Beranda Ekonomi FITRA Sambut Hari Keterbukaan Data Internasional

FITRA Sambut Hari Keterbukaan Data Internasional

0
BERBAGI

Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

RKNews – Untuk memperingati Open Data Day (ODD) Internasional 2019 yang jatuh pada tanggal 2 Maret 2019, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan kegiatan akses data anggaran di kantor Seknas FITRA. Krisna Murti dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI turut hadir sebagai salah satu narasumber acara tersebut. Peserta yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, anggota KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), dan NGO (Non Governmnet Organization) turut berpartisipasi.

Sekjen FITRA, Misbah Hasan berpendapat “kita sebagai penduduk Indonesia harus care terhadap anggaran negara karena itu juga milik kita bersama.” Data tersebut nantinya akan sangat berguna bagi masyarakat, dunia kampus, atau NGO (Non Governmnet Organization) dalam melakukan analisis anggaran untuk memperkaya kajian atau advokasi.

Senada dengan Misbah, Krisna Mukti mewakili Kementerian Keuangan RI mendukung mendukung acara tersebut “Ini (ODD) merupakan bentuk transparansi anggaran, kita bisa mengakses data tersebut untuk melihat kira-kira pemerintah memiliki aktivitas apa, data yang disediakan apa, bentuknya apa, jumlahnya berapa, kalau yang termasuk open data bentuknya adalah excel, jadi data tersebut gampang dibuka kemudian diolah kembali dengan excel atau dalam program apapun untuk membuat kajian, datanya tentu juga harus berasal dari sumber yang baik.”

Open Data Day sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2017, Indonesia baru bergabung di tahun ini. FITRA tentu merasa sangat terhormat dan beruntung dapat menjadi Host Open Data Day Indonesia pada tahun 2019 dengan bekerja bersama Kementerian Keuangan.” ujar Betta Anugrah sebagai Ketua Pelaksana ODD.

Beberapa negara lain juga menyelenggarakan ODD di antaranya adalah Mexico, Chile, Colombia, Argentina, South Africa, Uruguay, dan Mexico City. Sehari penuh publik serentak diajak membuka data dan mengolahnya. Ini juga bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk peduli terhadap data anggaran yang sudah dibuka pemerintah lewat portal online, hal ini tentu bisa meningkatkan kualitas data anggaran publik. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan verifikasi data secara langsung untuk meng-counter hoax atau berita bohong.

Masih Ada Daerah yang Tertutup
Portal data anggaran yang disajikan oleh Kementerian Keuangan secara keseluruhan sudah cukup lengkap baik yang tersedia di portal DJA (Dirjen Anggaran) atau di portal DJPK (Dirjen Perimbangan Keuangan). Akan tetapi keterbukaan data anggaran di portal online pemerintah daerah masih rendah. Pada tahun 2019 saja, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 23,5% provinsi saja yang menyediakan dokumen anggaran tahun 2019 di portal online daerah, Jika kita telusuri lebih dalam lagi khusus dokumen anggaran tahun 2019, sebanyak 82,4% daerah belum meng-update data anggaran. Sisanya sebanyak 47,1% daerah hanya menyediakan dokumen anggaran tahun 2018, dan 52% daerah hanya menyediakan dokumen anggaran tahun 2017.

Padahal berdasarkan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 3 menyatakan “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

Jika pemerintah daerah tidak menyediakan dokumen anggaran di portal online, hal ini mengakibatkan sulitnya masyarakat melakukan akses dan monitoring terhadap implementasi atau proses penganggaran, apalagi jika pemerintah hanya menyediakan jalur permohonan (surat) tidak semua daerah secara geografis bisa mengakses dengan mudah. Data yang tersedia juga di harapkan open akses, yaitu bisa di oleh menjadi data analisis, tidak hannya menyajikan data dalam bentuk scanan atau hannya dalam bentuk gambar (spanduk).

Berdasarkan kajian Local Budget Index FITRA pada tahun 2017 di 70 kabupaten-kota, derajat transparansi masih rendah dengan indeks rata-rata mencapai 0,58. Dari total permintaan atas 2.380 dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan ke pemerintah daerah, hannya 427 dokumen yang tersedia dan dapat di akses, 997 dokumen bisa diakses dengan permohonan surat (1-45 hari masa kerja), 614 dokumen tersedia tetapi tidak bisa diakses, 200 dokumen tidak dibuat atau tidak ada respon dari pemerintah daerah, dan 142 dokumen tidak dinilai karena tidak ada kejelasan progres pengumpulan data dari peneliti lapangan. (sumber: Local Budget Index 2017).

Tidak hanya eksekutif, berdasarkan data olah FITRA pada tahun 2018, dari 548 website legislatif kabupaten, kota, dan provinsi, hanya 37,8% yang aktif, 9,5 tidak aktif, dan sebanyak 52,7 tidak memiliki website. Menurut Gulfino “hal ini tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, apalagi legislatif pusat (DPR-RI) memiliki semangat Open Parliament yang bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif.”

Bersama dengan momentum ODD 2019, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran merekomendasikan;

– Mendorong Kementerian/lembaga di level pusat dan kabupaten/kota di level provinsi untuk memperbaiki data base dan membuka dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan UU KIP 2008 pasal 15 huruf d.

– Mendorong kabupaten/kota untuk menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi pengelolaan Anggaran daerah.

– Mendorong KIP, kemendagri, dan kemenkeu untuk mengberikan hukuman bagi badan publik yang tidak membuka data anggaran secara transparan.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here