Enam Alasan Seleksi Anggota BPK RI Terindikasi Ilegal!

BPK

Fraksi PKB Sudah Mencabut Dukungan Terhadap 32 Calon. Kenapa Komisi XI Tetap Melanjutkan Fit and Proper Test?

RadarKotaNews – Rakyat dan negara ini membutuhkan para pejabat BPK yang benar-benar memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme agar BPK sebagai lembaga tinggi negara mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga harta negara.

Untuk mendapatkan pejabat BPK yang demikian itu, diperlukan proses rekrutmen atau seleksi yang profesional, kredibel, dan dapat dipercaya oleh rakyat. Namun, pemilihan calon Anggota BPK RI periode 2019-2024 diwarnai oleh berbagai manuver dari DPR antara lain indikasi kebohongan publik, indikasi pelanggaran peraturan, serta indikasi politik uang.

Dapatkah rakyat berharap mendapatkan pejabat BPK yang ideal dengan proses seleksi yang demikian? Jawabannya tidak!

Faktualnya, proses seleksi Anggota BPK tidak mencerminkan azas-azas keterbukaan dan keadilan, dan justru seperti panggung sandiwara yang dipenuhi intrik dan kebohongan. Indikasi-indikasi atas hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR melakukan kesalahan fatal di mana mereka berinisiatif melakukan uji makalah calon Anggota BPK sebagai prasyarat mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur uji makalah di dalam UU BPK maupun Peraturan DPR atau Tata Tertib DPR. Uji makalah juga tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah pemilihan Anggota BPK. Seharusnya uji makalah dilakukan bersamaan dengan uji kelayakan dan kepatutan. Namun, Komisi XI tetap bersikukuh mempertahankan 32 nama yang lolos uji makalah. Komisi tidak mengindahkan hasil rapat Pimpinan DPR dan Komisi XI yang merekomendasikan semua nama yang mendaftar diproses.

2. Jika uji makalah yang bersifat subjektif itu dilakukan, maka seharusnya Komisi XI juga melakukan pendalaman terhadap integritas dan track record calon Anggota BPK. Tetapi Komisi justru mengabaikan hal yang substantif itu, dengan bukti masih meloloskan calon yang diduga bermasalah seperti Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Tito Sulistio dan Syafri Adnan Baharuddin. Seharusnya nama-nama yang diduga bermasalah atau cacat integritas dicoret tanpa kompromi.

3. Tersebar undangan kepada 32 nama calon Anggota BPK dari Sekjend DPR untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mulai Senin 2 September s/d 4 September 2019. Mengapa memakai penyebutan RDPU? Di mana aktualnya Komisi XI pada hari dan tanggal tersebut akan melakulan fit and propert test kepada 32 nama calon? Jelas hal ini merupakan indikasi kebohongan publik di mana uji kelayakan dan kepatutan dikamuflase di balik RDPU.

4. Jika Komisi XI melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK sebelum DPD cq Komite IV memberi pertimbangan, maka DPR secara langsung sebetulnya telah menegasikan keberadaan DPD sebagai lembaga negara. Meski penetapan Anggota BPK terpilih akan menunggu keputusan DPD, namun secara faktual dapat menimbulkan perselisihan antarlembaga di kemudian hari. Apalagi, DPD telah menerima surat dari Pimpinan DPR agar memproses semua nama pendaftar (62 calon) versus Komisi XI yang hanya akan memproses 32 nama calon.

5. Adanya indikasi atau dugaan politik uang (suap) untuk mempermulus oknum calon Anggota BPK kepada oknum Anggota DPR Komisi XI telah menciderai pemberantasan KKN di negeri ini.

6. Fraksi PKB melalui surat Nomor Nomor: X.A910/FPKB/DPR RI/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 menyatakan menarik Keputusan Komisi XI DPR RI terkait proses seleksi Calon Anggota BPK RI dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan kembali kepada proses awal sebagaimana dengan jumlah calon sebanyak 62 orang untuk disampaikan kepada DPD RI. Atas hal itu, seharusnya Komisi XI melakukan Rapat Pleno ulang karena posisi dukungan fraksi imbang yaitu 5 fraksi versus 5 fraksi yang mendukung 32 nama calon dan 62 nama calon.

Atas kekisruhan, polemik, dan indikasi-indikasi tersebut di atas, Solidaritas Selamatkan BPK menyatakan sikap:

1. Hentikan fit and proper test calon Anggota BPK yang terindikasi kuat ilegal menurut hukum.

2. Mendesak DPR untuk menunda pemilihan Anggota BPK.

3. Mendesak Komisi XI mencoret nama-nama calon Anggota BPK yang cacat integritas dan moral, dan terindikasi KKN.

Demikian seruan dan pernyataan sikap ini kami sampaikan demi menyelamatkan dan menjaga marwah BPK sebagai lembaga tinggi negara.

SOLIDARITAS SELAMATKAN BPK

#SAVEBPK
– Relawan Jokowi Mania (Laode Kamaludin)
– Jaringan Informasi Rakyat (Adi Prasetyo)
– Pusat Kajian Keuangan Negara
– Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi
– Arus Bawah Demokrasi Islam Indonesia