Beranda Hukum FPR : Kutuk penggusuran paksa Warga Kampung Darussalam Tangerang

FPR : Kutuk penggusuran paksa Warga Kampung Darussalam Tangerang

65
0
BERBAGI
alterntif text

RadarKotaNews – Pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB aparat gabungan yang terdiri Satpol PP, polisi dan TNI yang berjumlah sekitar 200 orang bersama pihak dari Pemda Kota Tangerang datang ke pemukiman warga Darussalam untuk melakukan penggusuran terhadap 35 orang, termasuk 9 wanita dan 12 anak, adalah ahli waris dari Ahmad Fatah yang sudah menempati tanah dan bangunan seluas 380 m2 yang beralamat di Batujaya Utara RT.003 / RW.003 Kel. Batujaya, kec. Batuceper sejak tahun 1959 yang merupakan Tanah Titisara (Tanah Desa).

Awalnya sempat terjadi negosiasi antara warga dan pihak Pemda Kota Tangerang selama kurang lebih 10 menit warga yang menanyakan dasar hukum penggusuran, disaat yang bersamaan warga yang mengetahui kedatangan Becho mereka membuat barikade untuk menghalangi becho yang siap untuk menghancurkan rumah.

”Namun warga langsung didorong oleh aparat gabungan hingga ke ujung gang ketika proses negosiasi sedang berlangsung.”kata Kordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR Jakarta), Sujak Supriyadi dalam pesan tertulisnya, Rabu (03/10/18)

Menurut dia, Aparat berulang kali mengatakan warga harus melalui proses hukum namun aparat sendiri tidak melalui proses hukum dengan mengintimidasi warga dan Komite anti penggusuran batuceper yang bersolidaritas kepada warga Darussalam.

Dengan adanya kasus terserbut warga yang menempati tanah dibelakang SDN 1 Batuceper telah dilanggar sejumlah haknya, seperti :

1. Hak atas Perumahan dijamin dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 28H ayat (1),

2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 129,

3. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 40, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya) Pasal 11 ayat (1), Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1),

4. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h, Konvensi Hak Anak Pasal 27 Ayat 3, General Comment No. 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak,

5. General comment No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa.

Semua aturan hukum dan hak asasi manusia, baik dalam regulasi nasional maupun regulasi internasional diatas menunjukan bahwa penggusuran secara paksa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih lanjut, berdasarkan pada resolusi 1993/77a, tentang Forced Eviction (panggusuran secara paksa) adalah pelanggaran berat HAM, terutama hak akan tempat tinggal yang memadai.

Perlu diperhatikan, bahwa tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, baik dalam jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

Selain kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh warga, juga terdapat berbagai pelanggaran hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah meliputi Pelanggaran Terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”) dan Pelanggaran Pasal 1963 KUHP Perdata.

Dimana berdasarkan ke-2 peraturan perundang-undangan tersebut, warga Darussalam di Batujaya Utara RT.003 / RW.003 Kel. Batujaya, kec. Batuceper Kota Tangerang merupakan pihak yang paling berhak mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal ini didasarkan pada penguasaan bidang tanah oleh warga sejak Tahun 1959 dan perlu diperhatikan bahwa meskipun tidak mempunyai sertifikat, warga menguasai tanah tersebut melalui pemberian tanah titisara pada tahun 1959 dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Sementara itu, disisi lain Pemda Kota Tangerang yang ingin mengusai lahan yang ditempati 35 Warga Darussalam tidak pernah menunjukkan (sertifikat) yang dimilikinya sebagai bukti kepemilikan sah.

Bersadarkan paparan singkat diatas Front Perjungan Rakyat Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan dan Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang yang dibantu oleh satpol PP, Polisi dan TNI adalah kejahatan dan melanggar hak asasi manusia. serta menuntut Hentikan intimidasi serta bebaskan seluruh warga ditahan oleh aparat gabungan tanpa syarat.

Selain itu Front Perjuangan Rakyat Jakarta menyerukan kepada seluruh rakyat secara khusus kepada anggota Front Perjuangan Rakyat untuk mendukung perjuangan warga Darussalam untuk mendapatkan jaminan tempat tinggal.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here