Beranda Nasional GEKANAS Kepung MK, Tolak Judicial Review UU No. 2/2004 PPHI Harus PP...

GEKANAS Kepung MK, Tolak Judicial Review UU No. 2/2004 PPHI Harus PP 78/2015 Tentang Pengupahan

0
BERBAGI

RKNews.com, Jakarta – Ratusan massa mengatasnamakan dirinya dari Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), menggelar aksinya di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat Jakarta, selasa (27/09).

Koordinator GEKANAS, Prapto mengatakan, Pada saat ini pemerintah semakin memperkuat kebijakan upah murah. pemerintahan Jokowi – JK secara nyata nyata melanggar komitmennya sendiri yang tertuang dalam bentuk  nawacita untuk menjalankan TRILAYAK (kerja layak, upah layak dan hidup ayak).

“Pemerintah harus secepatnya mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, karena dalam pembuatan telah melanggar UUD Tahun 1945 dan Perundang-undangan, serta merugikan pekerja/buruh Indonesia.”ujar Prapto dalam aksinya.

Selain itu, dirinya menegaskan, Apabila tuntutan pencabutan PP No. 78 Tahun 2015 tidak disahkan oleh Presiden RI, maka GEKANAS akan menyampaikan SOMASI kepada Presiden RI.

Kemudian sambung Prapto, dalam membentuk PP No. 78 Tahun 2015, Pemerlntah telah dengan sengaja menginjak injak konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan seperti Sbb ;

Pertama, Melanggar Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRl Tahun 1945
Kedua, Melanggar Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
Kedua, Melanggar UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketiga, Bertentangan dengan Konvensi ILO No. 144 Mengenai Konsultasi Tripartit yang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 26 Tahun 1990.
Kelima, Bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan pengupahan. terang Prapto.

(Bayu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here