Beranda Hukum Gerakan Petani Desa Tirta Mulya Menggugat Sambangi Komnas HAM

Gerakan Petani Desa Tirta Mulya Menggugat Sambangi Komnas HAM

60
0
BERBAGI
alterntif text

RadarKotaNews – Gerakan Petani Desa Tirta Mulya Menggugat, gelar aksi unjuk rasa di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhari Menteng, Jakarta Pusat, selasa (02/10/18), massa menuntut gugurkan akte perdamaian yang dibuat Komnas HAM dan PT. SAM – EL yang dibuat sepihak tanpa persetujuan mesyarakat penggugat.

Selain itu massa juga berharap agar di kembalikan tanah untuk rakyat yang dirampas oleh PT. SAM-EL (Selatan Agro Makmur Lestari).

Koordinator aksi, Davidson, SH mengatakan, Kami dari Gerakan Petani Desa Tirta Mulya Menggugat datang ke Kantor Komnas HAM akan menuntut Nurcholis selaku komisioner Komnas HAM terkait persoalan konflik sengketa lahan masyarakat transmigrasi/Swakarsa Dusun III Tepungsari Desa Tirta Mulya Kec. Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatra Selatan dengan PT. SAM-EL (Selatan Agro Makmur Lestari).

“Sudah 7 Tahun kami berjuang, kami dijadikan bola pimpong oleh pihak Kecamatan dan Kabupaten.”sesalnya

Selain itu pihaknya tidak pernah menandatangi Akte Mediasi, tapi tau-tau akte mediasi tersebut dikeluarkan/diterbitkan. Sebab kata dia, dalam penerbitan Akte Mediasi tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi unsur seperti tidak ada pihak dari Kepolisian dan TNI yang menyaksikan penerbitan Akte Mediasi tersebut.

Karna itu, Kami meminta Nurcholis selaku Komisioner Komnas HAM bertanggung jawab atas penerbitan Akte Mediasi tanpa diketahui oleh warga Tirta Mulya.

Perwakilan aksi Davidson, SH. menemui Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) bersama Amirudin Harahap (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan) dan Rida Wahyuni (Staff Mediasi) di Ruang Pengaduan Komnas HAM

“Kita telah membuat laporan tentang akte perdamaian, kita menduga dari prosedural Komnas HAM ada yang salah dalam penerbitan Akte Perdamaian dan tidak sesuai prosedur hukum.”kata David perwakilan aksi unjuk rasa.

Selain itu kami juga meminta bukti laporan yang telah kami kirim ke Komnas HAM apakah sudah ditindak lanjuti atau belum. Sebab, kita minta pihak Komnas HAM datang ke lokasi untuk melihat fakta yang terjadi.

“Kenapa pihak Komnas HAM dalam menerbitkan Akte Perdamaian tersebut tidak melibatkan masyarakat yang terkena sengketa lahan tersebut. Pasalnya, dalam surat Akte perdamaian tersebut ada 20 poin, namun tidak ada Satu (1) poin pun yang berpihak kepada masyarakat.”jelas David.

Karna itu, Komnas HAM sudilah membenahi tentang Surat Perdamaian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Dan mengembalikan lahan kami agar kami bisa bercocok tanam untuk anak cucu kami nanti.

Dalam kesempatan yang sama pihak Komnas Ham mengatakan bahwa sudah sangat bagus, sudah datang kesini, berarti bapak-bapak sudah mengerti hukum.

“Tolong sampaikan ke warga yang ada dikampung sana, pihak Komnas HAM akan segera mencari solusi dan mencari langkah-langkah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.”ujarnya.(adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here