdapat keluhan tentang waktu distribusi konsumsi Jemaah haji di Madinah dan Mekkah, perlindungan Jemaah haji dan layanan kesehatan.

Setelah melakukan pengawasan persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M selama di Arab Saudi Tim Pengawas DPR RI mendapatkan temuan-temuan Sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemondokan

A. Madinah

Ditemukan pemondokan sejauh 1.200 meter dan diluar wilayah Markaziah yaitu 18 kloter atau sekitar 8.000 jemaah, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan yang sudah ditetapkan yaitu semua pemondokan akan ditempatkan di daerah Markaziah. Terdapat pemondokan yang tidak layak dijadikan tempat bagi jemaah haji, dikarenakan fasilitas hotel pemondokan yang tidak mendukung seperti kondisi pemondokan yang kurang terawat, lift yang kecil, air yang rusak dan jumlah lift yang hanya dua, sehingga mengganggu kenyamanan dan kecepatan pergerakan jemaah haji naik dan turun.

Terdapat juga Rasio kamar yang dihuni bervariasi mulai dari 4,5,6 bahkan 7 jemaah untuk satu kamar, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi jemaah haji. Ada penempatan pemisahan di satu kloter dengan jarak yang jauh sehingga menyulitkan jemaah berkoordinasi dengan ketua kloter, bimbingan pembinaan dan bertemu dengan jemaah lainnya yang sesama kloter.

B. Makkah

Pemondokan di Makkah terdapat keluhan tentang jauhnya jarak dari Masjidil Haram yang menyebabkan potensi kelelahan dan tersasar serta pada menjelang puncak haji bus shalawat dihentikan karena kepadatan dan penghentian operasional dari pemilik bus.

2. Pelayanan Katering

A. Madinah

Ditemukan konsumsi yang basi sebelum diedarkan sebanyak 3.334 kotak makan sebelum dibagikan kepada jemaah haji. Setelah melakukan kunjungan ke perusahaan katering tersebut dan melakukan pertemuan disimpulkan bahwa terjadi salah mekanisme pengelolaan makanan yang membuat konsumsi menjadi basi. Perusahaan belum profesional dan memiliki standar operasional prosedur yang aman, higienis dan modern.

Selain persoalan makanan basi, manajemen distribusi konsumsi untuk sampai ke jemaah haji banyak dikeluhkan karena bertepatan jemaah haji berangkat ibadah ke Masjid Nabawi yaitu untuk makan siang konsumsi datang , rata-rata jam 12.00 WAS dan untuk makan malam jam 17.00 -I9.00 WAS sedangkan untuk makan pagi ada beberapa jemaah mangeluhkan mencari makan karena lokasi di sekitanya tidak ada yang menjual makanan

B. Makkah

Terdapat masalah konsumsi basi yang ditemukan 5 buah di pemondokan Al Lulua sektor 5 Makkah. Masalah distribusi konsumsi juga sama dikeluhkan bertepatan dengan jemaah beribadah ke Masjidil Haram.

3. Manajemen Petugas Haji

A. Madinah

Rasio petugas haji terhadap jemaah haji di Madinah memang dirasa sangat kurang, temuan ini jelas terlihat bahwa khusus sektor di masjid Nabawi maupun Madinah petugas terasa kewalahan karena banyak jemaah haji yang kesasar, mengeluh sakit, merasa kehilangan barang, kehilangan uang, ada orang tidak dikenal yang melakukan permintaan dengan cara memaksa kepada jemaah. Total kerugian bagi jemaah di Madinah yaitu uang senilai 15 juta dan SAR 14.300, Handphone, Kursi roda 9 jemaah dan kecelakaan lalu lintas dengan 1 korban gegar otak dan l korban meninggal.

