FITRA Menolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak

Radarkotanews.com – Terbongkarnya dokumen Panama Papers secara internasional membuktikan bahwa keinginan warga masyarakat untuk menghindari pajak tinggi. Seperti diketahui Panama Papers adalah sebutan terkait bocornya data ribuan klien perusahaan pengelola investasi asal Panama, Mossack Fonseca. Jutaan dokumen itu memuat mengenai individu dan entitas bisnis yang memanfaatkan perusahaan offshore untuk menghindari pajak dan melakukan pencucian uang.

Dijelaskan Sekjen FITRA, Yenny Sucipto mengatakan bahwa, terdapat banyak nama dari Indonesia yang masuk di Panama Paper. Rata-rata Pengusaha dan Politisi. Nama yang cukup bikin tercengang adalah tercatutnya Nama Rini Soemarno. Sebab ia merupakan Menteri BUMN yang notabene merupakan bagian dari Pemerintahan saat ini.

“Respon Pemerintah untuk saat ini masih bertindak secara pasif. Jika melihat negara lain, di Islandia, perdana Menterinya langsung mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Di Inggris, pemerintahan negara tersebut membentuk tim khusus untuk menyelidiki persoalan Panama Paper.”ujar Yenny Sucipto dalam rilisnya di Jakarta, sabtu (09/04/2016).

Sambung Yenny, di Panama, telah membentuk komisi Independen untuk mengevaluasi sistem transparansi dan hukum negara tersebut. Sedangkan di Prancis, memasukan Panama sebagai daftar hitam negara pengemplang pajak. Di Belahan lain, Negara Amerika Serikat, mengeluarkan aturan untuk memaksa Bank mencari identitas orang yang bertanggung jawab pada perusahaan palsu (sheel Company) yang menjadi mengatas namakan dokumen di Panama Paper. Artinya pemerintah di banyak negara merespon cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen Panama Paper.

Sedangkan di Indonesia Yenny menilai, DPR-RI justru meresponnya dengan langkah lain yang cenderung tidak masuk akal, yaitu mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty. Jelas. Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Para pihak yang terlibat dalam Panama Paper merupakan pihak-pihak pendosa negara, pengemplang pajak. negara mengalami kerugian pada tindakannya. Sedangkan Tax Amnesty tak lebih dari karpet merah yang memposisikan pendosa negara sebagai penyelamat negara. Logika macam apa yang coba dihadirkan?

Untuk itu FITRA merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Menolak adanya pembahasan tax amnesty, karena bukan solusi untuk membangun sistem perpajakan di Indonesia, seharusnya para pengemplang pajak dan pelaku money laundry harus ditindak tegas secara hukum bukan malah diampuni

2. Menolak tax amnesty karena tidak berpengaruh pada kontribusi dalam APBN

3. Presiden harus transparan terhadap nama-nama yang masuk dalam daftar panama papers, dan menindak tegas secara hukum bagi yang terbukti mengemplang pajak dan melakukan money laundry

4. Presiden harus mereshuffle segera mungkin jajaran kabinetnya, yang daftar namanya masuk dalam panama papers, seperti yang dilakukan di negara-negara lain. (ID)