Beranda Suara Rakyat Hakim Tipikor Abaikan Fakta Persidangan Pada Vonis AHM

Hakim Tipikor Abaikan Fakta Persidangan Pada Vonis AHM

0
BERBAGI

(hasil penelusuran bpkp, negara tidak mengalami kerugian)

Oleh: Rahman Latuconsina, SH

Sejatinya esensi dari Korupsi adalah yang menimbulkan kerugian pada Negara, atau dengan kata lain ada uang negara yang diselewengkan. Pada Kasus Pengadaan lahan Bandara Bobong di Taliabu-Maluku Utara dengan terdakwa mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus, unsur tersebut tidak terpenuhi, karena hasil penelusuran BPKP; Negara tidak mengalami kerugian. Entah apa yang mengilhami Hakim Lukas Prakoso sehingga bisa berpendapat lain, referensi apa sehingga Lukas bisa menyimpulkan APBD 2009 mengalami kebocoran senilai Rp 3,4 miliar. Ini yang menjadi perdebatan menarik pada putusan 4 Tahun AHM pada Senin (8/4).

Banyak kalangan menilai bahwa Vonis 4 Tahun yang dijatuhkan Hakim Tipikor adalah yang terbaik bagi AHM. Mengingat pada banyak contoh kasus Korupsi di Tipikor, banyak yang banding namun malah naik lebih tinggi putusannya, namun Saya mempunyai pendapat yang berbeda. Saya menilai dalam Hal ini AHM bukan meminta belas-kasihan Hakim, bukan meminta dihukum serendah-rendahnya, tapi dalam hal ini AHM mencari keadilan. Keadilan yang hampir menjadi tabu di Negara Hukum tercinta ini.

Bagi sang pertarung seperti AHM, kalah dan menang bukan semata menjadi hakekat sebuah pergumulan, namun lebih kepada proses dalam pertarungan itu sendiri. AHM seperti ingin menyampaikan pesan bahwa putusan Lukas bukan akhir dari segalanya pada perjalanan politiknya, maka keniscayaan untuk banding demi mencari keadilan itu menjadi sebuah keharusan.

AHM kini menjadi icon bobroknya penegakan supremasi hukum di Indonesia, vonis kepada AHM bisa menjadi potret buram matinya Hukum di Republik ini.

Saya menilai pasal yang disangkakan kepada AHM harus gugur dengan sendirinya pasca rekomendasi dan inavestigasi BPKP. Sehingga wacana bahwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak seharusnya menjadi kontruksi Hukum pada putusan Hakim.

Bagaimana mungkin Negara tidak mengalami kerugian, kemudian disatu sisi terdakwa harus membayar sebesar Rp 650jt lalu mendapat putusan bersalah dan Vonis 4Tahun.

“Hal ini kemudian yang menyayat rasa keadilan Masyarakat kie raha Maluku Utara.”

Kasus dugaan korupsi AHM sudah menjadi rahasia umum bahwa bermotif politik, dan sarat dengan kepentingan. Sehingga banyak fakta Hukum yang terabaikan. Seharusnya Hakim Tipikor memperhatikan hasil temuan BPKP, karena BPKP adalah lembaga Negara, jika kemudian rekomendasinya tidak menjadi putusan Negara maka Saya menyarankan untuk dibubarkan saja BPKP !!!.

Penulis adalah Presedium Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here