B. Mekkah

Rasio petugas haji terhadap jemaah haji di Makkah dirasa sangat kurang sekali yang dikarenakan area yang luas baik di Masjidil Haram maupun tersebarnya terminal bus dan pemondokan jemaah haji Jemaah kesasar masih terlihat, adanya kejadian tindak kriminal penipuan dan perampasan bermodus minta sedekah kepada 6 jemaah dengan kerugian mencapai 22, 4 juta dan SAR 5.500 serta 1 Handphone dan dokumen serta kehilangan akibat kelalaian dengan kerugian senilai 13,4 juta dan SAR 9.394 dengan 13 korban.

Petugas kurang terlihat secara berbeda dikarenakan atributisasi yang kurang menonjol misalkan membawa tiang kayu papan petunjuk, bendera atau atribut yang dirasa cukup menonjol terlihat. Selain itu, pengaturan manajemen distribusi petugas juga dirasa ditemukan ketika dilapangan misalnya di Masjidil Haram cuma ada 2 petugas minta tambahan petugas tidak diberikan, sehingga sangat kewalahan.

4. Penangnnan kesehatan

A. Madinah

Penanganan kesehatan di Madinah terasa cukup baik, namun kekurangan petugas juga terlihat sehingga cukup kesalahan dan di sektor khusus Masjid Nabawi terkadang sampai tidak ada petugas dikarenakan semua sedang bertugas menangani jemaah yang sedang membutuhkan pertolongan.

B. Mekkah

Untuk Penanganan kesehatan di Makkah maka didirikannya Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang baru berdiri setara dengan rumah sakit tipe c dengan standar Indonesia, penanganan tenaga kesehatan cukup baik dengan respon yang cepat namun dirasakan sangat kekurangan dokter dan obat-obatan. Ada jemaah mengeluh karena obat harus dibeli ke farmasi di luar sehingga merasa sangat mahal. Selain itu, juga terdapat kekurangan mobil ambulance serta peralatan penunjang kesehatan di kantor kesehatan haji Indonesia (KKI-II).

5. Pelayanan Transportasi bus Jemaah Haji di Madinah dan Makkah Secara umum tidak ditemukan adanya keluhan bus, namun khusus bus shalawat sering dimasuki oleh jemaah haji dari negara lain dan kekurangan petugas transportasi. Selain itu, pemerintah harus mengantisipasi mengingat menjelang puncak haji angkutan bus shalawat berhenti beroperasi karena ditarik oleh pemilik bus karena kepadatan jalanan yang tidak memungkinkan. Sehingga jemaah yang tinggal jauh dari masjidil haram tidak dapat menggunakan bus shalawat.

6. Temuan tambahan Tim Pengawas Terdapat keluhan terjadinya praktek rentenir penukaran uang Saudi Arabian Riyal (SAR) pecahan 500 yang didapatkan jemaah haji sebagai living cost dengan sistem penukaran SAR 500 menjadi SAR 420 di embarkasi haji. Hal ini sangat merugikan bagi jemaah haji terkait dengan perlindungan jemaah dari praktek-praktek rentenir dan riba di Iingkungan embarkasi haji atau asrama haji.

Tas samping dan koper jemaah haji dirasakan tidak tahan lama dan cepat rusak padahal ini menjadi tempat menyimpan barang berharga/dokumen/paspor jemaah yang penting.

Terjadi badai angin dan hujan pada tanggal 21 Agustus 2017 yang menimpa di Arafah, Mina dan Muzdalifah sehingga menimbulkan kerusakan tenda baik itu ringan maupun hiIangnya tenda karena terbang terbawa angin sejumlah 2 buah.

Seluruh temuan ini sudah di sampaikan dan di konfirmasi kepada Menteri Agama RI pada saat pertemuan di Kantor Daerah Kerja (Daker) penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Makkah. Selanjutnya diharapkan adanya tindak Ianjut yang dapat ditingkatkan mengingat penyelenggaraan ibadah haji akan memasuki puncak haji dan setelah itu persiapan pemulangan jemaah haji ke Indonesia. Temuan ini juga ditindak lanjuti oleh Tim DPR-RI mengenai Pengawasan terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahap II yang akan bertugas pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 7 September 2017.

Jakarta, 24 Agustus 2017

TIM DPR RI Mengenai Pengawasan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahap I

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here