Gajah Bertarung Atau Pesta, Rumput Tetap Yang Akan Terinjak Injak

Radarkotanews.com – Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta.

DPRD DKI main mata?

Paripurna DPRD DKI Jakarta soal Pengesahan Rancangan Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan pantai utara yang terus molor dan dan gagal sampai saat ini.

Sementara pembangunan reklamasi teluk Jakarta terus berjalan seperti pada pulau G. Dan bahkan sudah Sepuluh pulau telah diberikan izin oleh PEMDA DKI. Belum selesai dengan sengketa Izin Reklamasi Pulau G, Gubernur kemudian menerbitkan izin baru secara diam-diam. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada nelayan tradisional serta pembangunan yang berorentasi menjaga kelangsungan lingkungan dan kehidupan.

Sudah Amdal dan reklamasi
–          Pulau C oleh PT Kapuk Naga Indah, 276 hektare, sudah reklamasi
–          Pulau D oleh PT Kapuk Naga Indah, 312 hektare, sudah reklamasi
–          Pulau E oleh PT Kapuk Naga Indah, 284 hektare
–          Pulau F oleh PT Jakarta Propertindo, 190 hektare
–          Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudera, 161 hektare, sudah reklamasi
–          Pulau H oleh PT Intiland Development, 63 hektare
–          Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi, 405 hektare
–          Pulau K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, 32 hektare, sudah reklamasi
–          Pulau L oleh PT Manggala Krida Yudha, 481 hektare, sudah reklamasi
–          Pulau N oleh PT Pelabuhan Indonesia II, 411 hektare, sudah reklamasi

Belum Amdal
–          Pulau A oleh PT Kapuk Naga Indah, 79 hektare
–          Pulau B oleh PT Kapuk Naga Indah, 380 hektare
–          Pulau J oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, 316 hektare
–          Pulau M oleh PT Manggala Krida Yudha, 587 hektare
–          Pulau O oleh PT Kawasan Berikat Nusantara, 344 hektare
–          Pulau P oleh PT Kawasan Berikat Nusantara, 463 hektare
–          Pulau Q oleh PT Kawasan Berikat Nusantara, 369 hektare

Kecurigaan itu kian mengemuka karena pemerintah Jakarta tak pernah mengumumkan secara terbuka analisis tersebut. Apalagi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) berencana menghapus analisis dampak lingkungan karena menghambat investasi katanya. Ironis bukan?

Sementara polemik pro kontera telah menjadi pembicaraan terbuka. Bahkan korban telah terjadi dipihak penduduk khususnya nelayaan diperairan pantai utara. Matinya jutaan ikan. Belum lagi tarik menarik antar lembaga pemerintahan. Jelas tak ada niat pemerintah menjelasan secara jujur apa dan bagimana kebijakan itu lahir dan kenapa harus seperti dipaksakan dan main tak umpet dengan rakyat?

Disisi lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana fungsinya mengawasi setiap kebijakan Pemerintah Daerah seperti hanya sebuah peran tertulis saja tanpa terlihat nyata dalam prakteknya.

DPRD punya kewajiban untuk memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah agar DPRD dalam menjalankan fungsinya membuat setiap kebijakan pemerintah daerah tidak menghilangkan sumber-sumber kehidupan, tidak memiskinkan masyarakat, tidak menindas, dan tidak merampas sumber penghidupan.
Disinilah peran dan fungsi dewan dipertanyakan.

Wajar jika DPRD akhirnya dianggap oleh publik telah main mata dengan kebijakan yang jelas-jelas telah merugikan bagi kehidupan masyarakat dan memiliki ancaman lingkungan di DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia.

Seriuskah DPRD DKI mengawasi setiap kebijakan GUBERNUR warisan DKI? Atau hanya Sandiwara Politik yang terus dimainkan agar rakyat terpecah sementara kaum modal terus mengerus, meraup keuntungan dibalik polemik dan derita rakyatnya?

“Gajah bertarung atau pesta, rumput tetap yang akan terinjak injak’, mungkin itu istilah yang tepat saat ini terjadi di DKI Jakarta.
Saatnya nanti waktu dan rakyat sendiri yang kan menjawab.
Kepada siapa sebenarnya mereka berpihak.
 
Oleh :

EDYSA TARIGAN GIRSANG
Ketua Umum Badan Relawan Nusantara

(SA)